Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tampak kesal dengan aksi sejumlah Ketua RT dan RW yang protes soal kewajiban melaporkan kinerja ke aplikasi Qlue. Ahok itu kesal sebab melihat ada motif lain dalam aksi protes itu.

"Mohon maaf saja. Itu RT/RW yang marah itu apa? Itu sebagian oknum, (yang suka) jual lapak," ungkap Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (25/5/2016).

Ahok pun melihat ada alasan lain mengapa para Ketua RT dan RW ini berkeluh kesah kepada DPRD. Dengan aturan Pemprov DKI soal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), 'obyek' penghasilan pengurus RT dan RW menjadi berkurang.

"(Kayak) Surat menyurat, orang mau beli rumah, beli apa, minta rekomendasi (ke RT dan RW). Kan semua saya coret udah, (sekarang semua izin) di PTSP. Dulu kan minta izin surat apa, KTP, pasti minta RT/RW," kata Ahok.

Saat ini Ketua RT dan RW mendapat dana operasional atau intensif dari dana APBD Pemprov DKI. Syaratnya, mereka harus mengupload foto di lingkungan mereka masing-masing sehari 3 kali. Perhitungannya adalah untuk RT satu foto Rp 10 ribu dan untuk RW satu foto Rp 12.500.

Laporan kinerja itu sebenarnya bertujuan agar Ahok dapat memantau kinerja para SKPD nya dalam mengurus warga. Itu diperlukan peran serta dari para Ketua RT dan RW ini.

"Kalau kamu jadi RT dan RW, kamu lebih seneng ada sistem melapor nggak? lebih seneng dong, karena kecatat. Jadi lurah Anda kalau males, Anda laporin tercatat. SKPD tercatat. bisa tahu nggak dinas kesehatan, sudin, kalau urusan di masyarakat," bebernya.

"Makanya ada RT dan RW. Kayak di Jepang, kalau ada gempa, RT RW-nya ini yang tahu persis ini rumah siapa, rumah siapa. Nah lalu kita bilang, Anda harus laporkan kondisi dong," imbuh Ahok.

Aturan ini tertuang dalam Pergub No.903 Tahun 2016 tentang pelaporan melalui aplikasi Qlue. Namun para ketua RT dan RW memprotes sebab banyak di antara mereka yang masih 'gagap' teknologi. Tak hanya itu, mereka merasa keberatan karena jika tak melapor ke Qlue, maka dana operasional tak didapatnya. Padahal para ketua RT dan RW ini tidak masuk dalam jajaran PNS Pemprov DKI.

"Kalau bilang bukan PNS DKI merasa nggak punya kewajiban untuk melapor, ya sudah, jadi RT/RW, relawan saja. Nggak pantas terima APBD dong? Kalau Anda enggak suka ya berhenti aja jadi RT. pusing amat. sederhana kan," tutur dia.

"Jadi saya juga bingung. kamu mau jadi RT RW itu mau ngapain sih sebenarnya? kan mau ngurusin masyarakat, warga. Lalu Anda masih mau ngotot, nggak mau bantu? ya sudah jangan jadi RT/RW," sambung Ahok.

Sebelum ada aturan tersebut, Ahok menyebut ada banyak pengurus RT/RW yang menyambi menjadi makelar lapak. Mereka meminta sejumlah uang agar diizinkan PKL boleh menggelar dagangannya di atas tanah negara. Ahok mengaku menemukan sejumlah oknum seperti itu.

"Saya temukan ada oknum RW lho yang bikinin lapak Rp1,5 juta satu kios di Jakarta Barat. Saya belum cek nih RT RW yang ngoceh nih. Itu banyak nggak, penjualan PKL, kios-kios, lapak-lapak yang dia pungut," tukasnya.

Padahal dengan adanya peran Rt dan RW ini, kasus-kasus kriminal menurut Ahok bisa diminimalisir. Seperti adanya klinik aborsi yang beberapa waktu lalu digerebek polisi di Jalan Kramat, Jakarta Pusat.

"Itu tadi saya bilang, bahwa aborsi segala macem, yang paling tahu wilayah itu siapa? RT dan RW. Makanya saya udah keluarin Pergub, RT/RW nggak mau urusin warganya, kalau cuma 'malakin doang' atau cuma mau jual lapak doang, keluarin saja, berhentiin. Nggak usah jadi RT RW. sederhana toh?" sergah Ahok.

Jika RT dan RW ingin mendapat dana operasional, mereka disebut sudah seharusnya mau berkontribusi bagi warga dan lingkungan masing-masing. Ahok mengaku tak gentar menghadapi oknum-oknum yang berniat tidak baik.

"Terus kamu merasa, oh kami kan, dipilih rakyat? ya sudah, silakan jadi RT RW yang untuk memikirkan rakyat, tapi jangan minta uang operasional insentif dari APBD dong. Kamu kan minta. Kalau nggak minta, boleh nggak kamu ngemplang2?" sindir kandidat cagub DKI petahana itu.

"Jadi kita mau ribut nih? udah lah kalau mau ribut jangan cari gua. Salah sasaran lu," pungkas Ahok.

https://news.detik.com/berita/321888...-jakarta-barat

mau duitnya gak mau kewajibannya... mental lama msh dipelihara...
ganti ama RT RW yg paham teknologi informasi & mau kerja. banyak yg antri noh..