Ditolak, Pengadaan 95 Fortuner, 1 Alphard dan 4 Prado untuk Mobil Dinas DPRD
Senin, 25 April 2016 | 09:53 WIB
KOMPAS.com/Reni susanti


Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi

BANDUNG, KOMPAS.com - DPD Golkar Jabar menolak pengadaan 100 mobil dinas (mobdin) DPRD Provinsi Jabar karena menurut Golkar, saat ini masih banyak masalah krusial yang belum diselesaikan.

"Persoalan MCK (mandi, cuci, kakus) belum kelar, semua masyarakat belum teraliri listrik, infrastruktur belum semua baik," ujar Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi saat dihubungi, Senin (25/4/2016).

Dedi mengatakan, sebelum masalah krusial selesai, sebaiknya dana digunakan untuk rakyat daripada untuk membeli mobil. Golkar akan satu suara untuk menolak pembelian mobil dinas tersebut.

"Ketua fraksi sedang ada musibah, tapi saya sudah sampaikan pada Fraksi Golkar di DPRD Jabar melalui Pak Ali Hasan dan dia setuju. Karena dia juga menolak pengadaan mobdin ini saat rapat anggaran," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, dewan mengajukan pengadaan 100 Toyota Fortuner untuk mobil dinas anggota dewan. Rupanya, selain Toyota Fortuner ada jenis mobil lain yang diajukan. Yakni Alphard, dan Land Cruiser Prado.

"Jadi, yang akan dibeli itu 95 Fortuner, satu Alphard, dan empat Prado," ungkapnya.

Jika pengadaan mobil dinas ini direalisasikan, lanjut Dedi, maka sangat ironi. Sebab, permasalahan publik di Jabar belum terselesaikan. Namun, yang tidak penting justru diprioritaskan.

(Baca juga: Soal Mobil Dinas Toyota Fortuner, Ketua DPRD Jabar Mengaku Bingung dan Kaget..)

Dedi menyebutkan, permasalahan publik di Jabar ini sangat kompleks, seperti masalah pembangunan desa yang belum merata, penanganan bencana seperti banjir juga tak kunjung ada solusi, juga masalah sekolah gratis dari SD sampai SMA yang tak kunjung realisasi. Bahkan, persoalan 50 persen warga Jabar yang belum punya MCK.

"Kami ingin mengejar visi Jabar 'caang' jadi pelayanan publik tetap harus jad prioritas. Jangan, dihambur-hamburkan untuk pengadaan yang tidak penting," ujar Dedi.

Karena itu, dengan tegas Fraksi Golkar Jabar akan menolak wacana pengadaan mobil dinas ini. Jika masih ada anggota dari Golkar yang 'kekeuh' menginginkan mobil dinas tersebut, maka akan ada sanksi tegas dari partai. Sanksinya, bagi anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang terima mobil dinas itu, yaitu reshuffle.