Nonton Videonya Disini Ya


Hari Pendidikan Nasional jadi momentum pembenahan sistem pendidikan di Tanah Air. Termasuk mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Ibu Kota jadi salah satu daerah yang berupaya agar setiap warga bisa mengenyam pendidikan hingga ke tingkatan paling tinggi tanpa melihat latar belakang ekonomi
"Kalau kita mau gunakan kalimat yang sederhana, kalau ada pendidikan tidak boleh ada diskriminasi," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

Untuk merealisasikan itu, kata bekas Bupati Belitung Timur itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan dana bantuan bagi siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar yang lolos masuk seleksi perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Nilainya sebesar Rp18 juta per tahun.

Tak cuma yang kuliah di PTN, mereka yang diterima di perguruan tinggi swasta (PTS) pun akan mendapat beasiswa yang disalurkan lewat yayasan.

Dengan program ini, kata Ahok, diharapkan warga usia sekolah punya kesempatan yang sama untuk mengemban pendidikan tinggi.

"Sehingga dengan demikian kami harapkan pendidikan tidak ada diskriminasi untuk yang rajin belajar saja," terang dia.

Tahun ini, kata Ahok, DKI mengalokasikan dana senilai Rp2,5 triliun untuk KJP. Jumlah itu dirasa cukup guna memenuhi kebutuhan pemegang kartu KJP. Termasuk untuk membiayai mahasiswa PTN.

Tahun lalu, kata dia, dana KJP bisa dihemat karena ada kesalahan pendataan penerima. Uang yang tak tersalurkan itu ditambahkan untuk dana tahun ini.

"Jadi kita bisa pakai peningkatan mutu kepada anak-anak pemegang KJP yang lolos masuk perguruan tinggi negeri," tukas dia.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto menuturkan mahasiswa dana untuk mahasiswa pemegang KJP akan disalurkan mulai tahun ini. Uang akan ditransfer setelah siswa tersebut dinyatakan lulus di PTN.

"Berlaku tahun ini, Juni ini setelah lulus akan segera dibiayai," kata Sopan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 11 April 2016.

Sopan menjelaskan, dana bantuan pendidikan tersebut juga bisa dipergunakan bagi siswa DKI yang mendapatkan PTN di luar Jakarta. Karenanya, DKI akan membahas program ini bersama Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan DKI, tahun ini terdapat 531 ribu pemegang KJP tahun ini.