JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana melakukan rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada 2017 hingga 2019.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, nantinya terdapat 1 juta PNS yang akan terkena dampak dari rasionalisasi ini.

"Ada 1 juta PNS yang akan dirasionalisasi hingga 2019. Kita mulai sejak 2017 penilaiannya. Satu juta itu ada yang memang karena kinerja atau ada yang memang karena sudah memasuki usia pensiun," kata Herman kepada Okezone, di Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Menurut Herman, adapun alasan pemerintah melakukan rasionalisasi jumlah PNS adalah karena besarnya anggaran belanja daerah untuk gaji pegawai. Bahkan saat ini kebutuhan belanja pegawai mencapai 50 persen dari total anggaran belanja pemerintah daerah.
"Kalau kita lihat belanja pegawai itu kan rata-rata 33,8 persen. Belanja pegawai pemerintah pusat masih aman 21 persen. Tapi, daerah mencapai 50 persen. Sangat besar. Jadi, kita butuh efisiensi anggaran," jelas Herman.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan ini juga akan dilakukan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur jangka panjang oleh pemerintah. Sebab, selama ini pembangunan infrastruktur masih membutuhkan banyak dana.

"Kan kita juga butuh anggaran pembangunan infrastruktur. Sementara belanja pemerintah daerah juga cukup besar untuk sektor belanja pegawai," jelasnya.

Sekadar diketahui, rencana rasionalisasi jumlah PNS ini akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri. Peraturan ini akan dikeluarkan menjelang akhir 2016.

(rai)

komeng saya : terus gimana saudara saya yg jadi pnsnya hasil ,,main sodok kemarin ya,,,,apa gak rugi ,,yoo


sumur bor