Sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang represif terhadap masyarakat miskin, membuat kalangan buruh geram. Setelah 'penindasan' upah murah, kini banyak warga Jakarta yang digusur paksa dan kehilangan ru­mah dan mata pencahariannya.

Hal ini bertolak belakang den­gan janji Jokowi-Ahok saat men­calonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Ketua Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Winarso mengata­kan, meski sudah beberapa kali pergantian gubernur dan wakil gubernur, kondisi sektor ketena­gakerjaan di DKI Jakarta masih suram. Masih banyak aturan ketenagakerjaan yang tidak ditegakkan.

"Dulu pas Jokowi-Ahok kampanye pakai baju kemeja kotak-kotak, kita yang buruh ini dirangkul semua, namun setelah mereka terpilih kita malah ditinggal," ujarnya.

Winarso menuturkan, saat baru diangkat menjadi Gubernur, Ahok bahkan menjanjikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp 4 jutaan. Namun untuk mencapai UMP di atas Rp 3 juta saja buruh harus beramai-ramai turun ke jalan. "Bahkan semua aspirasi yang kita sampaikan tidak ada yang ditindaklanjuti," keluhnya.

Winarso mencontohkan, mes­ki sudah diatur dalam undang undang dan sejumlah peraturan, pengawasan soal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di DKI Jakarta sangat minim. Pihaknya menduga, pengawas ketenagakerjaan dan pemerintah bermain den­gan perusahaan dan mengabaikan keselamatan buruh.

Tak hanya itu, masih banyak perusahaan di DKI Jakarta yang membayar upah buruh di bawah UMP. Perusahaan yang berbuat demikian harusnya dihukum tegas. "Ini semua kita sudah sampaikan ke Gubernur Ahok namun tidak ada langkah kong­krit, ujung-ujungnya kita ter­paksa berjuang lagi di jalanan," katanya.

Selama memerintah DKI Jakarta, nilai Winarso, Ahok lebih suka mengandeng pemilik modal dan perusahaan besar, diband­ing menggandeng rakyat kecil. Bahkan dana APBD senilai Rp 67 triliun yang dialokasikan untuk pengembangan sektor ketenagakerjaan di DKI Jakarta tidak jelas realisasinya.

"Pokoknya sekarang kami akan menggalang dukungan untuk menolak Ahok yang tidak pro rakyat, kita akan mendukung siapapun calon gubernur DKI Jakarta asal dia peduli rakyat dan buruh," tandasnya.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai selama memimpin Jakarta, Gubernur Ahok banyak mengeluarkan kebijakan yang penuh intrik, manipulatif, dan korupsi. "Kita bisa melihat ternyata Gubernur Ahok beru­saha melindungi kepentingan pemodal besar," katanya.

Dia menerangkan, penggusuran paksa yang terjadi di Jakarta terbukti mengabaikan hak-hak masyarakat kecil dan lebih men­gutamakan kepentingan pemodal. Di sektor ketenagakerjaan, upah buruh ditekan semurah mungkin sementara gaji para pegawai pe­merintah malah dinaikkan.

"Ahok menetapkan upah bu­ruh hanya Rp 3,1 juta, sementara gaji sopir Transjakarta mencapai Rp 7 jutaan, gaji tukang parkir pun dijanjikan akan dua kali UMP," sebutnya.

Said menyatakan buruh akan melakukan perlawanan kepada Ahok yang berencana mencalonkan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta peri­ode berikutnya. Pihaknya akan menggalang masyarakat kecil dan buruh untuk melawan peng­gusuran, reklamasi, hingga poli­tik upah murah.

"Kita akan pilih calon gubernur yang bisa menaikkan upah buruh sampai menjadi upah layak, menyediakan peruma­han yang layak untuk buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah, dan menyediakan trans­portasi publik yang murah," tandasnya.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI), Herry Hermawan menambahkan, hanya di era Gubernur Ahok buruh yang menyuarakan aspirasinya malah dikriminalisasi dan dibawa ke pengadilan.

Pihaknya bersama elemen buruh lainnya sepakat untuk membentuk koalisi rakyat tolak Ahok untuk melawan kebijakan-kebijakan Gubernur Ahok yang tidak pro rakyat. "Sudah 2 tahun Ahok memerintah tapi tidak ada satupun prestasinya yang kongkrit dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Jakarta," pungkasnya. ***

http://www.rmol.co/read/2016/04/15/2...yat-Anti-Ahok-