Metrotvnews.com, Jakarta: Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR berencana mendatangi kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) siang ini. Kunjungan tersebut untuk meminta penjelasan hasil pemeriksaan BPK dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi mempertanyakan rencana itu. Dia menyebut polemik pembelian lahan RS Sumber Waras sudah ditangani oleh lembaga hukum, sehingga tak perlu lagi dicampuri lembaga lain, termasuk DPR.

Menurut Taufiqulhadi, rencana kunjungan Panja Penegakan Hukum itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena alih-alih dalam rangka mempermudah proses hukum, kunjungan tersebut justru bernuansa politis.

"Biarkanlah kasus Sumber Waras ini menjadi ranah bagi dua lembaga (Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Taufiq saat dihubungi, Selasa (19/4/2016).

Apalagi saat ini, baik BPK maupun KPK, sudah sesuai prosedur yang berlaku dalam tahapan penyelidikan.

"Tidak perlulah kita (Panja Komisi III) ikut campur terlibat didalamnya. Tunggu saja prosesnya, sehingga kita jangan terkesan mendorong-dorong seakan ada muatan politis tertentu," tutur Taufiq.

Rencananya, Panja Penegakan Hukum Komisi III yang diketuai Desmond J Mahesa akan menyambangi BPK sekira pukul 13.00 WIB. Kedatangan mereka untuk meminta penjelasan terkait audit investigasi soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

"Ya besok Selasa, (hari ini) pukul 13.00 WIB," kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo saat dihubungi, Senin (18/4/2016).

Disinggung apakah Komisi III akan memanggil Gubernur DKI Jakarta atas sengkarut pembelian lahan RS Sumber Waras, Bambang mengatakan, hal itu diserahkan kepada Panja Penegakan Hukum.

"Itu kewenangan Panja Penegakan Hukum (memanggil Ahok)," tukasnya.

Dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras berawal dari terbitnya hasil audit BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

Badan auditor itu menganggap Pemprov DKI menyalahi aturan lantaran harga lahan jauh lebih mahal. Catatan BPK, ada indikasi kerugian negara senilai Rp191 miliar dalam pembelian lahan tersebut.

KPK, pada Agustus tahun lalu menyelidiki dugaan korupsi ini dan meminta BPK untuk mengaudit ulang. Audit investigasi sudah diserahkan BPK. Penyelidikan masih berlangsung. Ahok sudah diperiksa KPK pada Selasa 12 April.

Sumber http://m.metrotvnews.com/read/2016/04/19/515730

Habis DPR ke BPK bakal banyak thread PITNAH bertebaran,maka dr itu saya beritahu dahulu.....