Penjual bensin eceran yang tak berizin atau berada di zona yang tidak diperbolehkan harus segera membongkar atau memindahkan lapaknya. Polres Bulungan hanya memberikan waktu sepekan.

Itu adalah salah satu hasil pertemuan antara Kapolres Bulungan AKBP Ahmad Sulaiman bersama tim Pengawas Pendistribusian BBM dengan para pedagang bensin eceran, di Aula Mapolres Bulungan.

Jika lewat waktu yang sudah diberikan tersebut masih ada yang berjualan, kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas sesuai aturan yang ada.

“Seperti sudah saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf, dengan sangat terpaksa saya akan tegakkan aturan. Karena kalau tidak ditertibkan mulai sekarang, dikhawatirkan nanti akan semakin sulit,” tegas Ahmad pada Bulungan Pos, Sabtu (30/4).

Pengecer BBM yang melanggar akan akan dikenakan Pasal 53 atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas), dengan ancaman hukuman 3-6 tahun penjara. (nug/asa/jos/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2016/05/01/...njara-6-Tahun-

Ini Syarat Jual Bensin Eceran, Melanggar Dipenjara 6 Tahun

Kapolres Bulungan Ahmad Sulaiman mengatakan, bukan dirinya atau kepolisian yang melarang menjual bensin eceran. Namun, larangan itu memang sudah tertuang di undang-undang.

“Kami aparat kepolisian hanya menegakkan aturan. Dalam hal ini, sebenarnya tidak dilarang. Boleh saja menjual BBM di tempat-tempat tertentu, asalkan memenuhi aturan,” jelas Ahmad pada Bulungan Pos, Sabtu (30/4).

Aturan tersebut, imbuhnya, tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Empat poin harus dipenuhi warga jika hendak berjualan BBM. Pertama harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat.

Kedua, tempat berjualan harus memenuhi syarat. Yakni aman sebagai tempat berjualan. “Barang yang dijual ini BBM, yang mudah terbakar. Makanya harus dipastikan tempat jualannya aman,” terang Ahmad.

Syarat selanjutnya, lokasi jualan harus berada di zona minimal sepuluh kilometer dari SPBU atau APMS. “Yang terakhir, harga yang diterapkan harus sama atau di bawah harga eceran tertinggi (HET) BBM yang sudah ditetapkan,” tegas Ahmad.

Pengecer BBM yang melanggar akan dikenakan Pasal 53 atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas), dengan anca

http://www.jpnn.com/read/2016/05/01/...njara-6-Tahun-