DI masa Orba DPA (Dewan Pertimbangan Agung) menjadi penampungan mantan menteri. Setelah era reformasi, politisi yang gagal ke Senayan, cari pangkalan baru di DPD atau BPK. Banyak yang menyorot masuknya politisi ke lembaga pemeriksa keuangan negara, karena itu bukan keahliannya. Tapi UU tak melarang, mau apa lagi? Walhasil, meski politisi itu tak paham bond A dan bond B (kini: akonting), masuk sajalah, ketimbang nantinya harus ngebon di warung (baca: nganggur).

Ketika Orde Baru masih berjaya, DPA diplesetkan orang jadi: Depo Pejabat Afkir. Banyak mantan menteri ditaruh di situ. Kini lembaga itu tak ada lagi, sehingga penganggur elit harus cari cantolan baru. Untung masih ada BPK dan juga DPD. Maka elit yang berasal dari politisi banyak yang mengadu nasib ke sini. Tentu hanya sebagian yang berhasil.

Masuknya dongkolan Senayan ke DPD, tak ada yang memasalahkan. Tapi ketika eks anggota DPR itu mencoba berkiprah ke BPK, banyak pengamat dan LSM yang menyorotinya. Saat rekrutmen anggota BPK tahun 2014 misalnya, dari sekitar 80-an peminat, bekas politisi Senayan juga banyak yang mencoba peruntungan. Tak ayal lagi kalangan akuntan profesional jadi cemburu, karena peluang mereka jadi menyempit.

api faktanya, hasil audit BPK tak selamanya jaminan mutu. Banyak lembaga yang dapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tapi pejabatnya dicokok KPK atau Kejaksaan. Jangan-jangan, dalam kasus tanah RS Sumber Waras terjadi hal demikian, sehingga Gubernur Ahok pun berani mengklaim, “Audit BPK ngaco begitu.”

Hadits Nabi mengatakan, segala urusan yang dipegang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Dikhawatirkan, para eks politisi di BPK menjadi penyumbangnya. Meski mereka tidak mengerti bond A dan bond B, pede saja jadi pemeriksa keuangan negara, ketimbang kalau nganggur terpaksa ngebon di warung. – gunarso ts