LEBAK - Masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, berharap pemerintah setempat memperjuangkan agar agama Sunda Wiwitan dapat dicantumkan dalam kolom agama di e-KTP.

Menurut tetua masyarakat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Saidja mengatakan, selama ini pemerintah belum mengakui keberadaan agama Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan masyarakat Baduy.

Sebelumnya, kata dia, sejak 1970 sampai 2010, kepercayaan Sunda Wiwitan tertulis pada kolom kartu tanda penduduk (KTP) konvensional. Namun, karena adanya aturan e-KTP, masyarakat Baduy yang melakukan perekaman data terpaksa mengosongkan kolom agama mereka.

Pemberlakuan e-KTP, kepercayaan Sunda Wiwitan tidak dicantumkan karena bukan agama resmi di Indonesia. Saat ini kolom agama yang dicantumkan pada e-KTP, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Masyarakat Baduy juga sudah mendatangi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, namun belum ada realisasinya.

"Kami bingung dengan Undang-Undang yang tidak mencantumkan kepercayaan Sunda Wiwitan pada e-KTP," ujarnya.

Saidja mengatakan, masyarakat Baduy yang berpenduduk sekira 11.350 jiwa akan berjuang terus hingga Sunda Wiwitan dicantumkan pada kolom agama pada e-KTP. Saat ini, diperkirakan sekira 4.500 jiwa sudah direkam data dirinya oleh pihak kecamatan, tetapi kolom agama kosong dan tidak tertulis kepercayaan Baduy.

"Kami berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan masyarakat Baduy," harapnya.

Sementara, Budayawan Baduy, Asep Kurniawan mengatakan, pihaknya terus berjuang agar kepercayaan Sunda Wiwitan yang ratusan tahun dianut warga Baduy bisa diakui oleh negara. Dengan tidak dicantumkan agama Sunda Wiwitan pada e-KTP, tentu masyarakat Baduy sangat keberatan sebagai salah satu bagian dari Bangsa Indonesia.

"Warga Baduy sejak 1972 hingga 2010, agama Sunda wiwitan tertulis pada KTP. Tetapi 2011 hingga kini kolom agamanya kosong," katanya.