JAKARTA, KOMPAS.com - Berbaur dengan masyarakat. Begitulah aktivitas Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji belakangan ini.

Bertani, belanja di pasar, nongkrong di warung pinggir jalan, hingga melakukan kegiatan politik dilakoni Susno.

Setidaknya hal itu terlihat dari foto-foto aktivitas Susno yang diunggah dalam akun Facebook Susno Duadji.

Di antara aktifitas Susno, foto-foto di tengah sawah menjadi perbicangan netizen. Dalam foto, pria kelahiran Pagar Alam 1 Juli 1954 itu memegang cangkul layaknya petani.

"Sejak purna tugas sy lbh banyak di kampung halaman bertani ngerjakan lahan warisan orang tua,; kebun, sawah, dan pekarangan, sedikit kolam ikan. sawah ini adalah warisan org tua saya yg juga petani, luasnya tidak seberapa. sekarang saya garap sendiri, benaran loh !!!" demikian penjelasan dalam akun tersebut.

Ada pula foto Susno ketika menghadiri kegiatan bersama sejumlah elite PDI Perjuangan. Dalam foto itu, Susno memakai baju merah senada dengan elite PDI-P.



Susno sebelumnya mengakui sempat berbicara dengan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah. Meski belum lugas, Susno mengakui ingin menjadi kepala daerah.
Karier Susno di Polri cukup mentereng. Terakhir, lulusan Akademi Polisi tahun 1977 itu menjabat Kepala Bareskrim Polri.

Perseteruan KPK dan Polri atau dikenal dengan istilah Cicak Vs Buaya pun muncul ketika Susno menjabat Kabareskrim.

Kariernya di Korps Bhayangkara lalu terhenti setelah terseret kasus korupsi. Ia dipecat sebagai Kabareskrim.

Dari pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Selatan hingga putusan kasasi, Susno dianggap terbukti korupsi. Ia divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.

Susno juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 4,2 miliar.

Susno Duadji terbukti menerima suap Rp 500 juta dari pengacara Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan dalam penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari.

Susno juga terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kepala Polda Jabar dengan memerintahkan pemotongan dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada 2008 untuk penggunaan yang tidak semestinya.

Majelis hakim menilai, perbuatannya tersebut merugikan negara sebesar Rp 8,1 miliar.

Eksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap Susno juga sempat diwarnai "drama". Susno sempat menolak dieksekusi, hingga akhir menyerah dan ditahan di Lembaga Permasyarakatan Klas II Cibinong, Jawa Barat.

Pilgub Sumsel

Setelah bebas dan menjadi warga sipil, Susno mengincar jabatan Gubernur Sumatera Selatan dalam Pilgub 2017.

Namun, sebelum memutuskan sikap, Susno lebih dulu melihat hasil survei elektabilitasnya dan calon lain.

"Saya tentu akan melihat dulu hasil survei, kalau hasilnya elektabilitas kita tinggi, maka Insya Allah kita akan maju," kata Susno seperti dikutip Tribun Sumsel.

"Karena kalau hasil survei tinggi berarti rakyat Sumsel mendukung penuh. Tapi kalau hasilnya jelek untuk apa dipaksakan maju," tambah mantan Wakil Ketua PPATK itu.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno sebelumnya menyebut bahwa dalam pertemuan Basarah dengan Susno membicarakan prosedur pemilihan kepala daerah.

"Hanya pembicaraan biasa, terkait dengan prosedur pencalonan dalam pilkada melalui jalur politik," kata Hendrawan.

Ia menambahkan, keduanya juga banyak membicarakan pembangunan di Sumatera Selatan.

"Bagus, kan? Dalam era otonomi daerah seperti sekarang, daerah sangat membutuhkan kualitas kepemimpinan yang melayani rakyat," tutur Hendrawan.

http://nasional.kompas.com/read/2016...campaign=Khlwp