Jakarta -Sebanyak 32 perusahaan diputuskan denda Rp 106 miliar atas tuduhan kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebanyak 28 perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), selanjutnya akan mengajukan banding.

Joni Liano, Direktur Eksekutif Gapuspindo menyatakan, perusahaan penggemukan sapi impor atau feedloter selama ini hanya menjalankan aturan pemerintah, termasuk dalam kewajiban penggemukan sapi selama 4 bulan, yang dianggap KPPU sebagai kartel dengan melakukan rescheduling untuk menahan pasokan.

"Industri penggemukan sapi potong merupakan highly regulated industry. Artinya semua kegiatan industri sapi potong diatur pemerintah seperti kuota impor dan proses penggemukan," katanya ditemui di kantor Gapuspindo, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).

Joni mengungkapkan, proses penggemukan sendiri diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Peraturan turunan dari UU tersebut mengatur bahwa sapi harus melalui proses penggemukan selama 4 bulan.

"Kita hanya operator. Kita jalankan aturan pemerintah, kita yang dituduh kartel. Harusnya kalau kartel, yah kartelnya pemerintah. Lah wong pemerintah yang buat aturan. Ada orang datang ke kandang lihat sapinya banyak kenapa ditahan? Karena harus digemukkan dulu 4 bulan, KPPU nggak ngerti nature bisnis feedloter," jelas Joni.

Soal rescheduling, ujar dia, hal tersebut dilakukan agar pasokan sapi bisa mencukupi selama 4 bulan setelah pemerintah membatasi impor sapi hanya 50.000 ekor pada triwulan III 2015.

"Regulasi tersebut sangat berkaitan dengan dimensi waktu yakni proses penggemukan, serta waktu berlaku izin (impor) akan mempengaruhi produksi dan penjualan. Tidak logis feedloter menahan sapi siap potong, karena akan menambah biaya dan cenderung merugi," tutup Joni.
(feb/feb)

Sumber

Sapi oh sapi riwayatmu kini......