Susaningtyas Kertopati, pengamat intelijen.

Jakarta- Pertentangan terhadap upaya rekonsiliasi sebagai solusi menuntaskan beban kasus pelanggaran HAM tahun 1965 harus dihentikan. Pasalnya, perdebatan yang muncul mulai tidak sehat, bahkan ada kelompok yang menyatakan siap perang. Pemerintah diharapkan tidak mendiamkan provokator yang berpotensi memecah-belah bangsa.

"Tentu saja aparat dan pemerintah harus tegas menyikapi hal-hal ekstrem mau itu kiri atau kanan, tetapi juga bukan berarti mendiamkan pengadu domba bebas memprovokasi bangsa ini untuk berkelahi terus," kata pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati, di Jakarta, Sabtu (4/6).

Upaya pemerintah melakukan rekonsiliasi terhadap korban kekerasan tahun 1965 mengalami perlawanan dari pihak yang menganggap langkah tersebut membuka pintu hidupnya ideologi komunis. Padahal, masyarakat Indonesia sekarang ini jauh berbeda dengan masyarakat yang hidup di tahun 1965 bahkan 1948.

Nuning menilai, upaya pemerintah mengadakan rekonsiliasi sudah benar. Sebab, hal itu penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan anak bangsa yang beraneka ragam termasuk ideologinya.

Menurut Nuning, secara universal, ideologi komunis hampir di semua negara bisa tumbuh. Tentu untuk mencegahnya tidak dengan cara teror melainkan mengendalikan ideologi yang dianggap terlarang di Indonesia itu tidak tumbuh subur.

"Sekarang pertanyaannya apakah kita harus bunuh mereka berdasarkan dendam-dendam lama ? Tentu saja yang harus kita bunuh bukan orangnya tapi ideologinya, minimal keberadaan mereka tidak mengganggu stabilitas negara. Bagaimana caranya ? mereka harus diajak membangun bangsa dan tak menghidupkan ideologinya," ujarnya.

Dikatakan, jika provokasi-provokasi yang membuka celah terjadinya konflik horizontal terus dilancarkan maka hal itu sama saja merestui perang proksi (proxy war) di Indonesia.

"Jika propaganda-propaganda yang berniat adu domba terus ada maka disitulah proxy war mudah masuk ke relung kehidupan bangsa ini. Maka aparat dan pemerintah harus tegas menyikapinya," kata Nuning.

http://www.beritasatu.com/nasional/3...komunisme.html