JAKARTA--‎Upaya Komisi X DPR RI untuk meningkatkan gaji guru honorer hingga Rp 3 juta ditanggapi biasa oleh pengamat dan praktisi pendidikan abad 21, Indra Charismiadji.

Menurut dia, itu hanya sekadar janji-janji politisi untuk menarik simpati guru honorer yang tersebar di seluruh Tanah Air.

"Bagi saya, gaji Rp 3 juta yang dijanjikan pimpinan Komisi X DPR hanya bahasa politis. Belum tentu direalisasikan," ujar Indra, Minggu (8/5).

Keraguan Indra lantaran‎ kualitas guru honorer banyak di bawah rata-rata. Bila negara menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk menggaji guru honorer, hanya sia-sia saja.

Ini dilihat dari hasil uji kompetensi guru (UKG) baik guru PNS maupun honorer. Dari tiga juta guru yang dites UKG, tidak sampai 10 persen yang nilainya di atas 80.

"Daripada ‎menggaji guru honorer yang kualitasnya rendah, lebih baik pemerintah menyiapkan tenaga pendidik yang berkompetensi tinggi. Ada 5,5 juta calon guru muda yang bisa memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia," bebernya.

‎Sebelumnya Pimpinan Komisi X DPR Utut Adianto berjanji memperjuangkan agar gaji honorer bisa Rp 3 juta per bulan.‎ Menurut politikus F-PDIP ini, pihaknya sudah membuat simulasi gaji guru honorer Rp 3 juta per bulan. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 29 triliun untuk 860 ribu guru.

Dia menyebutkan, selama ini DAU pendidikan Rp 142‎ triliun sebagian besar (Rp 140 triliun) habis untuk membayar gaji guru PNS. Sementara guru honorer tidak masuk alokasi dana pendidikan sehingga gajinya dibayar sesuka hati.

Politikus Fraksi PDIP ‎ini menambahkan, ada dana taktis Rp 15 triliun yang sebenarnya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah honorer K2. Hanya saja masalah ini akan dibahas kembali dengan Mendikbud Anies Baswedan.‎