RMOL. Sedikitnya 67 perwakilan pengurus RT/RW se-Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sepakat menolak SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 903 Tahun 2016 yang mewajibkan mereka memberi laporan lewat alikasi Qlue minimal tiga kali per hari.

Ketua RW 05 Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Syarifudin mengatakan, SK yang ditandatangani Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama akra disapa Ahok memberatkan pengurus RT.

"Laporan Qlue tiga kali per hari membebani Ketua RT dan RW di Kelurahan Kebon Melati," katanya Minggu (8/5) malam di halaman kantor RW 12 Kelurahan Kebon Melati. 

Dalam pertemuan tersebut hampir seluruh perwakilan RT/RW datang, kecuali dari Kelurahan Kampung Bali.

Dalam pertemuan tersebut akhirnya secara aklamasi memilih Ketua RW 12, Kelurahan Kebon Melati, Agus Iskandar sebagai Ketua Forum RT/RW se-Kecamatan Tanah Abang.

"Kami sepakat menolak SK itu. Bahkan bila perlu kami akan mengundurkan diri menyerahkan stempel pada kelurahan masing'masing," kata Agus.

Ahok memberi poin setiap laporan pengurus RT dan RW lewat Qlue. Setiap laporan diberi biaya operasional Rp10 ribu.

"Berarti Ketua RT dan RW itu dapat Rp 30 ribu per hari. Ini memang menjadi tugasnya," kata Basuki, Selasa (19/4).

Basuki mengakui masih menemukan ketua RT/RW yang menolak menggunakan laporan di aplikasi Qlue. Basuki mengatakan, aplikasi Qlue sama dengan aplikasi keluhan, sehingga tidak ada kesulitan dalam pelaporan.

Dengan laporan Qlue, Ahok dapat melihat kinerja lurah. Jika laporan dari Ketua RT/RW tidak ditindaklanjuti, dia akan mencopot lurahnya.

Salah seorang anggota masyarakat mendukung cara kerja Ahok memantau wilayahnya lewat Qlue Ketua RT dan RW, karena hanya dengan begitu Ibukota cepat maju dan nyaman dihuni.

"Untuk mendukung program Jakarta Baru memang dibutuhkan perangkat pemerintahan yang punya integritas tinggi dan melek informasi," kata Sungkono (40 tahun), warga Condet, Jakarta Timur.

Mundur, ujarnya, mungkin menjadi langkah terbaik bagi Ketua RT/RW yang  tidak mau mengikuti perkembangan zaman. 

"Masih banyak orang yang mampu dan mau menjadi perangkat pemerintahan sekalipun itu Ketua RT dan RW." [xta]