TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai salah satu cara untuk memajukan sebuah negara adalah dengan memaksimalkan kerja para pegawai negeri sipil (PNS).

Namun, ia menilai, hal itu belum terjadi di Indonesia. Hal itulah yang membuat Ahok menerapkan sistem yang saat ini berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sistem yang membuat seorang PNS dituntut harus bekerja maksimal bila tidak ingin ditendang dari jabatannya.

"Orang bilang cara saya salah. Memang cara yang dulu betul? Kalau betul republik ini udah maju. Tidak kalah sama Malaysia, tidak kalah sama Singapura."

"Apa yang salah? Siapa yang salah? Salah satunya birokrat. PNS kita lambat, terlalu malas, makanya saya mau melawan untuk mengubah stigma itu," ujar dia di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).

Ahok menyampaikannya saat melantik 150 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, sistem yang kini diterapkannya di Pemprov DKI sama dengan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta.

Namun, ia menilai, tidak ada yang salah dengan sistem itu. Terlebih lagi, ia menyatakan para PNS Pemprov DKI kini sudah mendapat gaji yang relatif tinggi.
Ahok menyatakan, di Pemprov DKI, seorang PNS yang tidak memiliki jabatan alias staf sudah mendapat gaji Rp 13 Juta.

"Jadi seorang CPNS yang baru masuk aja udah digaji Rp 13 juta, eselon IV dapat Rp 30 juta, eselon III dapat Rp 40 juta. Kerja mati-matian di bank cuma dapat Rp 4,5 juta lho. Ya, wajar dong saya menuntut PNS bekerja profesional seperti swasta," kata Ahok.

Ahok menyadari sistem yang dibangunnya tidak disenangi oleh banyak PNS. Namun, ia menegaskan tidak akan peduli.
"Banyak yang masih ingin mending kayak dulu, gaji kecil tapi sembatannya besar. Saya kira Anda masih tertidur dan bermimpi," ujar dia.

http://pekanbaru.tribunnews.com/2016...u-mengubah-itu


Jika Pilkada DKI Hanya Diikuti PNS, Ahok Yakin Kalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan sistem yang kini diterapkannya di Pemerintah Provinsi DKI menuntut seorang PNS bekerja dengan maksimal.

Ia mengatakan, sistem itulah yang membuatnya tidak disenangi oleh banyak pegawai negeri sipil (PNS).

Oleh karena yakin banyak PNS yang tidak menyukainya, Ahok bahkan berujar pasti akan kalah di pemilihan kepala daerah (Pilkada) jika pemilihnya hanya PNS DKI beserta anggota keluarganya.

"Kalau Pilkada hanya diikuti PNS dan keluarganya, saya pasti tidak akan terpilih sebagai gubernur. Karena ada kenyamana bapak ibu yang saya ambil," ujar dia saat melantik 150 pejabat eselon III dan IV di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).

Meskipun yakin banyak PNS yang tidak senang kepadanya, Ahok mengaku tidak mau ambil pusing. Asal bisa bekerja dengan baik, ia menjamin PNS itu akan tetap bisa mendapatkan jabatan dan naik pangkat.

"Saya kan selalu dapat lampiran intel. Saya tahu siapa-siapa PNS yang jelek-jelekin saya. Tapi tidak masalah. Asal bisa bekerja sesuai dengan sumpah jabatan. Banyak kok PNS yang ngata-ngatain saya kafir, tapi tetap bisa naik pangkat," ujar Ahok.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...ok.Yakin.Kalah