Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, 14 April 2016.
Presiden Joko Widodo--yang lazim dipanggil Jokowi--meluncurkan akun YouTube yang dapat diakses para warga di Internet pada Sabtu (28/5). Akun dengan alamat https://youtube.com/c/jokowi melengkapi kanal informasi kepresidenan di media sosial setelah Twitter, Facebook, dan Instagram.

Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Jokowi mengungkapkan peluncuran itu adalah salah satu langkah untuk menggunakan "cara-cara baru dalam menyampaikan informasi" dan meninggalkan "pola-pola lama.'

Informasi dari laman yang sama menyebutkan bahwa akun tersebut adalah hasil produksi bersama antara Tim Komunikasi Presiden dengan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. "Di Era digital, presiden tidak hanya hadir langsung menyapa rakyat dengan blusukan, tapi juga menyapa rakyat melalui media sosial," ujar Ari Dwipayana, anggota Tim Komunikasi Presiden.

Blusukan, salah satu ciri khas Jokowi semasa menduduki jabatan publiknya selama ini, adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa dengan arti masuk-masuk ke tempat tertentu untuk mengetahui sesuatu. Kata ini masuk sebagai judul kategori video tersendiri dalam akun YouTube Jokowi. Salah satu videonya berisi rekaman Jokowi meresmikan Pasar Krendetan di Purworejo, Jawa Tengah, pada 4 Mei lalu.

Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama--wakil Jokowi saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta--adalah pejabat publik lain yang memanfaatkan YouTube. Khalayak luas dapat leluasa menyimak rekaman sejumlah aktivitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta di alamat https://www.youtube.com/user/PemprovDKI.

Salah satu unggahan rutin di kanal itu adalah rekaman rapat yang melibatkan Ahok. Kebiasaan itu menjadi topangan baginya saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Gubernur Basuki menyerahkan bukti video rekaman kepada KPK dalam pemeriksaan 10 Mei lalu yang isinya proses penentuan besaran kontribusi tambahan kepada pengembang reklamasi. Dilansir Republika, penetapan kontribusi sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan terpacak dalam rekaman.

"Yang kami serahkan ke KPK kemarin itu adalah bukti video YouTube. Jadi, KPK sudah menonton, melihat bagaimana proses penentuan 15 persen itu, dan itu bukan kami yang menentukan," ujar Ahok.

Saat masih menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono juga dikenal aktif di media sosial, meski hanya setahun sebelum masa kepemimpinannya berakhir pada 2014.

Mantan presiden yang karib dengan sebutan SBY itu mulai meluncurkan akun Twitter dengan username @SBYudhoyono pada 13 April 2013 dengan kicauan pertama, "Halo Indonesia. Saya bergabung ke dunia twitter untuk ikut berbagi sapa, pandangan dan inspirasi. Salam kenal. *SBY*".

Kemunculan akun disambut antusias oleh para Netizen, predikat bagi pengguna aktif Internet. Terbukti, hanya dalam waktu dua hari, seperti dilansir TechInAsia Indonesia, pengikut akun itu mencapai lebih dari 700 ribu.

Bagi pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, dalam penuturannya kepada Merdeka, penggunaan media sosial oleh pemimpin penting karena mereka "bisa berkomunikasi kepada seluruh masyarakat dengan secara langsung atau melalui individu.'

Pendapat senada diungkapkan oleh Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, tahun lalu ketika menyarankan bahwa pejabat pemerintah hendaknya memiliki dua akun Twitter--satu untuk pribadi, dan sebuah lagi mengatasnamakan lembaga. Dalam hematnya, jalan demikian diambil guna menghindari "cara komunikasi tradisional" yang sifatnya searah seperti lewat media cetak dan televisi.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...aatkan-youtube

---