Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil dan Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdan memberikan keterangan pers terkait audit BPK tentang proyek listrik 10 ribu megawatt di Gedung BPK, Jakarta Selatan, Senin, 30 Mei 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penyelesaian proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Menurut audit BPK tersebut, sebanyak 166 kontrak yang menjadi penyokong utama proyek listrik Fast Track Program Tahap I sebesar 10 ribu megawatt terhenti.

Anggota IV BPK, Rizal Djalil, menyatakan ada 166 perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya ternyata bermasalah. “Besok kami buka semua (dalam rapat koordinasi). Bahkan nama perusahaannya juga ada," katanya di Gedung BPK, Jakarta Selatan, Senin, 30 Mei 2016.

Berdasarkan audit BPK tersebut, menurut Rizal, perkembangan proyek listrik pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga baru mencapai 79,19 persen atau 7.919 megawatt. Rizal pun mengatakan, banyak hal yang harus diperbaiki dalam program listrik era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Untuk menindaklanjuti permasalahan itu, kata Rizal, BPK akan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak besok. Dalam rapat itu, BPK akan mengundang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dan lain-lain.

Dari pertemuan itu, Rizal berharap, akan muncul rekomendasi-rekomendasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek listrik 35 ribu megawatt itu. "Besok, BPK juga akan menyampaikan temuan-temuan kami. Tidak mungkin hari ini karena saya sudah berjanji kepada Pak Rizal Ramli. Besok kita buka semua," katanya.

Namun, menurut Rizal, PLN yang membangun proyek tersebut juga sudah melakukan berbagai perbaikan, termasuk dalam proses tender. "Kalau ada yang mau jadi kontraktor, silakan, asal punya uang di bank berapa, teknologi yang mereka punya apa, sumber daya manusianya bagaimana. Jadi, tidak bisa perusahaan abal-abal," ujarnya.

Rizal pun menilai, PLN perlu memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan domestik jika perusahaan tersebut memang kredibel dan akuntabel dalam menggarap proyek listrik 35 ribu megawatt. "Karena yang mendapatkan multiplier effect-nya kan kita juga," kata Rizal.

Hingga kini, perkembangan proyek listrik 35 ribu megawatt dari sisi konstruksi sudah mencapai 10 persen, power purchase agreement (PPA) sudah mencapai 30 persen, dan sisanya masih dalam persiapan pengadaan. Karena itu, Presiden Joko Widodo pun memberi peringatan bahwa proyek tersebut lebih lambat dibanding target.

Sehari sebelumnya, pada 12 April kemarin, Direktur Utama PLN Sofyan Basir berujar, selain target proyek listrik 35 ribu megawatt yang dicanangkan Jokowi, PLN harus melanjutkan pembangunan proyek listrik sisa dari Fast Track Program I dan II 10 ribu megawatt. Proyek tersebut merupakan proyek pada era pemerintahan Presiden Yudhoyono.

.....