REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, personel Polri dan TNI yang ikut melaksanakan penggusuran di Jakarta memperoleh dana bantuan. Uang itu berasal dari anggaran Pemprov DKI atau dari perusahaan swasta.
Ahok tak menutup-nutupi adanya dana yang mengalir ke prajurit Polri dan TNI. Menurut dia, kalau menggunakan APBD DKI 2016, setiap personel memperoleh Rp 250 ribu plus uang makan Rp 38 ribu. Bahkan, menurut Ahok, perusahaan swasta yang mendanai penggusuran bisa langsung mengucurkan dana ke institusi langsung.
"Ada yang dari kita, ada yang mungkin mereka (perusahaan swasta) keluarkan. Transfer ke yang bersangkutan. Uang makan juga transfer ke kesatuan mereka," katanya di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/5).
Ahok menyatakan, dana yang diberikan perusahaan swasta untuk personel Polri dan TNI itu bukan kewenangannya. Dia mencontohkan, ketika perusahaan swasta memenuhi kewajiban sebagai pengembang reklamasi, Pemprov DKI hanya ingin hasil akhirnya saja. Sehingga, ia merasa tak peduli cara penyelesaian sebuah proyek, meski dalam prosesnya perlu mengeluarkan uang untuk Polri dan TNI.
"Kalau Podomoro (PT Agung Podomoro Land), misalnya, kalau dia lagi merapikan jalan inspeksi Daan Mogot, dia mau bayar orang bagaimana? Dia pasti pakai kontraktornya. Misalnya, ada bantuan polisi mau makan, dia pasti pakai uang. Tapi, apakah itu dimasukkan sebagai bagian kewajiban mereka ke kami? Enggak. Kami enggak mau tahu Anda mau bayar siapa, Anda bagaimana, yang penting barangnya jadi berapa, itu yang kami hitung," jelasnya.

Ahok juga mengungkapkan, ia kerap tak memperoleh laporan dana operasional perusahaan swasta yang digunakan dalam penggusuran kawasan Ibu Kota. Dia mencotohkan, dalam penggusuran Kalijodo, PT Sinar Mas ikut terlibat memberi uang untuk prajurit yang diterjunkan di lapangan. Ahok menegaskan, perusahaan swasta yang menyumbang tidak diwajibkan memberikan laporan itu kepada Pemprov DKI.
"Kalau Kalijodo, CSR ( corporate social responsibility)-nya bukan mereka (PT Agung Podoromo Land), tapi Sinar Mas. Bisa CSR, kan dia enggak bisa lapor kita," kata mantan bupati Belitung Timur itu.
Ahok dengan tegas membantah sumbangan dana perusahaan swasta dalam penggusuran itu merupakan barter terhadap proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menyatakan, izin reklamasi diberikan karena pengembang sudah menunaikan kewajibannya.
" Lu mau, kerjain dulu baru gue kasih izin. Nah dia
kerjain dulu rusun semua Podomoro, baru kasih izin. Jadi, bukan barter 15 persen lho ," ucap mantan politikus Partai Gerindra dan Partai Golkar itu.
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mendengar kabar perusahaan swasta ikut mendanai proyek penggusuran dari media. Dia merasa aneh jika benar tambahan kontribusi dari pengembang untuk proyek reklamasi malah sudah digunakan terlebih dahulu oleh Ahok.
Taufik menyatakan, DPRD DKI tak pernah menginformasikan perihal dana swasta dalam penggusuran itu. Dia berharap, Pemprov DKI mau kooperatif dan transparan menjelaskan dana penggusuran itu. " Enggak tahu. Kita baru tahu sekarang kaget kan ," ujarnya.

Kapendam Jaya Kolonel Heri Prakosa membantah pernyataan Ahok terkait prajurit yang ikut penggusuran mendapatkan dana operasional. Menurut dia, TNI tidak mendapat kompensasi apa-apa karena menjalankan tugas negara. "Tanya
dong sama Ahok. Kalau itu, tidak tahu saya!” kata Heri.
Kendati demikian, Heri menegaskan ketidaksetujuannya dengan sebutan bahwa TNI selama ini diperalat oleh Ahok. “Ahok itu siapa sih, Ahok kan gubernur. TNI tidak ikut sama Ahok!"
Heri menegaskan, saat TNI ikut penggusuran di Kalijodo dan Pasar Ikan, hal itu berdasarkan perintah Panglima TNI yang tertuang dalam buku putih pada 2011. Dia melanjutkan, TNI terlibat juga atas permintaan Kapolda Metro Jaya. “Kapolda
bikin surat kepada Bapak Panglima untuk bantuan kekuatan TNI, begitu," katanya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono membantah pernyataan Ahok terkait dana penggusuran yang berasal dari perusahaan swasta. Menurut dia, dana yang diterima personel di lapangan itu diperoleh secara resmi dari APBD DKI.
"Polda Metro Jaya dalam pengamanan penertiban Kalijodo tidak pernah menerima bantuan dari mana pun. Polda menggunakan dana DIPA kontijensi untuk kegiatan pengamanan tersebut," katanya.

Portal Piyungan