Kebijakan Nasionalis VS Liberal, Mana Yang Lebih Baik?

Kira-kira itulah yang akan saya bahas kali ini.
Sebelum itu, kebijakan yang akan saya bahas di sini adalah kebijakan mengenai ekonomi.

Memang seperti apa kebijakan Nasionalis dan Liberal itu?

Entah kebijakan Nasionalis atau bukan yang saya maksud ini, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai kebijakan Nasionalis.

Kebijakan Nasionalis yang saya maksud disini adalah kebijakan yang bersifat kebersamaan yang berfokus pada kesetaraan hidup, di mana perusahaan besar tidak bisa masuk ke sektor bisnis tersebut, tapi bisnis tersebut terbagi kepada jutaan orang yang akan berbagi rasa di bisnis tersebut tanpa ada yang membesar ataupun mengecil. Intinya begini, yang tadinya jutaan orang tersebut harus jadi pekerja maka akan berubah menjadi pengusaha.

(Wow, mungkinkah bisa seperti itu? Tentu saja bisa, untuk mengetahui lebih lanjut kalian perlu membaca sampai habis!) .

Sedangkan kebijakan Liberal adalah di mana setiap orang di perbolehkan memonopoli suatu bisnis tanpa sisa dan tanpa intervasi pemerintah.

Hmmmm ini memang pilihan sulit, kebijakan mana yang perlu di pilih, kalau Nasionalis, mungkin yang kaya pada ngamuk, kalau Liberal mungkin akan jadi bom waktu hehehe.

Kalau menurut kalian bagaimana? Ceah, maaf, ini kan pandangan saya kok nanya ke kalian hehehe.

Kalau menurut saya seh tergantung pada bisnis tersebut, tapi saya melihat kebanyakan bisnis yang kalau di berlakukan kebijakan Nasionalis akan sangat bermanfaat pada orang banyak malah di pilih kebijakan liberal yang berakhir pada kesenjangan yang sangat tinggi. Dan, dan apa ya? Au ah saya males membahas kebijakan yang seharusnya liberal. Pertama saya akan ngasih contoh kebijakan yang harusnya Nasionalis dulu.

1. Kelapa Sawit, saya akan memberikan contoh kelapa sawit untuk kebijakan yang harus nya bersifat Nasionalis, tapi malah di pake kebijakan Liberal.

Seperti kata Prof Yusril pada acara ILC dulu, (oh ya, karena Prof Yusril yang bicara jadi saya sebut Prof Yusril, bukan berarti saya pendukung Prof Yusril atau meningkatkan citra Prof Yusril, saya gak ngerasa kalah kok dari Prof Yusril, maka nya agak g mana gitu kalau saya harus ikut naikin citranya Prof Yusril hehehe).
Baik kembali ke topik tadi, seperti yang dikatakan Prof Yusril di acara ILC kemarin dulu, bahwa ternyata 70% tanah di Indonesia ini di kuasai oleh sedikit orang, berapa persen ya? Saya lupa hehehe, yang pasti sedikit orang, hehehe meski saya bukan orang yg Nasionalis seperti para jendral-jendral yang terhormat, tapi ini benar-benar bikin saya sakit hati.

Kok ini bisa terjadi ya? Ini neh penyebabnya, kata-kata salah seorang pemimpin daerah yg tidak saya sebutkan namanya tapi kata-katanya sudah ada di Media online seperti foto di bawah ini.



Oh ternyata sangat sulit penyebab nya sehingga harus di kasih ke Investor, saya pikir mending kita kembali di jajah Belanda saja biar gak sulit ngelola lahan, biar Belanda aja yang ngelola dan kita ikut kerja, lagian UMR Belanda kan tinggi sekarang ini hehehe.

Oh ya saya tidak akan mengkritik kebijakan ini tanpa adanya solusi. Tapi ingat ya, ini bukan hanya tentang kelapa sawit, ini tentang apa saja yang tumbuh di tanah, saya pilih kelapa sawit karena ini yang labanya gede dan pasarnya masih luas lu.

Nah menurut saya pemerintah tidak boleh ngasih lahan se enak udel ke investor buat di tanami kelapa sawit, apalagi kebanyakan lahannya di bakar, kayu yang di bakar kebanyakan kayu ulin yang mahal itu, kalau kata orang Kalimantan berbahasa Banjar, kayu nya kada mau jabuk, atau kokoh, kalau ada kebakaran rumah, rumah nya ludes, kalau kayu ulin paling gosong doang biasanya, perlu waktu lah buat dijadikan abu, orang Kalimantan pasti pernah liat, oh ya tanggul sungai dekat rumah saya juga dari kayu ulin dan sudah puluhan tahun masih aja kokoh, kalau tanggul dari semen paling satu setengah tahun udah jadi pasir lagi dia hehehe.
Nah liat saja berapa kerugian yang di dapat jika kayu yang bernilai ini harus habis di bakar, kalau di tebang kayu nya bisa di simpan atau buat bikin tembok di Jakarta biar gak banjir lagi kalau laut pasang.
Jadi sudah seharusnya investor besar tidak boleh lagi masuk ke bisnis ini.

Jadi pemerintah harus g mana neh? Solusi nya adalah "kredit lahan kelapa sawit" jadi solusi nya pemerintah membuka kredit lahan kelapa sawit untuk masyarakat kecil yang tidak punya pekerjaan, dengan begitu tidak ada lagi buruh kelapa sawit tapi yang ada adalah pebisnis kelapa sawit, bagaimana bagus bukan, tapi satu orang hanya boleh memiliki lahan dengan ukuran tertentu alias tidak boleh memperluas, ya tinggal sesuaikan saja berapa hektar kira-kira produktivitas yang biasa di kerjakan oleh pekerja kelapa sawit, asal tau saja keuntungan pengusaha sawit perbulan dari 1 orang pekerja nya itu sangat, ah males saya nyebutnya, tanya aja sendiri hehehe.

Kalau pemerintah tidak punya dana buat buka lahan ya tinggal ngutang aja, ini lu ngutang untuk hal produktif, bayarnya keknya juga gak terlalu sulit kok hehehe.
Kalau masih tidak tahu caranya ya mundur saja.

Saya ulangi lagi, solusinya adalah pemerintah membuka lahan kelapa sawit dan memberikan kredit ke warga untuk memiliki lahan tersebut (kalau pemerintah yang punya, tar jadi lahan basah lagi, tau sendiri kan pejabat kita-kita ini, hehehe).

Jadi bagaimana menurut kalian?

Saya sendiri berpendapat bahwa program ini bisa membuat Indonesia yang tadinya negara dengan kesenjangan paling tinggi di Asia bisa menjadi yang paling bagus kesetaraan hidupnya.

2. Dan yang kedua ini adalah kebijakan yang harusnya Liberal, oh ya Liberal ini tadi ialah di mana siapa saja boleh masuk ke sektor tersebut dan memonopoli sepuasnya. Jadi sektor apa yang seharusnya Liberal? Hmmm, karena memang tidak ada kebijakan pemerintah yang bersifat Nasionalis, maka tidak ada yang di bahas di sini.

Hanya saja tadinya saya ingin menyinggung beberapa hal, tapi karena menurut saya ini bisa menjadi sebuah kontroversi maka saya batalkan saja pembahasannya.