JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) marah. Ia mengkritik kinerja RT/RW di lingkungannya. Pasalnya, para pengurus RT dan RW tersebut menolak melaporkan kondisi lingkungan melalui aplikasi Qlue.

Menurut Ahok, laporan melalui Qlue tersebut menurut Ahok, merupakan bagian dari tanggung jawab atas insentif yang mereka terima tiap bulan. Insentif atau gaji operasional tersebut berasal dari APBD.

Untuk diketahui, setiap bulannya, ketua RT mendapat insentif sebesar Rp 975.000. Sementara ketua RW mendapat Rp 1,2 juta. Menurut Ahok, mereka dipilih menjadi ketua RT dan RW karena dianggap memiliki hati untuk mengurusi lingkungannya.

“Jadi jika ada masalah di lingkungannya, mereka wajib dong melaporkannya melalui Qlue. Dengan demikian dapat diketahui satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Kamis (26/5/2016).

Bahkan dengan tegas Ahok mengatakan jika para ketua RT/RW tersebut tidak mau menjalankan kewajibannya ini, diminta untuk mencopot jabatannya. “Kamu jangan jadi (ketua) RT/RW. Ya sudah jadi RW relawan saja. Enggak pantas terima APBD,” kata Ahok.

Sebelumnya, puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Mereka mengadu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta. Bahkan, mereka mengancam akan memboikot Pilkada DKI Jakarta 2017.

Tiap aduan Qlue dihargai Rp 10.000. Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit lewat tulisan ataupun foto.

SUMBER

Makin banyak aduan makin dapat banyak duit Gan