Warga Bidara Cina memenangkan gugatan atas penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pengamat politik Muslim Arbi menilai, dengan kekalahan tersebut membuktikan, bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama ini memang kerap melanggar hukum dalam melakukan penggusuran di Ibu Kota DKI.

Namun, menurut Muslim, kekalahan Ahok tersebut sepi dari pemberitaan karena ditutupi oleh pers penjilat terhadap borok mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Kemenangan warga Bidara Cina di PTUN itu membuktikan Ahok sudah melanggar hukum. Ini juga bukti Ahok selama ini selalu melanggar hukum, karena seenaknya menggusur rumah warga miskin," ujar Muslim dalam keterangannya, sebagaimana diterima TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Dia mengaku kecewa lantaran kekalahan Ahok di PTUN ini sepi dari pemberitaan media massa. Dia mengatakan, Ahok selama ini hanya berani melakukan penggusuran terhadap warga, karena merasa didukung TNI/Polri.

"Ini bentuk arogansi Ahok, sering melanggar hukum, dan anehnya TNI dan Polri ikut-ikutan mengawal," cetusnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Warga Bidara Cina mengajukan gugatan dengan register perkara nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait dengan penetapan lokasi pembangunan Sodetan Kali Ciliwung kelurahan Bidara Cina, yang ternyata berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa dilakukan sosialisasi kepada warga.

"Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan pemohon,” kata hakim Edi Septa Surhaza saat membacakan putusan di Pengadilan PTUN Jakarta, Jl Sentra Primer, Jakarta Timur, Senin (25/4/2016) kemarin.

Dalam pertimbangannya, hakim Edi Septa Surhaza dan Muhammad Arief Pratomo menyatakan soal jangka waktu pengajuan gugatan sudah sesuai dengan ketentuan.

"Mengenai jangka waktu pengajuan gugatan oleh para penggugat memenuhi syarat yang ditentukan peaturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Edi.

Dengan keputusan ini, Majelis Hakim memandang bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik karena menerbitkan SK secara sepihak tanpa melakukan konsultasi publik dan sosialisasi kepada warga terdampak penggusuran.

Sumber