JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan program pembangunan tanggul laut raksasa National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Giant Sea Wall akan diambil alih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, pengambilalihan proyek NCICD oleh Bappenas sesuai dengan kesimpulan rapat terbatas (ratas) mengenai reklamasi.

"Kesimpulan ratas adalah meminta Bappenas untuk memperbaiki perencanaan secara komprehensif sehingga pembangunan NCICD bisa dilaksanakan sesuai dengan norma dan aturan sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan, dan juga masalah sosial terutama masalah nelayan," kata Sofyan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Sofyan melanjutkan, pemerintah melalui Bappenas akan terlebih dahulu merombak perencanaan yang ada sebelum pada proyek NCICD Giant Sea Wall. Di mana, mulai dari memperbaiki perencanaan, juga aspek lingkungan serta realisasinya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Selain itu, kata Sofyan, program ini juga akan terintegrasi dengan proyek reklamasi di 17 pulau. Akan tetapi, sejauh ini belum membahas secara detail mengenai hal tersebut.

"Jadi NCICD itu konsep yang komprehensif. Kita mempertahankan ibu kota Jakarta dari berbagai persoalan turunnya permukaan tanah, terbatasnya air bersih, Jakarta crowded, jadi persoalan itu adalah persoalan bangsa dan nasional. NCICD itu adalah respons, terhadap kebutuhan itu semua,” kata dia.

“Maka perencanaan komprehensif diperlukan, lalu apa masalah? Guidence presiden ada tiga hal, kaidah lingkungan maka kita akan koordinasi dengan menteri LHK, kemudian kaidah hukum dan regulasi dari perpres 1995 dan aturan-aturan lainnya, kita coba lihat apa yang perlu kita perbaiki. Kita lengkapi, dan ketiga maslah sosial terutama masalah nelayan," tutupnya.

(rai)
http://economy.okezone.com/read/2016...giant-sea-wall