Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Pemerintah akan mendirikan Badan Cyber Nasional untuk melindungan insitusi pemerintahan dari penyadapan. Payung hukum untuk badan siber ini berupa Peraturan Presiden diperkirakan selesai paling lambat Juli nanti.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, realisasi pembentukan lembaga yang dianggap penting itu tinggal menunggu Peraturan Presiden saja. "BCN sedang urus Perpres sekarang, dalam satu bulan ke depan selesai," kata Luhut dilansir Antaranews.

Pembentukan badan ini sedianya sudah muncul sejak 2015 lalu. Luhut mengatakan panjangnya waktu tersebut karena kompleksitas yang dibutuhkan semua pihak untuk mewujudkan berdirinya BCN ini. Luhut menambahkan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan badan ini adalah pengambilan keputusan soal sistem mana yang akan digunakan.

Rencana keberadaan badan siber dilatarbelakangi banyaknya serangan dunia maya ke Indonesia. Dilansir Kompas.com, serangan tersebut sebagian besar karena aktivitas malware sebanyak 12.007.808 kasus; celah keamanan 24.168 kasus, kebocoran rekam jejak atau record leakage 5.970 kasus.

Ada juga serangan melalui password harvesting atau phising sebanyak 1.730 kasus dan serangan akibat kebocoran domain sebanyak 215 kasus. Dari angka tersebut, laman pemerintah atau beralamat go.id paling banyak diserang peretas.

Wacana pembentukan Badan Cyber Nasional mulai muncul ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2014-2015 Tedjo Edhy Wibowo mengungkapkannya ke publik pada Maret 2015. Menurut Tedjo ketika itu, BCN guna melindungi seluruh institusi pemerintahan dari penyadapan, termasuk Presiden.

Tedjo mewacanakan badan siber ketika muncul pemberitaan Australia dan Selandia Baru menyadap jaringan telepon di Indonesia. Informasi itu diperoleh dari dokumen Wikileaks, pimpinan Edward Snowden.

Embrio Badan Cyber Nasional sebenarnya telah hadir sejak 30 Oktober 2013, setelah Dewan Ketahanan Nasional membentuk sebuah divisi yang disebut Desk Keamanan Siber Nasional (KSN).

Pada 8 April 2014, kerja desk tersebut dilanjutkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melalui Surat Keputusan Menkopolhukam Nomor 24 Tahun 2014 tentang Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN).

Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional diketuai oleh Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas. Desk ini bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, yang ditandai dengan adanya nota kesepahaman (MoU) pada 9 Juni 2014.

Badan Cyber Nasional dan pembentukannya mulai diusulkan Kemenkopolhukam kepada Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2014. Agus Ruchyan Barnas mengatakan, pertemuan membahas BCN dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresiden dilakukan pada 6 Januari 2015.

Pembicaraan BCN berjalan terus sepanjang 2015 dan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Sekretariat Kabinet.

Indonesia bisa dikatakan tertinggal dalam masalah pertahanan siber. Filipina sudah membahas rencana keamanan siber nasional sejak tahun 2004.

Malaysia memiliki Cyber Security Malaysia yang bertugas mengawasi keamanan siber nasional dan berada di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia (MOSTI).

Singapura juga telah membentuk Cyber Security Agency (CSA) pada Maret 2015 dan menjadi bagian Departemen Perdana Menteri. Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi seluruh keamanan dan kemampuan siber negara. Negara-negara lain yang telah memiliki lembaga siber adalah Amerika Serikat, Kanada serta Brunei Darussalam.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...nan-dunia-maya

---