Miris rasanya kalau melihat berita tentang korupsi, penyuapan dan sebangsanya. Merugikan negara milyaran bahkan triliunan, tapi hukumannya bisa dihitung jari. Tahukah anda, bahwa korupsi dan penyuapan lebih merugikan dari narkoba ? Mengapa demikian ?
Bila anda mencermati, jumlah korban akibat narkoba masih bisa dikalkulasi sedangkan kejahatan akibat korupsi belum bisa dihitung secara pasti. Kerugiannya masih bisa dikalkulasi namun kita tidak tahu berapa jumlah korban yang terkena dampaknya secara tidak langsung. Sekedar gambaran kecil untuk anda, bahwa penyebab banyaknya daerah yang masih tertinggal, fasilitas umum yang jauh dari kata baik adalah salah satu contoh dampak dari kejahatan korupsi secara tidak langsung. Pelaku korupsi pun secara tidak sadar telah membuat sebagian masyarakat kelaparan, tidak mendapat haknya, dan bahkan mati akibat ketidakadilan. Dengan kata lain, korupsi seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan berat dengan hukuman paling berat karena dampaknya yang luar biasa di masa yang akan datang. Tapi, apa yang terjadi ? penyuapan justru terjadi pada penegak hukum yang akan mengadili para penjahat korupsi ini.

Sebagian dari anda pun pasti marah akan hal ini tapi anda pun juga perlu berkaca, kerap kali kita masyarakat melakukan hal yang sama yaitu "menyogok untuk kepentingan pribadi" contoh yang paling sering terjadi adalah tindakan masyarakat yang berusaha menyogok agar tidak ditilang atau menyogok agar bisa mendapat pekerjaan di instansi tertentu dengan jabatan tertentu. Lalu apa bedanya dengan pelaku korupsi ?
Balik lagi ke topik, lantas bagaimana memerangi korupsi bila lembaga hukum saja disogok ? Kita juga tidak bisa selalu mengandalkan KPK yang suatu saat bisa diterjang angin topan seperti beberapa tahun terakhir dimana anggota KPK satu persatu dipaksa mundur dari jabatan akibat skandal-skandal di masa lalu.

Permasalahan sebenarnya dimulai dari sistematika prosedur negara kita yang alurnya tidak jelas seperti :

Untuk mengurus dokumen / perizinan di Indonesia kerap kali dipersulit dan harus melewati banyak tangan. Disinilah celah korupsi kecil-kecilan terjadi. Prosedur yang lama dan ribet membuat anda memilih jalan pintas dengan menggunakan orang dalam atau membayar lebih mahal agar diproses dengan cepat.Mungkin,anda yang di Ibu Kota tidak terlalu dipersulit namun, bagaimana dengan daerah lain yang masyarakatnya kurang begitu paham dan update dengan kebijakan baru ? Masih banyak di daerah lain yang dipersulit dalam mengurus dokumen/perizinan tertentu.

Untuk membuat suatu undang-undang / peraturan pun sama ribetnya. Para dewan terhormat yang jumlah anggotanya sangat banyak itu harus berdebat habis-habisan dengan pemikiran masing-masing untuk mencapai kata sepakat. Terkadang yang diperdebatkan pun keluar jalur maka wajar bila sampai malam pun tidak akan selesai. Hal ini terlihat dari kasus setya novanto yang dilaporkan ke MKD. MKD terdiri dari anggota dewan tentunya dan kita sendiri menonton dari televisi secara jelas bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana memberikan pertanyaan untuk menggali informasi dan bagaimana hasilnya. Sebagian masyarakat hanya bisa geleng-geleng melihat kualitas dewan yang seperti itu bahkan sempat menjadi trending topic dimata dunia via twitter. Jadi bisa anda bayangkan sendiri peraturan atau beberapa undang-undang yang baru adalah hasil dari pemikiran yang seperti apa.

Kurangnya ketegasan hukum di Indonesia juga merupakan penyebab utama korupsi merajalela. Ketegasan hukum bukan dilihat dari keberanian negara memberikan hukuman mati kepada pelaku, tapi bagaimana hukum tersebut ditegakkan sehingga membuat orang takut dan tidak berani untuk melanggar hukum.Bagaimana caranya ? Ya sudah pasti harus dimulai dari penegak hukum itu sendiri. Kuncinya adalah jangan gila jabatan dan harta. Bila penegak hukum gila harta dan jabatan, maka kemungkinan besar akan mudah untuk disogok / disuap, melakukan tindakan dengan memanfaatkan jabatannya, melanggar aturan untuk menaikkan jabatannya, dan bertindak anarkis karena merasa dirinya memiliki jabatan sebagai penegak hukum. Penegak hukum tidak boleh takut dalam menghadapi ancaman karena kerap kali beberapa penegak hukum menerima suap atau berlaku curang dibawah ancaman. Maka, perlu adanya hukum yang pasti untuk melindungi para penegak hukum ketika sedang memproses kasus yang dinilai cukup pelik.

Cara selanjutnya adalah masyarakat yang harus sadar betul akan pentingnya mentaati aturan. Anda sibuk mengomentari koruptor tapi keseharian anda sendiri juga melanggar aturan ? Ketika anda meminta agar penegak hukum harus adil tapi ketika anda melakukan kesalahan anda tidak mau diadili ? Ketika anda harus menerima sanksi berupa penilangan anda dengan mudah mengeluarkan selembar uang ? Kita harus bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ini.Jangan biarkan diri anda memberikan uang dengan mudahnya kepada orang yang memang tidak berhak / tidak layak mendapatkannya. Uang yang anda dapat tentulah dari hasil kerja keras, maka tidak sepantasnya memberikannya dengan mudah kepada oknum-oknum tersebut. Walaupun prosedurnya ribet, lama, lelah, jalani saja karena dengan begitu anda membantu dalam mendidik calon-calon koruptor untuk mendapatkan uang lewat kerja keras bukan lewat jalan yang tidak semestinya.

Jangan hanya taat ketika ada penegak hukum saja. Masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang taat hukum dimana saja tanpa harus terlihat alias karena kesadaran. Berfikirlah positif bahwa dengan anda taat, anda membantu dalam memajukan negara dan menghargai diri sendiri. Bila anda sudah sampai pada tahap tersebut jangan segan menegur saudara saudari yang belum sadar akan pentingnya mentaati hukum. Bila masyarakat mempraktekan hal ini, para pelaku korupsi kecil-kecilan pun lambat laun akan berkurang dan tidak memiliki kesempatan untuk curang.