JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan ucapan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal pembayaran uang tebusan untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Fadli Zon menilai Megawati tidak mungkin asal bicara soal pembayaran uang tebusan itu tanpa mempunyai data.

Dia juga menilai pernyataan Megawati itu sudah membuat kesimpangsiuran informasi. Sebab, pemerintah menyatakan tak ada pembayaran uang tebusan. Ia pun meminta pemerintah meluruskan hal ini.

"Tidak perlu malu atau takut untuk mengatakan bahwa ini ditebus," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2016).

Fadli menilai tidak ada yang salah jika memang uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 14 miliar itu diberikan kepada Abu Sayyaf.

Dia menilai, pemberian uang tebusan itu tidak ada artinya dibandingkan nyawa 10 WNI yang disandera.

"Yang nebus juga kan bukan uang APBN. Paling uang perusahaan, tidak ada masalah. Ditebus tidak ada masalah, tidak ditebus pun itu lebih bagus," ucap Fadli.

Megawati sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang cukup mengagetkan terkait pembebasan 10 sandera WNI Abu Sayyaf, Minggu (1/5/2016) malam.

Dalam sebuah diskusi berjudul "Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT" di Hotel DoubleTree by Hilton, Jakarta, Senin (2/5/2016), Mega mengeluarkan celetukan yang menyiratkan bahwa sandera akhirnya dilepas karena dibayar.

"Situ kok ngurusin sandera, wong sandera sudah ada yang ngurusi, mending ngurusi ibu-ibu bidan ini. Jelas saja sandera dilepas, wong dibayar, kok," celetuk Mega kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang juga hadir dalam acara yang sama.

(Baca: Megawati: Jelas Saja Sandera Dilepas, Wong Dibayar Kok!)

Pernyataan Megawati itu berbeda dengan keterangan resmi pemerintah.

Pihak Istana Kepresidenan memastikan bahwa pembebasan 10 sandera warga negara Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf tidak menggunakan uang tebusan.

(Baca: Istana Pastikan Pembebasan Sandera WNI Tidak Gunakan Uang Tebusan)

Pembebasan itu dipimpin oleh Pemerintah Indonesia sendiri melalui diplomasi-diplomasi yang cukup kompleks dengan Pemerintah Filipina.