Jakarta, 17 April 2016

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan polemik BPK dengan gurbernur DKI Jakarta mengenai kasus pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras yang dinilai merugikan negara ratusan milyar rupiah. Peneliti senior Pusat Enumerasi Nasional Transaksi Institusi Legal atau disingkat PENTIL, Prof. Dr. dr. Leh Uga, S.E., S.Si, S. Campur, MBA, mengatakan bahwa ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh BPK dan institusi negara lainnya yang tidak terdeteksi oleh BPK bahkan KPK.

Salah satu argumen utama BPK untuk menjerat Ahok adalah selisih harga pembelian lahan RS Sumber Waras pada saat ditawar oleh salah satu developer swasta pada tahun 2013 dengan harga yang dibayarkan oleh Pemda DKI pada 2014. Pola serupa ditengarai terjadi pada praktek pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di BPK. Apabila BPK memiliki 6000 karyawan dan rata-rata setiap karyawan menghabiskan 10 bolpoin per tahun, berarti dalam setahun BPK membutuhkan 60.000 bolpoin. Harga bolpoin di tahun 2016 adalah sekitar Rp. 2000, sehingga setiap tahunnya BPK membutuhkan Rp. 120 juta untuk membeli bolpoin. Prof. Dr. dr. Leh Uga, S.E., S.Si, S. Campur, MBA berpendapat bahwa apabila BPK membeli bolpoin pada tahun 1998, yakni sebelum krismon, harga satuan boloin hanya sekitar Rp. 200. Sehingga BPK hanya membutuhkan Rp. 12 juta untuk 60.000 bolpoin. Prof. Dr. dr. Leh Uga, S.E., S.Si, S. Campur, MBA menemukan mark-up hingga 1000% atau sepuluh kali lipat. Untuk kebutuhan bolpoin untuk tahun 2016 saja, negara berpotensi dirugikan Rp. 100 juta. Praktek ini telah dilakukan selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi, abad ke-21 saja (16 tahun) negara berpotensi dirugikan Rp. 1,6 milyar. Prof. Dr. dr. Leh Uga, S.E., S.Si, S. Campur, MBA menambahkan, "Ini baru bolpoin saja, belum termasuk pensil, penghapus, tip-ex, penggaris, stabilo, selotip, jepretan, map, kardus, dan sebagainya. Total potensial kerugian negara diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan milyar rupiah. Ini korupsi yang masif, sistematis, dan terstruktur. Gila ini!" Praktek ini juga terjadi di semua instansi pemerintah mulai dari daerah, kementrian, hingga pusat. Namun hingga hari ini belum pernah diselidiki oleh BPK sendiri. Prof. Dr. dr. Leh Uga, S.E., S.Si, S. Campur, MBA mengatakan, " Saya memiliki bukti bahwa ada kongkalikong antara BPK dengan mafia ATK yang dikepalai oleh Khong Guan. Mafia ATK ini sering disebut kelompok 12 Babi".

Lebih lanjut, beliau menilai pasti ada praktek kerja-sama antara BPK dengan Khong Guan yang diprakarsai oleh staf khusus BPK yaitu Hunny. Penyelidikan lembaga PENTIL menemukan bahwa Hunny adalah cucu dari saudara dari keponakan dari sepupu dari ibu mertua dari tetangganya pemilik produsen ATK nasional, PT. Sinar Dunia Lain. Auditor PENTIL menduga Hunny yang menghubungkan antara BPK dengan PT. Sinar Dunia Lain.

Penelusuran lebih lanjut menemukan kecurangan lain oleh BPK. Prof. Dr. dr. Leh Uga, S.E., S.Si, S. Campur, MBA menyatakan ada transaksi luar biasa antara para anggota BPK dengan kelompok mafia bakso. Dengan jumlah 6000 karyawan dan apabila setiap karyawan mengkonsumsi 10 pentol bakso per minggu, maka dalam setahun kurang lebih 3 juta pentol bakso perlu dibeli. Dengan asumsi harga bakso Rp. 500 per pentol, maka BPK menggelontorkan Rp. 1,5 milyar per tahun. Karena bakso di Indonesia menggunakan boraks dan formalin, seharusnya BPK bisa membeli bakso sejak sebelum krismon tahun 1998, dimana harga bakso Rp 100 untuk 3 pentol, atau Rp. 33 per pentol dan bakso akan tetap awet bertahun-tahun. Prof. Dr. dr. Leh Uga, S.E., S.Si, S. Campur, MBA menyebutkan ada markup sebesar 1500%, lebih gila dari korupsi ATK. Sehingga dari mafia bakso saja negara berpotensi mengalami kerugian milyaran rupiah per tahun. Prof. Dr. dr. Leh Uga, S.E., S.Si, S. Campur, MBA mengatakan akan mendalami kemungkinan hubungan BPK dengan mafia cilok, mafia gorengan, mafia kerak telor, dan mafia ketoprak. Yang pasti Prof. Dr. dr. Leh Uga, S.E., S.Si, S. Campur, MBA beragumen ada korupsi yang sempurna yang dilakukan oleh BPK.

Lebih lanjut beliau membantah bahwa tujuan dari pemberitaan ini adalah untuk menjatuhkan lawan menjelang Pilkada 2017. Ia mengatakan, "Ah enggak, PENTIL ini LSM, tugasnya mengawal pemerintahan. Saya tidak dibayar ini meskipun saya punya perusahaan offshore di Panama. Tapi itu untuk mejeng aja bukan untuk aneh-aneh".

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/asiodjaspd...afbd760e0022ac

Buat nasbung: Jangan emosi gan ini cuma satir aja, bukan fitnah..

Daripada nasbung sama nastak tengkar terus, baca satir dikit buat hiburan..
Jangan marah ya mod.

Tambahan dari kaskuser: