Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengumumkan susunan kepengurusan DPP masa bakti 2016-2019. Setya berkata, dalam kepengurusan yang berjumlah 247 orang itu, sebagai hasil rekonsiliasi dan telah mengakomodasi semua pihak pasca Munaslub Golkar 14-17 Mei lalu. Dalam menyusun komposisi kepengurusan, tim formatur menekankan beberapa prinsip, di antaranya rekonsiliasi dan proporsional. Semua pihak masuk ke dalam kepengurusan, baik pengurus harian, dewan pembina, dewan pakar, dan dewan kehormatan. Sebelumnya Juru bicara Partai Golkar Nurul Arifin saat menyebutkan seluruh nama yang menjadi pengurus tidak memiliki masalah secara hukum. Tim formatur sudah menyusun mengacu berdasarkan perundang-undangan dan AD/ART partai. (cnnindonesia.com)

Setya Novanto resmi menjadi orang nomor satu di Partai Golkar. Di bawah komandonya, politisi yang dikenal licin ini bertekad membawa partai binaan Orde Baru ini sebagai pendukung pemerintah. Kedekatannya dengan salah seorang tokoh senior Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, tentu akan memuluskan keinginannya. Dengan sikap politik Golkar yang sudah menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo, peta perpolitikan nasional dapat diyakini mengalami perubahan. Bagi pemerintah, dukungan Golkar dapat berimbas positip untuk kelancaran program-program pemerintah yang dibahas di DPR, disamping terciptanya stabilitas politik. Banyak pro-kontra yang mengiringi perjalanan Setya Novanto meraih kursi Ketum Golkar itu. Kontroversi ini tak lepas dari jejak rekam Novanto yang penuh dugaan kasus, mulai etika hingga hukum, yang mewarnai perjalanan karir Novanto di jagat politik. Meski demikian, Novanto belum pernah dinyatakan bersalah dalam kasus hukum apapun.

Tepat Senin (30/5), Ketua Umum Partai Golkar yang baru terpilih, Setya Novanto, mengumumkan susunan kepengurusan DPP Golkar mass bakti 2016-2019. Dalam sambutannya, Novanto menyatakan bahwa dalam menyusun kepengurusan, menekankan prinsip proporsional dan rekonsiliasi. Kepengrusan yang diberi nama "Akselerasi Kerja" seolah berkeinginan mirip dengan nama kabinet kerja Joko Widodo. Sejumlah kader Golkar yang pernah tersangkut kasus hukum pidana korupsi maupun pembunuhan, tetap masuk dalam kepengurussn baru Partai Golkar yang baru diumumkan. Pengurus Partai Golkar yang baru ini, berkilah bahwa susunan kepengurusan sudah sesuai dengan aturan partai dan negara, dan memakai putusan MK tahun 2009 sebagai acuannya, bahwa tidak ada masa tunggu pada bekas terpidana untuk bisa masuk dalam kepengurussn partai politik. Disamping mendukung pemerintahan, partai berlambang pohon beringin ini sudah menyatakan dukungannya pada Joko Widodo untuk maju kembali sebagai presiden pada 2019 mendatang. Secara terbuka, Ketum DPP Golkar menegaskan partainya akan mendukung Presiden Joko Widodo jika masyarakat Indonesia masih menghendaki maju lagi dalam pemilu pemilihan presiden 2019.

Seolah tersesak waktu, Ketum Golkar Setya Novanto menegaskan bahwa 2019 itu sangat pendek, sebagai Ketum Golkar bukan hanya mendukung tetapi akan membela Jokowi. Untuk lebih meyakinkan pemerintah, Partai Golkar akan merumuskan bentuk kerja sama dengan pemerintah dan melibatkan DPRD I dan DPRD II agar bisa mendukung dan kerjasama dengan pemerintahan Koko Widodo. Novanto telah memposisikan Golkar sebagai partai pendukung pertama yang akan mendukung Joko Widodo untuk maju dan terpilih kembali dalam Pilpres 2019, meninggalkan jauh di belakang partai pendukung pemerintah lainnya yang masih disibukkan merecoki presiden dalam isu reshuffle jilid dua.

Kini dualisme kepengurusan Golkar sudah usai, sebagai Ketua Umum yang baru Setya Novanto telah secara terbuka menegaskan garis politik partai Golkar sekarang ini dan dalam menghadapi Pilpres 2019. Apa yang ada di belakang agenda - agenda politik Setya Novanto, yang dikenal sangat piawai meraup rupiah, tentu akan meletakkan Golkar kuat secara finansial dan tidak akan lagi menjadi subordinasi dalam percaturan politik nasional sebagaimana yang dilakoni pengurus Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie. Bagaimana harus mensikapi agenda politik Golkar di bawah komando Setya Novanto dengan agenda-agenda terselubungnya, diperlukan kewaspadaan dan kehandalan menjinakkan tuntutan- tuntutan Setya Novanto yang akan meminta imbalan yang memberatkan manakala presiden Joko Widodo membutuhkan dukungannya. Di bawah kendali Setya Novanto, Golkar akan menjadi alat penekan untuk target-target tertentu dari sisi ekonomi, bukan kekuasaan. Presiden Joko Widodo harus mempatkan orang kepercayaannya yang dapat memonitor dan menghalau orang di sekelilingnya yang penuh siasat mencari imbalan kekuasaan dan bisnis.

Sumber Berita