selamat siang agan. hari ini ane mau share tentang penghematan anggaran negara namun berdampak ke dunia pendidikan. salah satu dampaknya yaitu adanya pengurangan kouta bidik misi, yang merupakan salah satu beasiswa yang disediakan pemerintah untuk mereka yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.

Jakarta-VOA
Presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo berencana melakukan sejumlah penghematan pada pemerintahannya nanti, mulai dari penghapusan posisi wakil menteri di sejumlah kementerian, mengganti mobil dinas operasional para menteri hingga biaya rapat.

Untuk gaji menteri, Jokowi sudah memastikan tidak akan ada kenaikan gaji menteri di kabinetnya.

Jokowi mencontohkan anggaran rapat yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 senilai Rp 18 trilliun terlalu berlebihan. Menurutnya, mengeluarkan setengah anggaran dari jumlah tersebut untuk rapat sudah sangat cukup.

"Contohnya perjalanan dinas itu berapa trilliun, itu separuhnya sudah cukup. Separuhnya lebih dari cukup," ujarnya, Sabtu (13/9).

Anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 15,5 trilliun, sementara menurut Jokowi kabinetnya cukup mengeluarkan anggaran sekitar Rp7,75 trilliun.

Dari dua penghematan itu saja, lanjutnya, pemerintahannya dapat menghemat anggaran sebesar Rp 16,75 trilliun pada awal pemerintahannya. Anggaran tersebut kata Jokowi dapat digunakan program untuk rakyat.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia Adjie Al Farabi menyambut baik rencana Jokowi melakukan penghematan anggaran. Menurutnya, penghematan tersebut memang perlu dilakukan agar pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla mendapatkan anggaran yang nantinya dapat mendukung program mereka.

"Apa yang dilakukan Pak Jokowi tentang upaya melakukan penghematan terhadap pos-pos APBN yang dianggap kurang efektif dan kurang berdampak langsung ke masyarakat, itu berdampak positif. Dan ini sesuai janji beliau akan melakukan penghematan untuk bisa menambah dana untuk program-program yang bersifat langsung kepada masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah jika pemerintahannya dikatakan telah melakukan pemborosan.

Presiden juga mengatakan mendukung rencana penghematan yang dilakukan kabinet jokowi-JK.

"Presiden dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai upaya. Pada tahun-tahun tertentu bahkan dilakukan pemotongan anggaran amat sering kita kembalikan anggaran. Penghematan sehingga tidak menyulitkan pemerintahan yang akan datang," ujarnya.

ALOKASI dana pendidikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 diprediksi akan turun Rp6 triliun. Hal itu menyesuaikan dengan penurunan APBN keseluruhan akibat berkurangnya penerimaan pajak dan migas.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencana­an Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Prawiradinata mengatakan penurunan terjadi di hampir semua sektor tidak hanya pendidikan.

"Sekarang masih dibahas di RKP (rapat kerja pemerintah). Tapi kemungkinan memang akan turun semua, ini baru perkiraan saja," ujarnya dalam Focus Group Discussion IPA Convex 2016 di Lobby Lounge Bimasena, Dharmawangsa, Jakarta, kemarin.

Total anggaran pendidikan saat ini sebesar Rp419,2 triliun dari keseluruhan belanja negara Rp2.095,7 triliun. Sebagaimana amanat UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk pendidikan minimal 20% dari APBN.

Rudy memastikan jumlah anggaran pendidikan yang sudah dipangkas masih sesuai dengan aturan tersebut. Hanya, setiap kementerian diminta untuk lebih bijak memilih kegiatan yang diangga prioritas. "Pembagian selanjutnya diserahkan ke kementerian masing-masing."

Saat dihubungi terpisah, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenris­tek Dikti) M Nasir justru meminta kenaikan dana beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) Rp390 miliar.

Padahal, ungkap mantan Rektor Universitas Diponegor­o itu, di APBN-P 2016 Kemenristek Dikti juga mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk biaya infrastruktur dan beberapa dana penghematan. "Kita sudah mulai kurangi itu. Termasuk biaya rapat, dinas luar negeri, dan konsinyasi."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan besarnya anggaran pendidikan ialah 20% dari total belanja. Anggaran itu dikucurkan melalui belanja negara pemerintah pusat untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp49,2 triliun, Kemen­ristek Dikti Rp39,5 triliun, Kementerian Agama Rp46,8 triliun. "Kementerian negara dan lembaga lainnya Rp10,7 trilun," tutur Bambang.

Bambang menambahkan, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa mendapat kucuran Rp267,9 triliun dan anggaran pendidikan melalui pengelu­aran pembiayaan sebesar Rp5 triliun. "Dengan begitu, total selu­ruh anggaran pendidikan sebesar Rp419,2 triliun. Hal tersebut telah memenuhi undang-undang."

Signifikan
Pengamat pendidikan Doni Koesoema menyambut positif upaya pengurangan biaya nonprioritas seperti yang dilakukan Kemenristek Dikti. Pasalnya penurunan APBN tak bisa dihindari karena target pajak yang meleset hampir Rp250 triliun.

Namun, Doni tetap menilai penurunan dana pendidikan itu sangat signifikan. Dikhawatirkan, beberapa kegiatan seperti program wajib belajar 12 tahun dan perbaikan sekolah rusak bisa terganggu.

"Biaya pelatihan guru untuk K13 (Kurikulum 2013) bisa makin sedikit," dia menegaskan.

Di samping itu, keputusan pemerintah untuk menurun­kan anggaran pendidikan tidak boleh menghambat pengeluaran rutin seperti gaji, dana BOS, dan sertifikasi yang bersifat mutlak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekitar 400 calon mahasiswa baru (camaba) Institut Pertanian Bogor (IPB) terancam gugur akibat terkendala biaya. Mereka belum membayar biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), sedangkan batas akhir pembayaran UKT tersebut adalah Kamis, 2 Juni 2016.

Kepala Biro Hukum, Promosi dan Humas IPB Yatri Indah Kusumastuti mengakui ada lebih dari 400 camaba IPB Angkatan 53 yang sampai saat ini masih terkendala biaya untuk membayar SPP. “Hal ini sebagai dampak kuota Bidik Misi IPB yang tahun ini turun drastis,” kata Yatri Indah saat dihubungi per telepon, Rabu (1/6) malam.

Bidik Misi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang kurang beruntung dari sisi ekonomi, tapi tidak berbasis prestasi. Meskipun demikian, umumnya penerima bidik misi adalah mereka yang pada waktu SMTA-nya merupakan siswa yang pintar dan berprestasi.

Yatri menyebutkan, selama ini kuota Bidik Misi yang diterima IPB berkisar sekitar 800 orang. Bahkan pernah mencapai 1.100 orang. Namun tahun ini jumlahnya menurun drastis, karena hanya 10 persen dari jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Tahun ini, kata Yatri, jumlah mahasiswa baru IPB yang diterima melalui jalur undangan atau SNMPTN mencapai 2.700 orang. Itu berarti kuota Bidik Misi IPB hanya 270 orang.

Namun calon mahasiswa yang mendaftar Bidik Misi mencapai 700 orang. Berarti ada 430 orang camaba IPB Angkatan 53 yang belum jelas pembiayaannya. Dan waktunya hanya tinggal hari Kamis, 2 Juni 2016.

“Kami telah mewawancarai mereka yang belum tercover Bidik Misi tersebut. Mereka umumnya anak-anak yang sangat pintar, banyak di antaranya yang juara umum. Namun umumnya mereka secara ekonomi sangat lemah,” kata Yatri.

Yatri menambahkan, banyak di antara mereka yang merupakan anak yatim piatu. Banyak pula yang selama bersekolah di SMA tinggal di rumah gurunya, karena orang tua mereka tidak mampu.

Mereka berangkat ke Bogor pun atas biaya dari guru-gurunya. Di Bogor, mereka ditampung oleh kakak-kakak kelasnya di organisasi mahasiswa daerah (OMD).

“Bertemu dan diskusi dengan para camaba tersebut sangat mengharukan. Karena itu, IPB ingin sekali mencari jalan keluar agar jangan sampai mereka gugur hanya karena kendala biaya,” ujar Yatri.

Salah satunya, kata Yatri, melalui jalur Himpunan Alumni IPB. “Alhamdulillah, responsnya sangat baik. Banyak alumni yang memberikan perhatian terhadap masalah ini. Demikian juga para kakak kelas yang sangat aware terhadap adik-adik kelasnya yang baru datang,” tuturnya.

Namun, diakui Yatri, jumlah dana yang dibutuhkan memang cukup besar. Sebanyak 430 calon mahasiswa baru dikalikan Rp 2,7 juta, jumlahnya lebih Rp 1,1 miliar.

Yatri mengemukakan, pimpinan IPB pun menaruh perhatian besar terhadap masalah ini dan mencari alternatif solusinya. “Pak Rektor terus mengikuti perkembangan masalah ini. Masih ada waktu satu hari hingga besok. Mudah-mudahan ada jalar keluar yang terbaik. Jangan sampai para calon mahasiswa itu gugur gara-gara masalah biaya,” papar Yatri.

Yatri menambahkan, IPB berharap pemerintah mau menambah kuota Bidik Misi untuk IPB. “Memang, ekonomi nasional sedang berat. Banyak pemangkasan biaya di sana sini. Namun kami berharap kuota Bidik Misi tidak dikurangi, sebab ini sangat strategis,” ujar Yatri Indah Kusumastuti.

anggaran boleh dihemat namun beginilah hasilnya jika anggaran pendidikan ikut di hemat.. bukan di hemat sih, tapi lebih ke efisiensi aja, dan lagian juga ada penambahan PTN baru, sehingga dengan itu terpaksa dikurangi untuk mengcover PTN yang baru
kasihan mereka yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi terkendala dengan masalah biaya semoga negara bisa mengatasi persoalan ini