Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

VIVA.co.id – Hasil rapat kabinet terbatas mengenai reklamasi atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), Rabu, 27 April 2016, diputuskan tiga hal penting. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, proyek NCICD ini oleh pemerintah dinamakan Garuda Proyek, sebagai proyek besarnya. "Proyek ini berbeda dengan reklamasi di pulau-pulau yang disebut ABC sampai 17 pulau. Presiden telah memberikan arahan sekaligus meminta Bappenas selama moratorium 6 bulan ini untuk menyelesaikan planning besarnya antara Garuda Proyek tadi, atau NCICD dengan terintegrasinya reklamasi yang 17 pulau," kata Pramono, dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta.

Gubernur DKI/Ahok

Gubernur DKI Jakarta ini, merupakan orang yang saat ini menjadi sentral perhatian terkait reklamasi. Ahok, sangat setuju dengan reklamasi dengan berbagai estimasi keuntungan. Antara lain, menyahuti arahan Jokowi bahwa reklamasi bisa menyelamatkan Jakarta dari tenggelam. Reklamasi juga bakal memutar roda perekonomian, menambah PAD Jakarta serta menjadi ikon pariwisata Jakarta di masa depan

Mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo dan Mantan Presiden Republik Indonesia, SBY


Ketika menjabat sebagai Gubernur, Bang Foke diketahui mengeluarkan banyak izin prinsip terkait reklamasi. Termasuk rencana reklamasi Pantai Utara Jakarta yang saat ini menjadi perbincangan.
Saat rencana reklamasi terkatung-katung oleh berbagai aturan yang menghadangnya, tahun 2012 Presiden SBY menerbitkan Perpres No 122 Tahun 2012. Perpres mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menyetujui praktik pengaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta.

Tahun 2014, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo kembali mengukuhkan rencana reklamasi. Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2013 keluar pada Desember 2014 dengan pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Almarhum (mantan) Presiden Republik Indonesia, H.M Soeharto

Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar Pantai Utara Jakarta pertama kali dipaparkan di hadapan Presiden Soeharto, Maret 1995. Selain untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, proyek reklamasi juga untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain.
Untuk memuluskan rencana tersebut, disahkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Ustadz Yusuf Mansur

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Menanggapi polemik Pulau Reklamasi Pantai Jakarta, Ustaz Yusuf Mansur justru menginginkan adanya dua pulau lagi dari proyek pembangunan pulau tersebut. Dua pulau tersebut diharapkan akan menjadi sumber manfaat bagi warga sekitar Teluk Jakarta. "Tidak perlu dibatalkan itu reklamasi, harusnya pulau reklamasi tambah dua lagi," jelasnya di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (21/4/2016) Adapun keinginannya di Pulau ke-18 adalah untuk membangun sarana pendidikan dengan taraf internasional. Seluruh mahasiswa tidak perlu lagi belajar ke Inggris atau Australia untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Benny Soetrisno

KOMPAS.com - Pelaku usaha masih menunggu kepastian soal berlanjut tidaknya reklamasi di Teluk Jakarta. Di sisi lain, pemerintah masih terus membahas mengenai analisis dampak lingkungan proyek tersebut. Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Benny Soetrisno mengingatkan pentingnya kepastian untuk semua pihak.
Saat menjadi pembicara pada diskusi bertajuk "Menilik Reklamasi Sebagai Bagian dari Ketahanan Lingkungan Nasional” pada Selasa (10/5/2016), Benny mengatakan pendanaan sebuah proyek investasi, termasuk reklamasi ini, melibatkan pinjaman dari pihak perbankan. Jika proyek tersebut tidak berjalan sesuai rencana, bunga pinjaman yang ditanggung oleh pelaku bisnis yang terlibat di dalamnya akan membebani pengusaha karena terus berjalan, sementara proyek terhenti. Beliau ini tidak secara tegas setuju atau menolak reklamasi, bisa dikatakan netral.

Guru Besar IPB/Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Prof. Rokhmin Dahuri

JAKARTA, KOMPAS.com — Penghentian proyek reklamasi dinilai dapat membuat iklim investasi menjadi buruk. Menurut Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri, proyek reklamasi di Teluk Jakarta merupakan taruhan bagi pemerintah terkait kepastian berinvestasi.
Atas dasar itu, Rokhmin menilai lebih baik reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan.
"Karena kalau tidak diteruskan, iklim investasi di Indonesia akan semakin buruk. Di mata investor ini kan bukan hanya yang mendengar orang Indonesia, tetapi dunia. Kalau di Indonesia proyek yang sudah berjalan bertahun-tahun tiba-tiba ada gejolak mendadak, dihentikan, rugi triliunan," kata Rokhmin seusai talkshow di Radio Sindo Trijaya Network dengan tema "Nasib Reklamasi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016).
Ia juga menyampaikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi diperlukan dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air. "Kalau mengandalkan APBN, ya tidak mampu karena hanya dapat menggerakkan 15 persen ekonomi Indonesia," ujar Rokhmin.