JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kelompok relawannya, "Teman Ahok", untuk menghargai peraturan di negara orang lain.

Hal ini terkait dua pendiri "Teman Ahok" yang dideportasi dari Singapura karena disebut akan melakukan kegiatan politik pengumpulan KTP untuk Ahok dan Heru.

Ahok mengatakan pemerintah Singapura sudah mengetahui rincian acara di sana. Pernyataan Teman Ahok bahwa rundownacara sudah berubah dinilai terlambat.

"Rupanya, orang Singapura sudah tahu semua kegiatan ini. Terakhir dia ubah (rundown), dia (Teman Ahok) bilang 'enggak-enggak' (kumpulin KTP) pun dianggap Singapura sudah niat," ujar Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/6/2016).

"Enggaklah, niat kamu sudah jelas mau ngumpulin KTP, jual marchandise, mau kumpul-kumpul kan. Itu ada di brosur pertama," ujar Ahok.

Meskipun panitia mengaku sudah mengubah brosur undangan tersebut, Ahok mengatakan, niat awal mereka sudah dicatat pemerintah Singapura. Meski isi acara sudah diganti, panitia acara dan Teman Ahok sudah memiliki niat untuk melakukan kegiatan politik di negara orang lain.

"Bagi orang Singapura, ganti (acara) enggak ganti tapi kamu udah niat. Jadi ya enggak boleh," ujar Ahok.

Dua pendiri "Teman Ahok", Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris dideportasi dari Singapura. Mereka dilarang memasuki Singapura karena akan melakukan kegiatan politik dalam acara food festival.

Meski demikian, "Teman Ahok" membantah akan melakukan pengumpulan KTP. Mereka juga membantah bahwa kedatangan mereka di Singapura mengatasnamakan "Teman Ahok".