CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Pakar: Kasus Sumber Waras Bukan Lagi Administrasi Tapi Sudah Korupsi
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5718e1e3c2cb1710628b4571/pakar-kasus-sumber-waras-bukan-lagi-administrasi-tapi-sudah-korupsi

Pakar: Kasus Sumber Waras Bukan Lagi Administrasi Tapi Sudah Korupsi

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menilai pengadaan tanah RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan melanggar hukum administrasi negara. Menurutnya, pengadaan tanah itu telah menabrak hukum tindak pidana korupsi.

“Secara yuridis tidak mungkin masalah pengadaan tanah ini sebagai masalah administratif,” papar dia, lewat pesan singkatnya kepada Aktual.com, Kamis (21/4).

Menurut dia, kasus sumber waras telah masuk ranah pidana korupsi. Hal ini, sambung dia, dilihat dari apa yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam proses pelepasan hak tanah sumber waras.

“Pak Ahok telah membuat kesepakatan tentang harga dengan pihak Sumber Waras sebelum Panitia Pengadaan dibentuk,” kata dia.

Dia pun meyakini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memiliki bukti-bukti untuk memutuskan bahwa pengadaan tersebut layak dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

Oleh karena itu, Chairul juga mengungkapkan keheranannya mengapa sampai saat ini kasus tersebut masih berkutat di penyelidikan.

“Menurut saya, KPK telah memiliki bahan yang cukup untuk menaikkan status perkara ini ke tahan penyidikan. Hasil audit investigasi BPK telah lebih dari cukup untuk menyatakan ini layak disidik,” jelasnya.

“Jadi kalau belum ditingkatkan ke penyidikan, saya kira sifatnya beyond the law,” pungkasnya.

Sebelumnya, Chairul juga sudah menjelaskan konstruksi korupsi dalam pengadaan tanah dengan anggaran Rp 800 miliar itu. Salah unsur korupsinya terdapat dalam proses pengadaan dan setelah pelepasan hak.

“Informasi yang saya terima sejumlah dokumen dalam proses pengadaan tanah dimaksud, dibuat setelah Akta pelepasan hak ditanda tangan,” ungkap dia, kemarin, Rabu (20/4).

Bukan hanya soal dokumen yang dibuat backdate. Khoirul juga memfokuskan unsur korupsi pengadaan tanah senilai Rp 800 miliar itu dalam hak pemanfaatan lahan setelah ditandatanganinya Akta pelepasan hak.

“Faktanya, sampai dengan sekarang tanah tersebut jangankan dibangun, diserahkan saja belum. Dan RS Sumber Waras tetap menikmati dan memanfaatkan tanah tersebut,” papar Khoirul.

Hal itu, sambung dia, tentunya akan menyebabkan kerugian negara jikalau keuntungan yang diperoleh tidak masuk ke kas negara.

“Ini juga bentuk kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahok. Karena perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukannya,” terangnya.


http://www.aktual.com/pakar-kasus-su...sudah-korupsi/


Nah lho kalau benar Kartini Mulyadi cuma terima RP 350 M.Yg 405 M mengalir kemana, siapa yg menikmati turut serta bersama2???
Diubah oleh sobari.hong
Halaman 1 dari 2
Sumbernya sumber taik emoticon-Big Grin

Pakar: Kasus Sumber Waras Bukan Lagi Administrasi Tapi Sudah Korupsi
Diubah oleh overcrot
ayo hong kita giring terus opini rakyat2 yg massih bodoh ini emoticon-Big Grin
emoticon-Jempol
akhirnya terkuak
emoticon-Matabelo
Chairul ato khoirul nih yg bener ?

emoticon-Bingung

Pakar: Kasus Sumber Waras Bukan Lagi Administrasi Tapi Sudah Korupsi
Ya iya lah korupsi kalo menurut orang waras mah.
Eh gip tebak2xan nyok emoticon-Big Grin
Gua netral deh disinu sekarang emoticon-Big Grin

NI GAMBAR SITUASI BERDASARKAN SHGB
SUMBER WARAS. Mari belajar sebelum komentar.
Mari buat asumsi biar gak kmn2 ni dan gampang
ngisinya
Jln. Kyai Tapa = A
Jln. Tomang Utara Roxy = B1
Jln. Tomang Utara Rumah Penduduk = B2
Rumah Penduduk sebelah SHGB = B3
Tanah SHM RSWW = C
Rumah Penduduk Belakang = D
Apakah kesimpulannya? ,apakah SHGB di jalan A
atau jalan B? Dengan syarat hanya melihat gambar
ini, karena gambar inilah yg dijadikan acuan hak
tanah.
Jawab nya tolong isi formulir ya.
Batas2 wilayah SHGB RSWW :
Utara : .......................... (contekan : B1)
Selatan : .......................... (contekan : D)
Barat : ........................... (contekan : C)
Timur : .......................... (contekan : B2 dan B3)
Dikasih bocoran, biar gampang isi nya.
Disclamer: status yg di share hanya untuk materi
belajar untuk memahami letak geografis suatu
objek. Bukan untuk saling menyalahkan satu sama
lain.
Pict asli bukan buatan, bukan mbah gugel, bukan abal2x emoticon-Big Grin
Quote:


Silakan berdebat dengan data A1 gua emoticon-Traveller
Diubah oleh otonggoreng
ANAK SD AJA BISA TAU KOK MANA YG JL TOMANG DAN JL KYAI TAPA

PETA ZONASI NILAI TANAH (DISPENDA)
Pakar: Kasus Sumber Waras Bukan Lagi Administrasi Tapi Sudah Korupsi
Sumber: http://peta.bpn.go.id/ , klik lokasi RS Sumber Waras

LAHAN YANG DIBELI PEMDA DKI
Pakar: Kasus Sumber Waras Bukan Lagi Administrasi Tapi Sudah Korupsi
sumber: https://m.tempo.co/read/news/2015/12...s-sumber-waras
Pakar: Kasus Sumber Waras Bukan Lagi Administrasi Tapi Sudah Korupsi

Ini bukti klu Ahok memang Mafia emoticon-Big Grin

Pakar: Kasus Sumber Waras Bukan Lagi Administrasi Tapi Sudah Korupsi
https://www.intelijen.co.id/dokumen-...-sumber-waras/

intelijen – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit investasi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Desember 2015 lalu.

Dalam temuannya, BPK menyebut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersalah dalam pembelian lahan 3,6 hektare RS Sumber Waras sebesar Rp 755 Miliar.

Menurut BPK, dalam proses pembelian lahan tersebut setidaknya terdapat enam penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan.

Poin yang menurut BPK paling fatal adalah terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) RS Sumber Waras yang mencapai Rp 20.755.000 per meter.

Padahal versi BPK, seharusnya NJOP untuk tanah yang berlokasi di jalan Tomang Utara itu hanya Rp 7.440.000.

Namun, versi berbeda disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah. Sebagai perwakilan masyarakat yang juga telah melaporkan Ahok ke KPK pada Agustus 2014.

Kepada TeropongSenayan, Amir mengaku akan mencoba mengikuti alur berfikir Ahok sembari akan menelanjangi konspirasi jahat yang direncanakan Ahok sejak awal memaksa loloskan mega proyek RS Sumber Waras ke dalam APBD perubahan 2014.

Amir mengaku memiliki semua bukti dokumen dan kronologis lengkap terkait konspirasi jahat Ahok dengan sang pemilik lahan ketua yayasan kesehatan RS Sumber Waras, Kartini Mujadi, khususnya dalam menentukan NJOP.

‎”Soal NJOP, ada keanehan yang cukup fundamental. Ya beginilah kalau sejak awal memang proyek ini dipaksakan. Sehingga semuanya penuh rekayasa,” kata Amir sembari menunjukkan setumpuk document rekayasa Ahok, di Jakarta, Sabtu (2/1/2015).

Menurut dia, setelah beberapa kali Ahok melakukan pertemuan dengan Kartini Muljadi. Tepat pada tanggal 8 Juli 2014, Ahok sudah menyetujui harga yang ditawarkan pihak yayasan RS S‎umber Waras dengan NJOP sebesar Rp 20.755.000, tanpa melalui prosedur yang semestinya.

“Ingat, yang menentukan NJOP itu bukan Ahok. Tapi harus Dinas Penilaian Pajak‎ Pemrov DKI sebagai pelaksana kebijakan keuangan daerah,” papar Amir.

Namun, Amir menjelaskan, berdasarkan document yang ada, Kepala Dinas Kesehatan DKI baru mengajukan surat Permohonan Keterangan NJOP Tanah Yayasan Kesehatan Sumber Waras bernomor: 10173/-1.711.62 kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Desember 2014.

“Tetapi anehnya, sebelum surat jawaban dari Dinas Pelayanan Pajak keluar, tepatnya pada tanggal 17 Desember 2014, antara Kepala Dinas Kesehatan DKI, dr. Dien Emawati dan Ketua Yayasan Kesehatan RS Sumber Waras, Kartini Muljadi sudah terjadi akte pelepasan hak dengan harga 20,755.000, dan itu dilakukan di depan notaris.

Padahal, lanjut Amir, surat jawaban dari Kepala Dinas Pelayanan Pajak baru keluar pada tanggal 29 Desember 2014‎. “Meskipun memang isinya menyatakan NJOP itu sebesar 20,755.000,” terang Amir.

“Ini jelas ada upaya pengkondisian yang sistematis, meski realisasinya amburadul.‎ Jadi, surat dari Dinas Penilaian Pajak itu, saya menduga, si Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengeluarkan surat tersebut karena ditekan dan diperintah oleh Ahok, demi ‘melegalkan’ persekongkolannya dengan pihak yayasan RS Sumber Waras,” ungkap Amir.

“Kalau saya boleh bilang, kira-kira perintah Ahok kepada anak buahnya (Kepala Dinas Penilaian Pajak) begini, ‘segera bikin suratnya, anggarkan Rp 20,755.000 juta itu. Dia sebagai bawahan Ahok langsung nurut, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, kalau gak, dia dipecat,” ujar Amir.

Berdasarkan rangkaian fakta kronoligi tersebut, siapapun bisa dengan mudah untuk menyimpulkan, bahwa kasus proyek RS Sumber Waras memang direkayas‎a sedemikian rupa.

Menurut Amir, andaikan tidak ada rekayasa dan Ahok melakukannya dengan normal, tanpa ada maksud terselubung. Maka sepatutnya transaksi tersebut dilakukan sesuai aturan.

“Jika tidak ada udang dibalik batu, Ahok harusnya tidak perlu buru-buru, karena dia musti nunggu dulu hingga Dinas Penilaian Pajak mengeluarkan NJOP. Baru setelah itu dilanjutkan dengan transaksi. Kalau ini kan tidak, lahan sudah dibayar, sudah terjadi transaksi di depan notaris, baru NJOP nyusul,” tandasnya.
Diubah oleh sarumpat
Quote:


SAAAHH DI ATAAS MATERAAAIII

Pakar: Kasus Sumber Waras Bukan Lagi Administrasi Tapi Sudah Korupsi
yaudah bubarin tuh KPK klo ga percaya lagi emoticon-Ngakak
seharus DPR angkat nih pakar jadi pimpinan KPK. emoticon-Recommended Seller
Quote:



keren gan artikel nya..emoticon-Toastemoticon-Sundulemoticon-Sundul
Quote:


kalau soal yang lain, emboh, cuma mau komentari yang dibold merah aje,

biasanya dalam jual beli ada perjanjian pengosongan lahan kapan, perimbangannya bisa sebab penjual harus cari tempat baru yang cocok atau proses pindah angkat angkat barang step by step,

jadi ada perjanjian hitam diatas putih (dalam kasusu sumber waras ini soal akses masuk bersama mestinya juga ada perjanjian secara hukum, tentu saja pakek materai 6000 emoticon-Leh Uga )

nah, tapi dalam kasus sumber waras ini ada juga pertimbangan kemanusiaan yang terlibat disana, kek misalnya:

- nasib pegawe, karyawan, satpam dsb, sambil jalan apa mereka mau cari kerjaan baru atau tetap di sumber waras nunggu rs baru (jumlah pegawenya entah berapa gak jelas tapi keknya paling gak kalau 100 orang ada).

- BPJS, kabarnya ini rs yang terima BPJS.

3. pihak penjual rs SW mesti angkat angkat + mendata + menata barang barangnya yang tentunya banyakk, pihak pembeli, pemprov, mesti merencanakan sebaik baiknya cetak biru rs dan mesin mesinnya, lapangan kerja, metode pengobatan kanker, dokter ahli dan tetek bengek lainnya supaya kalau jadi bukak gak semrawut.

cmiiw.


emoticon-Ngacir
biarlah kpk yg mutusin kasusnya mo gimana
sangat setuju sekali
KPK ditekan oleh Sobari Hong dan pengamat2 nasbung bayaran Gerinda nih ceritanya emoticon-Leh Uga emoticon-Leh Uga
Ayo hong teruskan, tunjukan ketololanmu............
dah kebnyakan pakar skranf semua profesi pakarya bnyak.tunggu kpk aja.hasilnya gimna
Very nice bro

Pakar: Kasus Sumber Waras Bukan Lagi Administrasi Tapi Sudah Korupsi
Tunggu aj hasilny gmn
gw penasaran sumber2nya panasbuk udah bermaterai apa kagak ya? emoticon-Malu
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di