JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta memaksa Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bergerak lebih cepat mengungkap dan menginformasikan ke publik terkait data-data transaksi yang telah dilakukan terkait skandal "Panama Papers".

"Presiden bisa paksa Dirjen Pajak, PPATK untuk merespons nama-nama yang ada di 'Panama Papers' dengan merilis 'Jokowi Papers'. Supaya publik tahu siapa saja daftar nama orang yang tidak bayar pajak itu," ujar Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/4/2016).

Menurut Erwan, transparansi yang nantinya dilakukan pemerintah diharapkan bisa menjadi acuan agar nama-nama yang terindikasi tersebut bisa segera dilakukan penindakan. Menurut dia, keterbukaan di sektor pajak sangat penting.

"Pajak itu terkait juga dengan unsur keadilan," imbuhnya.

Namun di sisi lain, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prasetyo mengaku pesimistis pemerintah dapat bergerak cepat merilis nama-nama serta data transaksi yang bersangkutan.

Pasalnya, menurut dia, mereka yang masuk dalam daftar adalah nama-nama besar yang juga memiliki kekuatan besar.

"Saya pesimistis bisa menembus itu (nama-nama besar) kalau pun bisa paling penyampaian informasinya tidak sampai ke permukaan," ucap pria yang akrab disapa Pras itu.

Meski demikian, Pras meyakini pemerintah akan berupaya sekuat tenaga untuk mengungkap itu semua. Saat ini adalah momentum yang tepat untuk membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintah serius menangani permasalahan perpajakan.

"Ini akan mendapatkan dukungan publik yang luas kalau dimanfaatkan, tapi kalau tidak dimanfaatkan, publik bakal beranggapan pemerintah melindungi orang yang diduga melakukan penggelapan pajak," pungkasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, sebelum muncul 'Panama 'Papers', pemerintah sudah memiliki data-data warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri. (baca: Jokowi: Saya Tahu Banyak yang Simpan di Swiss, Singapura)

"Bapak nyimpan di Swiss saya tahu, bapak nyimpan di Singapura saya tau. Saya tahu. Kita harus mempersiapkannya," ujar Jokowi.

Presiden berjanji segera mengumumkan hasil kajian pemerintah terkait informasi nama-nama orang Indonesia dalam dokumen "Panama Papers".

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tidak semua sumber dana yang disebut dalam "Panama Papers" tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

"Ini kan Panama Papers itu bermacam-macam, bukan berarti yang ada namanya di situ melakukan kejahatan. Maka, tergantung datanya nanti, kalau masalahnya pajak, ya bikin pengampunanlah," kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Pemerintah akan memberikan pengampunan bagi nama-nama yang tercatut dalam Dokumen Panama Papers untuk dapat memulangkan uang tersebut ke dalam negeri jika itu menyangkut persoalan pajak.

Namun, jika nama-nama yang disebut di Panama Papers tersebut menyimpan dananya ke luar negeri sebagai upaya untuk menghindari tindakan hukum, pemerintah akan memprosesnya.

"Ini sama dengan orang ke luar negeri, mereka boleh jalan-jalan, boleh berbisnis, atau ada juga ke luar negeri untuk bersembunyi karena takut dihukum, kalau yang itu salah," katanya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan data Panama Papers sebagai referensi tambahan dalam usaha meraup pendapatan negara dari pengampunan pajak (tax amnesty).

"Panama Papers akan dijadikan referensi tambahan. Memang banyak individu dan perusahaan yang menyimpan uangnya di perusahaan fiktif di Panama, tetapi berinvestasi di Indonesia," kata Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan melakukan kajian terhadap data keuangan gelap tersebut.

"Nanti akan saya sampaikan kalau sudah final semuanya," kata Presiden.

Pemerintah saat ini masih memvalidasi informasi yang masuk dengan tujuan mencocokkan data dengan yang didapat dari otoritas pajak negara-negara maju yang tergabung dalam G-20.

"Karena ada menyangkut tax amnesty dan lain-lain nanti setelah itu saya umumkan," katanya.

Simpan aset di luar negeri

Sebuah perusahaan firma hukum asal Panama, yakni Mossack Fonseca, terungkap menyimpan banyak data keuangan dari perusahaan bayangan yang bertujuan supaya terbebas pajak dari negara asalnya.

Dokumen tersebut kemudian dikenal dengan sebutan "The Panama Papers".

Panama Papers mengungkap nama banyak pejabat dan pengusaha dari berbagai negara di dunia yang pernah menyewa jasa Mossack untuk mendirikan perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri.

Berdasarkan data yang dimiliki Tempo, terdapat 803 warga Indonesia yang tercatat dalam Dokumen Panama Papers tersebut.

Pengusaha asal Indonesia yang tersangkut dalam data tersebut antara lain Sandiaga Uno, Riza Chalid, dan Djoko Tjandra (buron kasus Bank Bali). Sandiaga, yang berencana mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta, telah mengonfirmasi data tersebut.

Tiga tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2013, dokumen serupa juga sempat bocor ke publik dan disusun dalam sebuah laporan investigasi bernama "Offshore Leaks". Di situ, ada 2.961 orang Indonesia yang terdaftar dalam 23 perusahaan.

Sumber informasi Offshore Leaks ini berbeda dari Panama Papers yang sekarang juga diributkan, meski memiliki persoalan yang sama, yakni dugaan penyimpanan aset di luar negeri untuk menghindari pajak.

Data Offshore Leaks berasal dari firma Portcullis TrustNet di Singapura dan Commonwealth Trust Ltd di British Virgin Island, sedangkan Panama Papers berasal dari dokumen yang bocor dari firma hukum, Mossack Fonseca, di Panama.

Modus penanaman aset di luar negeri diduga dimanfaatkan untuk aksi kejahatan, mulai dari penggelapan pajak hingga pidana pencucian uang. Di sisi lain, penyimpanan aset di luar negeri masih dilegalkan sebagai salah satu strategi bisnis.

Baik Offshore Leaks maupun Panama Papers sama-sama diterbitkan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), jejaring wartawan lintas negara.