Tujuh pegawai kereta cepat dibekuk petugas Pertananan Pangkalan (Hanlan) saat melakukan pengeboran di sekitar Lanud Halim Perdanakusuma. Lima di antaranya merupakan warga negara (WN) China, sisanya merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Penangkapan bermula saat Seksi Hanlan menerima laporan intelijen Nomor R/LI/15/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang menemukan adanya aktivitas ilegal di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma. Dari pantauan petugas, mayoritas pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut adalah WN China.

Setelah mendapatkan laporan, Seksi Pertahanan Pangkalan langsung menggelar patroli dan menemukan ketujuh pekerja tersebut sedang melakukan pengeboran di Cipinang Melayu dekat jalan Tol Jakarta-Cikampek. Setelah dilakukan pemeriksaan sementara, ternyata kelima WN China tersebut tidak mampu menunjukkan indentitas resmi dan paspor.

"Sekitar Pukul 10.00 WIB kelima WNA China dan dua WNI tersebut diamankan di kantor Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma untuk dimintai keterangan," ujar Danlanud Kolonel Pnb Sri Mulyo Handoko di Jakarta, Rabu (27/4).

Dari tangan mereka, petugas menyita beberapa barang bukti, di antaranya pipa besi sebanyak 14 buah, pipa peralon 3 buah, peralatan pengeboran, selang dan kabel-kabel, mesin diesel, peralatan las dan jerigen berisi solar yang masing-masing berjumlah 1 buah.

Dalam pemeriksaan, mereka mengaku sebagai karyawan PT Geo Central Mining yang beralamat di Pantai Indah Kapuk, Bukit Golf, Jakarta Utara. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan PT Wijaya Karya (WIKA) untuk melaksanakan proyek kereta cepat, sedangkan dua WNI merupakan karyawan lepas.

Mereka mengaku telah melaksanakan pengeboran sejak 22 April lalu untuk mendapatkan sampel komposisi tanah yang akan digunakan pemasangan beton penyangga rel kereta. Mereka masuk ke kompleks militer melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan menerobos pagar secara diam-diam.

"Yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui bahwa tanah tersebut berada di kawasan militer Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma karena letaknya yang berbatasan dengan jalan tol," jelas Handoko.

Dari informasi yang didapatkan dari PT WIKA, perusahaan pelat merah itu mengakui belum berkoordinasi dengan perusahaan penambangan tersebut soal survei pengeboran tanah di wilayah yang belum berizin. Para pekerja juga tidak mendapatkan penjelasan langsung dari perusahaannya saat melaksanakan mengebor tanah.

Dari pemeriksaan mendalam, TNI AU menyatakan aktivitas pengeboran tersebut merupakan pelanggaran hukum karena tidak mendapatkan izin. Para pekerja asing juga tidak melengkapi diri dengan identitas maupun paspor.


http://www.merdeka.com/peristiwa/ini...nud-halim.html