Ilustrasi pengungsi
Indonesia negeri yang tidak toleran terhadap pengungsi. Bukti mengenai itu bisa dilihat dalam jajak pendapat yang digelar Amnesty International dan dilansir pekan lalu. Indeks merangkum berbagai pertanyaan terkait keterbukaan sikap masyarakat terhadap keberadaan kaum terbuang di negeri dan lingkungannya.

Pada survei itu, Tiongkok--bersama Jerman dan Inggris--tercatat memiliki warga yang tingkat tenggang rasa terhadap pengungsi amat tinggi. Ketiga negara itu dipandang paling terbuka terhadap orang-orang yang menyelamatkan diri perang dan penganiayaan di negeri masing-masing.

Jerman, negeri yang pada 2015 menerima 1,1 juta pengungsi, memiliki 97 persen responden yang menyatakan bakal menerima pengungsi di negerinya. Hanya 3 persen yang menginginkan para pengungsi tidak mendapatkan tempat. Selain itu, dilansir The Guardian, sekitar 76 persen responden di Jerman menghendaki pemerintahnya untuk lebih jauh mengulurkan tangan kepada pengungsi.

Dalam kasus Inggris, 84 persen responden setuju bahwa para pengungsi berhak berhijrah ke negara lain guna menghindar dari perang dan penganiayaan.

Para responden dari Indonesia yang setuju bahwa orang-orang yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan boleh memasuki negerinya mencapai 72 persen. Meski terlihat tinggi, tapi persentase ini termasuk yang terendah di dunia. Selevel dengan Indonesia adalah Amerika Serikat, yang kini tengah dilanda kecemasan akan meningkatnya popularitas Donald Trump. Nama yang lebih dulu kesohor sebagai taipan properti itu tengah berupaya menjadi presiden AS. Ia dikenal rasis dan menolak pengungsi.

Untuk urusan pemberian suaka bagi para pengungsi yang lari dari perang dan penganiayaan, 73 persen responden dari Indonesia menyatakan kesetujuannya. Persentase ini setara dengan rata-rata dunia. Turki dan Thailand ada di posisi terbawah dengan persentase berturut-turut 47 persen dan 27 persen.

Data dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi pengungsi, UNHCR, menunjukkan bahwa 59,5 juta orang di seluruh dunia terpaksa hengkang dari tanah airnya. Di antara jumlah itu adalah 20 juta orang yang lebih dari setengahnya berusia kurang dari 18 tahun.

UNHRC pula mencatat bahwa 10 juta orang tidak berstatus sebagai warga suatu negara dan tidak mendapatkan akses terhadap sejumlah hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan.

Menurut Amnesty, indeks menunjukkan bahwa"orang-orang siap menyambut para pengungsi. Namun, reaksi pemerintah yang dianggap tidak manusiawi atas krisis pengungsi berseberangan dengan pandangan para warganya."

Indeks negara ramah pengungsi menjadi ukuran bagaimana pemerintah suatu negara bermain-main dengan nyawa orang-orang yang menyelamatkan diri dari perang dan penindasan.

"Pemerintah (banyak negara) tidak boleh menyandarkan tindakannya atas berita utama (yang dimuat media," ujar Salil Shetty, Sekretaris Jenderal Amnesty International, dikutip The Independent.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...amah-pengungsi

---