Kapolri Jenderal Badrodin Haiti bersama Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Mabes Polri, Senin, 23 Mei 2016. PDI Perjuangan bersikeras mengajukan Budi menjadi Kapolri
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan masuk masa pensiun pada Juli 2016. Maka, penggantinya akan menjadi urusan panas di DPR. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPR Junimart Girsang berharap jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tak diperpanjang oleh Presiden Joko Widodo. Jika memang akan diperpanjang, harus ada alasan yang jelas. Junimart mengatakan, PDI Perjuangan masih mendukung Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk dicalonkan menjadi Kapolri.

Menurutnya, Budi Gunawan sosok paling potensial. "Umurnya (Budi Gunawan) juga masih memungkinkan. Kenapa tidak kami dukung?" ujarnya seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Masinton Pasaribu, kolega Junimart menyatakan sebenarnya ada tujuh Jenderal yang layak dinominasikan sebagai calon kapolri. Mereka adalah Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, Kalemdikpol Komjen Syafruddin, Kabaharkam Polri Komjen Putut Eko Bayuseno, Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno, dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Suhardi Alius.

"Bila kepemimpinan Jenderal Badrodin tidak diperpanjang, maka Wakapolri Budi Gunawan sangat tepat untuk menduduki jabatan Kapolri," kata Masinton seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Masinton, ada sejumlah alasan kenapa Budi dianggap paling layak. Pertama, mantan Kalemdikpol itu dinilainya cakap selama menjabat sebagai Wakapolri mendampingi Badrodin. Bila kepemimpinan Jenderal Badrodin tidak diperpanjang, maka Wakapolri Budi Gunawan sangat tepat untuk menduduki jabatan Kapolri.

Menurutnya, mantan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri itu cakap selama menjabat sebagai Wakapolri mendampingi Badrodin. Alasan lain, Masinton menilai Budi bersama Badrodin menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2015 lalu.

Juli 2016 Badrodin Haiti akan masuk masa pensiun. Seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan Badrodin, wacana perpanjangan masa jabatan jenderal bintang empat itu mengemuka.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, usia pensiun maksimum anggota polisi adalah 58 tahun. "Kalau ada sesuatu kebutuhan yang dirasa mendesak bisa saja, karena pada dasarnya bisa sampai usia 60," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar

Nama Budi Gunawan sudah lama menarik perhatian publik. Pada 2010, ia salah satu polisi yang diduga memiliki rekening yang tak sesuai profilnya. Kasus ini sering disebut rekening gendut. Kronologi kasus Budi memang menakjubkan.

Pada 10 Januari 2015, Presiden Joko Widodo mengajukan Budi Gunawan sebagai kandidat tunggal Kapolri menggantikan Sutarman. Pengajuan ini memancing polemik. Pada 13 Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka korupsi. Komisi Hukum DPR segera menggelar rapat dan segera menetapkan Budi Gunawan lolos uji kelayakan dan kepatutan sehari setelahnya. Rapat paripurna pada 15 Januari 2015 menetapkan Budi sebagai calon Kapolri.

Setelah itu, muncul kasus-kasus konyol. Beredar foto mesra yang diduga Ketua KPK Abraham Samad dan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira. Elvira dan Samad menyatakan foto-foto itu palsu. Budi lalu menggugat pra peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan.

Pada 22 Januari kuasa hukum Budi juga melaporkan para komisioner KPK ke Bareskrim Polri. Tuduhannya, membocorkan rahasia negara. Di hari yang sama, Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan pernyataan publik bahwa Abraham Samad pernah mengutarakan ambisi menjadi calon wakil presiden dan bahwa Samad menuduh Budi Gunawan menggagalkan ambisinya.

Pada 23 Januari, Bareskrim menangkap komisioner KPK Bambang Widjojanto dengan tudingan kasus asing, memerintahkan saksi sengketa pilkada Kotawaringin Barat bersumpah palsu. Sehari kemudian, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja diadukan ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber.

KPK dan Polri bersitegang. Presiden Jokowi, yang disokong PDI P, membentuk Tim 9 untuk mengurai ketegangan. Tim ini merekomendasikan pencalonan Budi dibatalkan. Pada 26 Januari Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dilaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008.

Jokowi lalu menarik usulannya dan mengajukan Badrodin Haiti, sebagai Kapolri. Pada 16 Februari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan Budi dalam sidang pra peradilan. Badrodin resmi menjadi Kapolri sejak 17 April 2015. Sementara itu, Budi Gunawan dilantik diam-diam menjadi Wakil Kapolri pada 22 April 2015.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...n-budi-gunawan

---