Para Petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) Ketua PAN Zulkifli Hasan, Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Partai Gerindra, yang kini tinggal menyisakan PKS dan Gerindra saja.

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Puyono mengaku senang mendengar Partai Golkar resmi keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Menurutnya, keputusan itu membuat Gerindra tak lagi dibebani partai politik dengan kader berpotensi korupsi.

Keputusan resmi Golkar 'angkat kaki' dari KMP dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5), dengan mencabut dan menyatakan Keputusan Munas Partai Golkar Nomor 5/MunasIX/2014 tentang posisi Golkar dalam KMP tidak berlaku lagi.

"Akhirnya Gerindra akan menjadi oposisi sendiri, tidak akan lagi dibebani oleh yang punya beban masa lalu. Golkar memiliki banyak kader yang berpotensi terlibat korupsi, Setya Novanto juga punya catatan merah yang bisa diungkap kapan saja," kata Arief kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/5).

Dia pun mengungkapkan, keluarnya Golkar dari KMP sesuai prediksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sejak awal. Mengutip penyataan Prabowo, Arief mengatakan bahwa KMP tidak akan bertahan lama dan akan ada yang berkhianat.

KMP terbentuk pada 23 Mei 2014 untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden 2014. Dalam deklarasi yang berlangsung di Tugu Proklamasi, KMP beranggotakan lima partai politik, yakni Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang.

"Golkar tidak terbiasa dengan oposisi. Mereka itu seperti amphibi yang bisa hidup di dua alam berbeda," ucap Arief.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyampaikan keluarnya Golkar dari KMP tidak akan memperlemah posisi Gerindra sebagai oposisi. Dia menegaskan, meskipun berjalan sendiri Gerindra masih bisa memengaruhi kebijakan pemerintah.

"Meskipun anggota Gerindra di DPR hanya 79, kita akan tetap menolak RUU Tax Amnesty dan revisi UU KPK," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Sementara itu, terkait sosok Setya Novanto yang terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2016-20, Desmond enggan berkomentar banyak. Dia yakin masyarakat dapat menilai keputusan tersebut dengan bijaksana.

"Ini keputusan Golkar. Meskipun berdasarkan catatan Setya buruk, tapi ini yang terbaik di antara terburuk. Biarkan masyarakat menilai," katanya.

Lebih jauh, Desmond memperkirakan kehadiran Golkar dalam barisan partai politik pendukung Pemerintah dapat menghadirkan kegaduhan, misalnya terkait jatah kursi kabinet. Menurutnya, partai politik yang sejak awal mendukung Joko Widodo - Jusuf Kalla tidak akan rela kursi menterinya dikurangi.
Lihat juga:Jokowi: Pemerintah Hargai Hasil Pemilihan Ketua Umum Golkar

"Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saja sudah gaduh kemarin, padahal belum digeser," katanya.

http://www.cnnindonesia.com/politik/...tensi-korupsi/


Ditinggal Golkar dari KMP, Gerindra Klaim Tak Kesepian

Jakarta, CNN Indonesia -- Gerindra santai menjadi partai sejak 2014 sampai saat ini berada di luar pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, tidak merasa kehilangan setelah Partai Golkar secara resmi menyatakan keluar Koalisi Merah Putih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali.

"Masa kami merasa kesepian? Kami malah semakin ramai dengan rakyat yang mendukung. Saya kira ini jalan Gerindra menang di 2019," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/5).

Koalisi Merah Putih (KMP) beranggotakan partai-partai yang tidak mendukung pasangan Jokowi-JK dalam pemilihan presiden 2014. Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat itu.

Satu per satu, anggota KMP menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi. Diawali PAN yang mendeklarasikannya pada pertengahan 2015, dilanjut dengan PPP, dan diikuti Golkar yang sebelumnya juga sudah menyampaikannya melalui rapimnas Januari 2016.

Pada Desember 2015, Presiden PKS Sohibul Iman sempat mengunjungi Jokowi di Istana Negara. Namun, dia membantah akan bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah.

Melihat dinamika itu, Fadli menuturkan tidak ada yang mengagetkan dari perubahan sikap partai politik. Menurutnya, itu merupakan hak prerogatif setiap partai menentukan sikapnya kepada pemerintah.

Senada, Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, partainya akan berlaku adil dan siap menjalankan fungsi kontrol pemerintah sendirian di parlemen. Partai yang dipimpin Prabowo Subianto akan mendukung kebijakan pro rakyat dan mengkritisi program yang tidak pro rakyat.

"Kami bukan menjegal, tapi memperkaya," ucap Muzani.

Dia mengatakan kemungkinan KMP akan tetap berkumpul setelah perubahan sikap anggota-anggotanya. Hal itu akan dikomunikasikan, termasuk kepada Partai Golkar.

Pertemuan itu, kata Muzani, nantinya tak lagi dilakukan untuk menentukan sikap dan arah KMP menyikapi pemerintah. Menurutnya pertemuan KMP mendatang hanya bersifat silaturahmi.

"Kumpul-kumpul kenangan masa Pilpres. Reunian. Ngopi bersama kawan lama," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.
http://www.cnnindonesia.com/politik/...-tak-kesepian/