Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di kawasan Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, Banten, Januari 2013. Bank Indonesia kembali menimbang untuk menurunkan besaran uang muka KPR


Bank Indonesia (BI) berencana memberikan pelonggaran aturan Loan To Value (LTV) atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dengan kebijakan ini, uang muka KPR yang dibayar nasabah bisa lebih murah. Kebijakan ini juga dimungkinkan berlaku untuk pembelian rumah kedua.

Gubernur BI Agus D.W Martowardojo menyampaikan, rencana pelonggaran ini guna membantu menumbuhkan kredit yang tengah lesu karena perlambatan ekonomi. "Kami sedang mengkaji pelonggaran LTV di tahun ini. Jika sudah siap dikeluarkan akan disampaikan," kata Agus, seperti dikutip dari Kontan.co.id. Agus menambahkan, bank sentral menginginkan pelonggaran itu harus seimbang dengan rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) yang rendah dan rasio likuiditas yang terjaga.

Menurut catatan CNN Indonesia pelonggaran kebijakan KPR ini bisa berupa penurunan uang muka buat rumah pertama, atau pembiayaan untuk rumah kedua.

Juni tahun lalu, BI sudah melonggarkan aturan LTV atas KPR dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). LTV untuk KPR maupun KPA konvensional menjadi sebesar 10 persen, sementara untuk pembiayaan berprinsip syariah sebesar 5 persen.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, pertumbuhan kredit bank umum di sepanjang kuartal pertama tahun ini cuma berkisar 8,48 persen. Yaitu, dari Rp3.714 triliun pada periode yang sama tahun lalu menjadi sebesar Rp4.029 triliun. Adapun untuk rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) mencapai 2,8 persen. Menurut Juda Agung, Kepala Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, rasio NPL masih aman, masih di bawah batasan 5 persen.

Upaya BI yang sedang mengkaji pelonggaran porsi pembiayaan bank disambut para bankir. Perbankan satu suara mendukung upaya tersebut. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk. Maryono mengatakan yang perlu diutamakan BI adalah terkait uang muka."Rakyat masih perlu rumah layak namun harga naik terus dan program pemerintah sudah bagus dengan adanya satu juta rumah," ujar Maryono, seperti dikutip dari Bisnis.com.

Direktur Konsumer PT Bank Central Asia Tbk. Henry Koenaifi mendukung aturan yang akan dikeluarkan pemerintah. Apalagi aturan tersebut dalam rangka mendukung perbankan dalam menyalurkan kredit terutama KPR. "Tapi seberapa besar dampaknya masih belum tahu karena kan belum dihitung," ujar Henry. Direktur Utama PT Bank MNC Internasional Benny Purnomo menilai perbankan bisa memiliki ruang yang lebih luas dalam upaya penyaluran kredit.

Menurut Analis First Asia Capital David Sutyanto, kebijakan BI tersebut bakal berimbas positif terhadap pasar keuangan Indonesia, termasuk pasar saham. Saham-saham sektor properti bisa terkerek naik. " Saham-saham sektor properti akan diuntungkan," ujar David saat dihubungi detikFinance.

Dia melihat, kebijakan BI juga dinilai bisa menggairahkan kredit perbankan ke depan. "Ini kebijakan untuk menggerakkan kebijakan pasar. Kalau sekarang kenapa supply and demand gap-nya cukup besar, karena sekarang harga rumah jauh sekali dengan rata-rata pendapatan masyarakat yang didapat, harga belinya terlalu tinggi sementara uang mukanya tinggi sehingga tidak mampu beli. Kalau dipermudah diharapkan bisa meningkatkan permintaan," ujarnya. Namun menurut David, BI perlu waspada. Jangan sampai, kemudahan uang muka yang lebih rendah, malah menimbulkan masalah baru dengan naiknya kredit macet. Selain itu, jangan sampai kemudahan pembelian KPR ini dimanfaatkan oleh para spekulan.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kan-turun-lagi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemerintah bakal turunkan bunga KPR

- Porsi kredit untuk UMKM semakin kecil

- Revaluasi aset dan insentif pajak bisa tingkatkan performa finansial