JAKARTA, KOMPAS.com - Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang biasa digalang oleh perusahaan menjadi perhatian akhir-akhir ini. Khusunya setelah berbagai perusahaan ikut membangung sejumlah fasilitas umum di DKI Jakarta.

Kepala Deputi Komite CSR Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Maria Nindita mengatakan, selama ini pemaknaan CSR sering salah selama ini. Karena itu, ia mengingatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar berhati-hati dalam menyebut apa yang dimaksudkan dengan CSR.

"Jadi untuk Pak Ahok, sebaiknya jangan sampai tertukar antara CSR dengan kewajiban perusahaan. Dan CSR itu sifatnya bukan cuma sumbangan ya," kata Maria di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2016).

Ahok menyebutkan bahwa sejumlah pembangunan di DKI Jakarta pendanaannya berasal dari perusahaan. Namun pendanaan ini ada yang sifatnya kewajiban, dan ada yang suka rela.

"Kalau yang kontribusi tambahan itu wajib, kalo CSR itu kan sukarela, pemerintah tidak bisa memaksa dong," kata Maria.

Maria juga menyarankan agar Ahok menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola CSR, seperti membuka data yang dapat berguna bagi rujukan perusahaan, dan bekerja sama dengan universitas untuk meriset.

Dalam menerima CSR, pemerintah seharusnya hanya menjadi fasilitator dan tidak berhak memaksa korporasi.

"Yang kurang dari Pak Ahok itu collective action atau gotong royong dalam menyelesaikan masalah. Jangan sendiri dong Pak, capek, gandeng universitas, open government," kata Maria.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Kknwp