Bicara soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan dari 228.369 penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, sebanyak 90.913 belum melaporkan harta kekayaannya.

Bulan lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengungkapkan, dari 545 anggota DPR, ada 203 anggota yang belum mengisi LHKPN. Bahkan, berdasarkan catatan KPK, 69 anggota dewan sama sekali belum melaporkan dan 134 anggota belum lapor update. (baca: 203 Anggota DPR Belum Isi Laporan Kekayaan).

Bagaimana dengan BPK?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor negara yang mestinya berdiri di depan dalam memberi contoh transparansi keuangan pun setali tiga uang. Hingga kini BPK juga ternyata belum menjalankan kewajiban melaporkan harta kekayaan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data LHKPN di KPK, baik ketua maupun anggota BPK tidak update data kekayaan mereka. Bahkan ada yang belum lapor. Yang paling update data LHKPN adalah Anggota BPK Achsanul Qosasi, itu pun pada 2014 lalu.

Berikut profil LHKPN pimpinan dan anggota BPK:

1. Ketua BPK Harry Azhar Azis

Melaporkan terakhir pada 29 Juli 2010 saat masih menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Golkar. Sebelum itu, Harry pernah sekali mengisi LHKPN, yakni pada tahun 2003.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat kenaikan sekitar 806% atas harta milik Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis pada Desember 2003 sampai dengan Juli 2010.

Harry terpilih menjadi pimpinan BPK pada Oktober 2014.

KPK mencatat data Harry Azhar adalah sebagai berikut:
Harta tak bergerak (Rp1,02 miliar pada Desember 2003 menjadi Rp2,40 miliar pada Juli 2010);
Harta bergerak (Rp221,39 juta menjadi Rp755 juta);
Harga bergerak lainnya (Rp12 juta menjadi Rp50 juta);
Surat berharga (Rp110,02 juta menjadi Rp1,15 miliar); surat berharga berdenominasi dolar (US$5.691 pada 2003 saja).
Selain itu ada pula giro dan setara kas lainnya yakni Rp250,12 juta menjadi Rp5,56 miliar. Ada pula dalam denominasi dolar yakni US$ 5.653 pada 2003 menjadi US$680 pada 2010.
KPK mencatat total harta kekayaan politisi Partai Golkar itu adalah Rp1,09 miliar pada Desember 2003 menjadi Rp9,93 miliar pada Juli 2010. Sehingga persentase kenaikan harta Harry mencapai 806%.

Dalam sesi wawancara dengan Beritagar.id Jumat (15/4/2016), Harry mengakui kesibukan kerja telah menjadikannya lupa mengisi LHKPN.

2. Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari

Sapto Amal Damandari terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 15 Januari 2010. Dalam laporannya, Sapto memiliki harta tidak bergerak senilai Rp1 miliar yang terdiri dari dua tanah dan bangunan di Yogyakarta dan satu tanah dan bangunan di Jakarta Timur.

Harta bergerak yang dimiliki Sapto berupa alat transportasi senilai Rp358 juta yang terdiri dari mobil Toyota Corolla, Honda Jazz dan mobil Peugeot 806, serta dua motor Honda. Harta bergerak yang juga dimilikinya senilai Rp299 juta yang terdiri dari logam mulia, batu mulia dan benda bergerak lain.

Wakil Ketua BPK itu juga memiliki Giro setara kas senilai Rp759 juta dan USD5.700. Sehingga, total harta kekayaannya adalah Rp2,4 miliar dan USD5.700.

3. Anggota BPK Agung Firman Sampurna

Agung Firman Sampurna terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 10 September 2013. Agung melaporkan memiliki harta tak bergerak senilai Rp1,1 miliar berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.

Harta bergerak yang dimiliki senilai Rp403 juta yang terdiri dari mobil Honda CR-V dan motor Honda Beat. Harta bergerak lain senilai Rp133 juta terdiri dari logam mulia dan benda bergerak lain.

Selain itu, Agung juga memiliki giro setara kas senilai Rp153 juta dan USD10.000. Agung tercatat memiliki hutang sebesar Rp823,6 juta, sehingga total hartanya Rp995,7 juta dan USD10.000.

4. Anggota BPK Agus Joko Pramono

belum pernah melapor

5. Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi

Eddy terkhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2005. Harta bergerak yang dilaporkan senilai Rp208 juta yang terdiri dari dua tanah dan bangunan di Bogor. Harta bergerak yang dimiliki, yakni mobil Toyota Kijang senilai Rp128 juta dan harta bergerak lain senilai Rp35 juta.

Giro setara kas yang dimiliki senilai Rp210,8 juta. Sehingga, total harta kekayaan Eddy Mulyadi adalah Rp 582,7 juta.

6. Anggota BPK Rizal Djalil

Rizal Djalil terakhir melaporkan harta kekayaan pada 29 Desember 2009. Dalam laporannya, Rizal memiliki harta tidak bergerak senilai Rp3,2 miliar yang terdiri dari satu tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan empat tanah dan bangunan di Kabupaten Kerinci.

Harta bergerak yang dimilikinya berupa mobil Honda CR-V seharga Rp342 juta. Harta bergerak lain berupa logam mulia senilai Rp300 juta.

Giro setara kas yang dilaporkan adalah Rp396 juta. Sehingga, total harta Rizal Djalil senilai Rp4,2 miliar.

7. Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara

Moermahadi terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 11 Januari 2010. Dalam laporannya, Moermahadi melaporkan memiliki harta tak bergerak senilai Rp365,9 juta yang terdiri dari dua tanah dan bangunan di Bogor.

Harta bergerak yang dimiliki senilai Rp364 juta yang terdiri dari mobil Kijang Innova, Hyundai Atoz dan motor Honda Vario. Harta bergerak lain berupa logam mulia yang dimiliki senilai Rp127,5 juta.

Moermahadi tercatat memiliki giro setara kas senilai Rp312 juta dan USD3.106. Sehingga, total harta kekayaanya adalah Rp1,1 miliar dan USD3.106.

8. Anggota BPK Bahrullah Akbar

Bahrullah terakhir melaporkan harta pada 20 September 2013. Dalam laporannya, Bahrullah tercatat memiliki harta tak bergerak berupa dua tanah dan bangunan di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, satu tanah dan bangunan di Yogyakarta senilai Rp625 juta.

Harta bergerak yang dimiliki berupa alat transporasi, yakni dua motor Honda, satu Yamaha Mio, mobil Toyota Yaris dan Toyota Alphard senilai Rp697 juta. Harta bergerak lain berupa logam mulia senilai Rp311 juta.

Bahrullah juga memiliki giro setara kas senilai Rp363,5 juta. Sehingga, total hartanya adalah Rp1,9 miliar.

9. Anggota BPK Achsanul Qosasi

Achsanul Qosasi terakhir melaporkan harta pada 27 November 2014. Dalam laporannya, mantan politikus Partai Demokrat itu tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa lima bidang tanah dan bangunan di Sumenep serta enam bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur senilai Rp3,36 miliar.

Harta bergerak yang dimilikinya berupa mobil Toyota Alphard, VW, Toyota Camry, Toyota Kijang, Mitsubishi Outlander Sport senilai Rp1,3 miliar. Harta begerak lain berupa logam mulia, batu mulia dan barang seni dan antik senilai Rp3,8 miliar.

Achsanul tercatat memiliki giro setara kas senilai Rp471 juta dan hutang Rp1,8 miliar. Sehingga, total harta kekayaannya ialah Rp7,7 miliar.

‎Tanggapan Ketua BPK

Terkait mangkirnya pejabat BPK dalam mengisi laporan harta kekayaan ini, Ketua BPK Hary Azhar Azis berujar, “Itu masing-masing saja. Tanya ke masing-masing,” jawab Hary.

Saat ditanya tentang LHKPN dirinya yang terakhir update pada 2010, pun Hary juga tak menjawab. “Tanya saja ke masing-masing. Sudah ya,” tegas dia.
Sumber