Metrotvnews.com, Jakarta: Hampir dua tahun Partai Golkar terbelah jadi dua kubu. Perseteruan politik antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) ini hampir mencapai titik tuntas.

Itu setelah partai yang pernah berkuasa selama 32 tahun ini membentuk Tim Transisi. Jusuf Kalla, yang saat ini menjabat Wakil Presiden RI, ditunjuk jadi ketua.

Langkah termutakhir Kalla adalah mengundang Agung dan Ical ke rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Setelah sarapan, ketiganya saling bertukar pikiran.

Usai pertemuan itu, di depan puluhan jurnalis tulis dan foto serta sorotan kamera televisi, Agung dan Ical tampak berusaha akrab. Mereka berbincang, sesekali tertawa kecil.

Jika ditarik ke belakang, Agung dan Ical juga pernah diundang Kalla ke tempat yang sama, Mei tahun lalu. Saat itu, Kalla berupaya memediasi agar keduanya akur dan Golkar kembali bersatu. Bahkan mereka sepakat menandatangani naskah islah.

Tapi, itu hanya di atas kertas. Tak ada 'gencatan'. Peselisihan politik dan sengketa kepengurusan partai beringin terus berlangsung. Bahkan hingga akhir tahun lalu.

Nah, kemarin, Kalla mempertemukan dua tokoh ini setelah Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat untuk memperpanjang kepengurusan Golkar versi Munas Riau. Ada waktu sekitar enam bulan untuk kepengurusan tersebut menggelar munas.

Pada 23 Januari, kubu Aburizal Bakrie menginisiasi Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar untuk membicarakan perihal rencana menyatukan dua kubu yang berseteru. Restu dari sesepuh beringin kuning yang didapuk sebagai Tim Transisi mengiringi pelaksanaan acara.


Agung Laksono, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie. Foto: MTVN/Dheri Agriesta

Namun, tak ada satu pun kubu Agung Laksono yang muncul. Padahal, kubu Ical bilang, undangan sudah dikirim. Kubu Agung kukuh, Ical bukan ketua umum yang sah.

Dalam Rapimnas itu, kader beringin kuning sepakat untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk meleburkan kepengurusan dan memilih ketua umum. Aburizal dalam pidatonya saat itu mengatakan tak akan maju bertarung sebagai ketua umum. Niatan mengadakan munaslub dan inisiatif Aburizal ditanggapi positif.

"Kita memantapkan silaturahmi. Mengikuti alur yang kita bicarakan sebelumnya, sesuai keputusan Menkumham, Kepengurusan DPP berdasarkan Munas Riau, komposisinya Ketua Umum ARB dan Wakilnya Agung Laksono," kata Kalla usai pertemuan di Kediaman Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/20106).

Kalla mengatakan Golkar telah menjadi satu, tak ada lagi dua kubu yang berseteru. Ical dan Agung tersenyum. Mengangguk setuju dengan pernyataan yang dikeluarkan Kalla.

"Kita persiapkan Golkar yang baik," tambah Kalla.

Ical membenarkan perkataan Kalla, Golkar siap mengadakan konsolidasi untuk menyamakan pikiran. Pelaksanaan munaslub pun masih sesuai dengan rencana, sekitar April atau Mei.

Agung mengapresiasi niatan Kalla mempertemukan dua kubu berseteru. Kata dia, Kalla tak hanya peduli dengan tugas negara tapi juga peduli dengan permasalahan di organisasi. Agung pun sepakat untuk menjalankan keputusan Menkumham, kepengurusan dikembalikan ke Munas Riau.

"Keputusan Menkumham akan kami jalankan demi kepentingan bangsa dan negara," kata Agung.

Kemana Golkar Setelah Ini?

Tak hanya memutuskan untuk melaksanakan munaslub. Rapimnas akhir bulan lalu juga memutuskan Partai Golkar merapat ke pemerintah. Putusan tersebut mendukung langkah kubu Agung yang lebih dulu memutuskan mendukung pemerintah.

Pertanyaan pun muncul, apa yang diinginkan Golkar? Kejadian serupa pernah terjadi 2009, Golkar yang saat itu dipimpin Aburizal Bakrie merupakan salah satu partai di barisan oposisi pemerintahan SBY-Boediono. Tak berapa lama di oposisi, Golkar merapat ke pemerintah dan mendapatkan beberapa posisi di kabinet.

Pengamat politik Hanta Yudha menilai, dukungan Ical kepada pemerintah tak cuma-cuma. Ical, kata dia, sadar Golkar kepemimpinannya tak bisa berlayar mulus tanpa adanya pengakuan dari pemerintah. Selain itu, menurut riwayat Golkar, beringin kuning selalu ada di sisi pemerintah.

"Kubu Ical sadar betul mereka tidak bisa berjalan, bermanuver, eksistensinya akan terancam tanpa dia mendapatkan pengakuan legal formal dari negara atau pemerintah," kata Hanta saat berbincang dengan Metrotvnews.com, kemarin.

Di satu sisi, pemerintah membutuhkan dukungan untuk menguatkan fondasi di parlemen. Kesempatan ini dimanfaatkan, legalitas untuk kepengurusan Riau diperpanjang selama enam bulan.

Selain itu, Hanta menilai ada motif kekuasaan yang membuat Golkar bergabung di barisan pendukung pemerintah. Secara teori, ada tiga hal yang membuat sebuah partai politik bergabung atau berkoalisi, kesamaan ideologi, kesamaan platform, dan kekuasaan.

Hanta tak melihat faktor pertama dan kedua menjadi alasan untuk Golkar. Sebab, Golkar harusnya sudah mendukung pasangan Jokowi-JK sedari pemilihan presiden jika dua faktor itu menjadi alasan.

"Pembagian kursi atau power sharing, faktor ketiga ini paling mungkin. Golkar, menurut saya, dalam rangka ini sebenarnya untuk mendapatkan akses, dukungan Golkar itu pasti nanti akan ditukar dengan kursi kabinet atau posisi apapun," jelas Hanta.

Meski belum jelas kapan waktunya dukungan itu akan berbalas. Hanta berkaca terhadap dukungan yang diberikan PAN kepada Pemerintah. Tak lama, Soetrisno Bachir mendapatkan posisi sebagai pimpinan Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk Presiden Jokowi.

Hanta ragu jika ada partai yang tulus memberikan dukungan kepada pemerintah tanpa motif politik. Sebab, apalah artinya politik tanpa kekuasaan.

"Saya sangat meragukan jika ada partai tulus betul mendukung pemerintah tanpa motif politik. Memang untuk itu (kekuasaan) berpolitik, mending terang-terangan saja begitu," pungkas Hanta.

Yang jelas, ada tanda tanya besar di balik manuver partai yang dikenal berpengalaman dalam akrobat politik ini: apalagi yang akan dibuat Golkar setelah ini?

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...-partai-golkar

---

Kumpulan Berita Terkait GOLKAR :

- Persiapan Fadel Muhammad Maju Caketum Golkar Sudah Matang

- Maju Caketum Golkar, Airlangga Hartarto Tunggu Jadwal Munas

- Membaca Akrobat Politik Partai Golkar