Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, mendesak pemerintah bertindak tegas atas kasus tertangkapnya lima warga Tiongkok yang sedang mengerjakan proyek di sekitar Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) di Kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, 26 April 2016.

"Jujur saja saya sebagai Komisi I cukup kaget adanya pemberitaan hari ini. Ada lima warga negara asing bekerja di wilayah strategis. Kami ingin segera diproses," kata Charles di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu, 27 April 2016.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, rencana lahan milik TNI AU yang akan digunakan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belum menemui kesepakatan. Atas dasar itu, rencana kegiatan pembangunan tersebut tidak boleh dilakukan.

"Ini sudah beberapa kali kami bawa di rapat komisi. Dengan Panglima TNI, KSAU. Dalam rapat disampaikan memang belum clear soal pelepasan lahan. Sebelum ada clear, tidak boleh ada kegiatan apapun mengatasnamakan perusahaan di lokasi," tegasnya.

Menurut Charles, pelepasan aset strategis seperti kawasan lapangan udara Halim Perdanakusuma pada pihak swasta tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada mekanisme panjang, termasuk izin dari DPR.

Dia mengapresiasi langkah petugas keamanan Halim Perdanakusuma yang langsung mengamankan lima warga Tiongkok dan dua WNI yang sedang melakukan pengeboran.

"Kami apresiasi lah bisa menangkap warga negara asing yang melakukan survei lokasi. Artinya, pengamanan cukup baik, petugas bisa melakukan pengamanan di sana," katanya.