Hestek #penjarakanAhok bergema sejak semalam setelah data yang menyebutkan kalau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah meminta uang sekitar Rp 300 miliar kepada salah satu pengembang, yaitu Agung Podomoro Land (APL) terbongkar

Yang mengejutkan lagi, dana yang diminta oleh Ahok itu bukan dana CSR, melainkan dana kontribusi tambahan dari pelaksanaan reklamasi yang tidak punya payung hukum. Sebab DPRD DKI sebelumnya telah menolak usulan kontribusi tambahan tersebut masuk dalam Raperda zonasi sampai akhirnya Perda itu tidak jadi disahkan.

Ditambah informasi yang dilansir dari Tempo.co mengenai PT Agung Podomoro Land mengklaim membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, akhir Februari lalu. Menurut Direktur Utama Ariesman Widjaja perusahaannya mengeluarkan Rp 6 miliar atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Uang sebesar itu, kata Ariesman yang menjadi tersangka penyuap kontribusi tambahan pulau reklamasi, digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, dan tentara untuk menggusur wilayah yang bersisian dengan Kanal Banjir Barat tersebut.

Pengakuan Ariesman itu disampaikannya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti dimuat dalam berita Koran Tempo edisi 11 Mei 2016. Penyidik menemukan memo permintaan Ahok itu di kantor Ariesman dalam penggeledahan 1 April 2016.

Selain memo itu, penyidik dikabarkan menemukan perjanjian 12 proyek pemerintah yang dikerjakan Podomoro. Salah satunya membanagun rumah susun sewa sederhana Daan Mogot, Jakarta Barat. “Proyek-proyek itu merupakan kewajiban tambahan yang diminta pemerintah Jakarta atau Gubernur Basuki Tjahaja Purnama,” kata Ariesman, tersangka suap reklamasi.

Menurut Ariesman, biaya proyek yang dikeluarkan Podomoro itu akan diganti pemerintah melalui pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Padahal, DPRD Jakarta batal mengesahkan peraturan tersebut setelah KPK menangkap Mohamad Sanusi, yang menerima suap dari Ariesman yang meminta kontribusi diturunkan dari 15 menjadi 5 persen.

Kamis ini, ada Gerakan Tangkap Ahok (GTA) yang akan berdemo didepan gedung DPR untuk menangkap Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok karena secara terang benderang terlibat di dua kasus besar yaitu Kasus pembelian lahan Sumber Waras dan Kasus Proyek Reklamasi

Selain itu, hestek #penjarakanAhok digaungkan oleh gerakan Jempol Rakyat (JR) dilaman social media Twitter sebagai bagian tuntutan netizen atas lambannya KPK menentapkan status tersangka kepada Gubernur Ahok

Semua kini semakin terang benderang, bukti kebenaran atas semua yang dituduhkan semakin jelas; Gubernur Ahok terseret pada dua kasus korupsi yang kini ditangani KPK

http://lingkarannews.com/penjarakana...ok-terbongkar/