Menteri Susi Pudjiastuti Sudah Prediksi Politisasi Reklamasi
TS
novitasaridewi
Menteri Susi Pudjiastuti Sudah Prediksi Politisasi Reklamasi
Wah, rupanya jauh sebelum demo menolak reklamasi bergulir, Bu Menteri Susi Pudjiastuti sudah tahu jikalau reklamasi bakal jadi bahan politisasi. Ya, namanya juga orang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan, apa pun dilakukan. Termasuk menyeret-nyeret sesuatu yang tidak ada kaitan. Dalam hal ini, reklamasi yang dipolitisasi.
Reklamasi semestinya agenda pembangunan. Tapi entah kenapa, politisi pada kalap menjadikan reklamasi sebagai senjata untuk menyerang lawan.
Tak sedikit tokoh dan institusi yang mendukung reklamasi. Mulai dari Dubes Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol, ustadz kharismatik Yusuf Mansur, (alm) Soeharto, trilyuner Chairul Tanjung, KADIN, Indef dan lain sebagainya. Ya, reklamasi adalah upaya menyelamatkan Jakarta agar tidak tenggelam.
Quote:
Spoiler for Dubes Belanda Dukung Reklamasi Demi Selamatkan Jakarta:
Liputan6.com, Jakarta - "God made the Earth, but the Dutch made Holland" -- "Tuhan yang menciptakan dunia ini, namun manusialah yang 'menciptakan' Negeri Belanda," kalimat ini terdengar akrab di telinga warga Koninkrijk der Nederlanden.
Negeri itu mungkin tak bakal lestari tanpa campur tangan manusia. Sebab, lebih dari 20 persen wilayahnya berada di bawah permukaan laut.
Karena itulah, tanggul-tanggul dibuat, membentang lebih dari 2.400 kilometer. Tanpa benteng itu, niscaya 65 persen wilayah Belanda akan digenangi air laut. Bahkan, Kota Amsterdam mungkin tinggal nama, karam dalam air.
Meski tak persis seperti yang dialami Belanda, masa depan Jakarta dibayangi kekhawatiran. Salah satunya akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Dalam setahun, permukaan tanah Ibu Kota turun lebih dari 10 cm.
Seiring berlalunya waktu, Jakarta terancam tenggelam. Dalam arti sebenarnya.
"Anda harus punya rencana jangka panjang. Sebab, jika penurunan tanah di Jakarta terus berlanjut, pada 2023, sudah terlambat. Anda tak akan bisa mengatasinya," kata Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol dalam wawancara khusus dalam program 'The Ambassador' Liputan6.com.
Air laut kian menyeruak masuk, dimulai dari pesisir pantai utara Jakarta. "Jadi, Anda harus membentengi diri."
Dubes Swartbol menambahkan, negaranya berpengalaman menghadapi dan menangani hal tersebut. Negaranya membentengi rakyat dari lautan.
"Kami tahu benar bagaimana caranya, karena kami di Belanda hidup di bawah permukaan air laut," dia menambahkan.
Negeri Kincir Angin, melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), mengusulkan teknologi Giant Sea Wall pada pemerintah Indonesia dan DKI Jakarta. Sebuah tanggul laut raksasa.
Mantan Dubes Belanda untuk Slovakia tersebut menambahkan, tak hanya mencegah Jakarta tenggelam, pembangunan Giant Sea Wall bisa membantu perekonomian Ibu Kota. Sebab, akan ada banyak peluang yang tercipta saat bendungan superbesar tersebut terealisasi.
"Ini juga harus dilihat sebagai peluang. Jadi ketika anda membuat tanggul, mengapa tak sekalian menciptakan area pusat bisnis modern di sepanjang dam tersebut?" kata dia.
Lantas, bagaimana dengan persoalan lingkungan hidup dan mata pencaharian nelayan yang berpotensi terancam?
Selain berbicara soal Giant Sea Wall, Dubes Swartbol juga mengungkapkan kedekatan hubungan dua bangsa, Indonesia dan Belanda. Juga tentang teror yang melanda Jakarta, yang kebetulan terjadi beberapa saat sebelum wawancara dilakukan pada Kamis 14 Januari 2016.
Quote:
Menteri Susi: Jangan Politisasi Soal Reklamasi Teluk Jakarta
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak menghendaki adanya politisasi terkait reklamasi di lepas pantai utara Jakarta. Dia menilai polemik perizinan reklamasi telah menyeret perseteruan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kementerian yang dipimpinnya.
"Saya tak ingin statement kami dipolitisasi. Saya tahu banyak yang menunggu saya bicara reklamasi hanya untuk dipolitisasi," kata Susi Pudjiastuti saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Susi mengakui masih mengumpulkan data-data untuk menjelaskan polemik soal reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pengumpulan jawaban, informasi, dan data tersebut dilakukan Susi agar jawabannya tidak diputarbalikkan oleh orang yang tak bertanggung jawab.
Menurut wanita asal Pangandaran itu, isu reklamasi bisa dihubungkan pada proses Pemilihan Kepala Daerah 2017 yang kebetulan juga dilaksanakan di DKI Jakarta. Tak ingin isu reklamasi dianggap menjegal salah satu calon, Susi meminta persoalan reklamasi dilepaskan dari isu-isu politik.
"Jangan ini dipolitisasi, saya tak mau isu reklamasi diputar ke Pilkada DKI Jakarta," kata dia.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merupakan pejabat yang belakangan gencar mendorong agar reklamasi di Pantai Utara DKI Jakarta bisa terealisasi. Kebetulan juga Ahok, sapaan Basuki, merupakan sosok yang kemungkinan akan maju di Pilkada 2017 di DKI Jakarta.
Susi mengatakan Ahok merupakan sosok yang memiliki niat untuk membuat Jakarta berbeda dan lebih baik. Dengan alasan-alasan itulah, Susi menegaskan jika ada masalah mengenai reklamasi pasti bisa diselesaikan dengan baik-baik.
"Kalau ada kesalahan izin itu semua bisa diselesaikan, termasuk soal persyaratan, itu bisa baik-baik. Bahwa jika ada hal yang mesti dibetulkan akan kami betulkan sebagai pemerintah, apa syaratnya pada para developer," pungkas Susi.
