Mendagri Tjahjo Kumolo meminta aparat mencari tahu siapa yang berada di balik beredarnya gambar palu arit, simbol PKI. Tjahjo juga meminta aparat menyelidiki apa isu tersebut merupakan pembentukan opini dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana atau ingin mengadu domba. Tjahjo meminta publik tidak berkomentar miring terkait beredarnya simbol PKI. Tjahjo tidak ingin komentar-komentar semacam itu berimbas negatif terhadap kesatuan rakyat Indonesia. Sementara itu Ketua Setara Institute Hendardi menilai propaganda yang muncul belakangan ini tentang kebangkitan PKI dengan mengaitkan sejumlah kegiatan, baik melalui film, diskusi, penerbitan buku justru akan memberi pengaruh negatif terhadap upaya pemerintah menyelesaikan Tragedi 1965. (kompas.com)

Nampak sekali ada upaya untuk mengeksploitir dampak psikologis masyarakat akan peristiwa Tragedi 1965 yang telah menjadi trauma akibat kampanye pemerintahan Orde Baru yang menuduh PKI sebagai dalang utama kup 1965. Kolaborasi pihak despotisme militer dan politik serta agresi bertubi-tubi mereka terhadap PKI telah menjadikan partai ini menjadi semacam branding yang sanggup memancing bulu kuduk berdiri. Nama serta simbol yang menyertai eksistensi PKI pada akhirnya tertanam sebagai ingatan kolektip yang begitu menakutkan di mata masyarakat. Sentimen negatip yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru dan pengikutnya melalui kekuatan kebudayaan beserta agen dan produk-produknya dalam menciptakan horor PKI beserta simbol-simbolnya telah berhasil melakukan aktivitas cuci otak pada masyarakat dan menjadikannya tetap lestari. Bukan hanya di masa Orde Baru, dampaknya pun masih terasa sampai saat ini. 50 Tahun setelah kejadian Tragedi 1965 yang mengerikan dan pembantaian massal yang menyertainya, ada upaya untuk melakukan eksploitasi sentimen dan dan histeria masyarakat melalui penyebaran lambang dan bendera PKI di berbagai lokasi.

Penyebara ini tampaknya dimaksudkan seolah-olah lambang dan bendera PKI adalah representasi tindakan makar dan simbol ketakutan kolektip. PKI-fobia yang dicoba dimunculkan sejak beberapa waktu lalu, tentu dimaksudkan untuk mencapai target-target tertentu yang ingin dicapai oleh kelompok yang berada di belakang aktivitas penyebaran produk-produk simbol dan stigma yang telah menjadikan PKI sebagai common enemy.

Ya, PKI sudah lama mati, sebagai Partai, lalu bagaimana dia bisa bangkit, bahkan ideologinyapun sudah terkubur di negeri asalnya, China dan Uni Soviet, model ekonomi mereka juga sudah mengarah ke kapitalis. Ketakutan terhadap ideologi dan atribut PKI sebenarnya adalah pembentukan stigma, propaganda untuk membentuk ketakutan di benak masyarakat dengan tujuan pencapaian target politik tertentu, yang tidak menginginkan posisi dan kondisi yang berlangsung sekarang ini. Kebodohan yang dipertahankan sampai setengah abad ini masih ingin dieksploitir, karena rezim Orde Baru telah memanipulasi alam pikiran dan psikologi masyarakat Indonesia lewat produk budaya selama 32 tahun memerintah. TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan ideologi komunisme buatan Suharto jugalah yang selalu dipakai aparat untuk memberangus simbol-simbol kiri hingha kini. Reaksi aparat dan petinggi militer terkesan berlebihan soal lambang palu arit yang menilai bahwa penyebaran atribut PKI merupakan masalah serius, yang mereka nilai ada penyebaran paham komunis di baliknya. Karena itu tidaklah heran jika Mendagri Tjahjo Kumolo meminta aparat mencari tahu siapa yang berada di balik beredarnya gambar palu arit, simbol PKI.

Artinya, sudah benar sikap Mendagri yang menginginkan aparat jangan lihat barangnya, tapi mencari tahu siapa pelakunya, dan apakah isu tersebut merupakan pembentukan opini dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana. Terkesan kuat, isu atribut dan bangkitnya PKI, hanyalah propaganda yang dilakukan pihak tertentu untuk mengadu domba masyarakat dan menghalangi niat negara melakukan rekonsiliasi dan upaya-upaya persuasif dalam penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, serta keberhasilan pemerintah dalam memelihara stabilitas dan penegakan hukum. Kalangan masyarakat yang sudah cerdas, meragukan akan poropaganda kebangkitan PKI mengingat konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis. Sikap TNI dan Polri yang turut mereproduksi propaganda tersebut hanya menunjukkan bahwa intelijen mereka tidak bekerja.

Sumber Berita