REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bakal segera mencabut Surat Pembekuan (SK) Pembekuan PSSI dalam waktu dekat. Hal terjadi setelah adanya surat dari FIFA terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, mengatakan untuk penyelenggaraan KLB direncanakan paling lambat tiga bulan ke depan. Kemudian untuk penyelenggaraan akan dilakukan oleh Komite Independen. Lalu sebelum KLB dilaksanakan akan dilakukan pencabutan SK Pembekuan PSSI bernomor 01307.

"SK Pencabutan sudah siap. Kita menunggu kedatangan Erick Thohir selaku delegasi pemerintah dari Zurich. Termasuk pembentukan Komite Independen, yang dirancang oleh FIFA dan AFC," jelas Imam di Jakarta, Kamis (28/4).

Seiring rencana pencabutan itu, pihak Kemenpora juga menyiapkan tahapan lanjutan strategis dari reformasi tata kelola yang tengah bergulir. Tahapan lanjutan yang fundamental itu akan ditempuh dengan dua cara yakni lewat gelaran KLB PSSI dan penyempurnaan regulasi pemerintah.

Pemerintah mendorong PSSI segera menggelar KLB dengan menekankan empat hal. Pertama, mengubah status hukum dari bentuk perkumpulan saat ini menjadi perusahaan seperti keberhasilan federasi sepakbola di Australia. Kedua dimasukkannya pasal kepemilikan saham bagi komunitas supporter dalam klub.

''Ketiga, memasukan perubahan nama federasi tapi dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan PSSI dan yang terakhir memilih personalia yang memiliki visi reformasi total,'' tambah Menpora sambil menjelaskan dengan tahapan lanjutan dari reformasi tata kelola nasional.

http://bola.republika.co.id/berita/s...-ini-syaratnya

Menpora Ingin Calon Ketum PSSI Bukan dari Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, berharap calon ketua umum PSSI yang baru sebaiknya bukan berasal dari orang partai politik (parpol).

Ia juga menginginkan calon ketua terpilih nanti sebaiknya dapat mengayomi anggotanya. Namun semua mekanisme tersebut diserahkan semuanya kepada para pemilik suara. "KLB ini perintah FIFA dan sudah ada suratnya, masa mereka (voters dan PSSI) tidak mentaati perintahnya," singgung Imam.

Sementara untuk penyempurnaan regulasi pemerintah, Kemenpora akan segera menerbitkan tiga peraturan menteri (Permen) yakni standarisasi organisasi cabang olahraga agar memiliki visi reformasi, standarisasi pengurus cabang olahraga dan standarisasi penyelenggaraan kongres/munas cabang olahraga.

Menurut pria yang akrab di sapa Cak Imam itu, tiga Permen tersebut bisa dijadikan rujukan dalam membangun pondasi reformasi tata kelola sepakbola. Kemudian sekaligus untuk mendorong PSSI melakukan KLB yang reformatif.

Tahapan lanjutan dari reformasi tata kelola lewat dua cara ini merupakan respon atas berbagi aspirasi sekaligus menjawab pertanyaan mengenai arah reformasi tata kelola yang sedang digulirkan pemerintah.

''Pemerintah punya visi dan telah menyiapkan strategi serta blue print mengenai arah reformasi tata kelola. Dalam menjalankannya, Pemerintah tunduk pada hukum dan berjalan sesuai dengan koridor hukum,'' kata politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

http://bola.republika.co.id/berita/s...an-dari-parpol

KLB PSSI Dilakukan oleh Komite Independen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) akan dilakukan oleh komite independen.

Komposisi komite independen tersebut akan ditentukan oleh FIFA dan AFC. Namun, secara detailnya masih menunggu kedatangan Erick Thohir selaku perwakilan pemerintah untuk menemui FIFA di Zurich.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dalam jumpa persnya. Ia berharap komite independen yang dibentuk FIFA dan AFC dapat menyelenggarakan KLB PSSI dengan baik. Dengan begitu diharapkan akan terpilih ketua umum PSSI baru yang benar-benar bisa memimpin PSSI dengan benar.

"Komite independen bukan kami atau PSSI yang menentukan. FIFA dan AFC akan melakukan pengawasan ketat pelaksanaan KLB ini. Saat ini, komunikasi kami dan FIFA lancar, tidak seperti FIFA dulu yang tidak memberikan ruang kepada kami," kata Imam, di Jakarta, Kamis (28/4).

Menurut Imam, KLB harus segera digulirkan dalam waktu tiga bulan ke depan. Maka dari itu, Imam berharap agar para pemilik suara sudah memiliki gambaran calon ketua umum yang bakal dipilihnya.

Pemerintah sendiri, kata Imam, tidak memiliki calon khusus untuk diajukan menjadi ketua umum.

http://www.republika.co.id/berita/se...ite-independen