Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut dirinya saat ini tengah diserang oleh beberapa pihak terkait pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Terlebih, permasalahan ini menjadi sorotan masyarakat adanya kepentingan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2017 mendatang.

"Ini jadi rancu ada kelompok-kelompok yang mencampurkan politik, pilkada dengan reklamasi. Saya saat ini lagi diserang," ujarnya di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Minggu (17/4).

Menurutnya, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan surat keputusan yang berisi tahapan penyelesaian masalah reklamasi Teluk Jakarta yang saat ini tengah menjadi polemik. Melalui SK tersebut, telah dibentuk tim khusus yang akan melakukan tahapan-tahapan penyelesaian.

"Reklamasi kita sudah bentuk tim ikut menteri lingkungan hidup. Karena kita semua sepakat tidak ada salah dengan reklamasi, dan Teluk Jakarta dari dulu itu sudah tidak ada ikan, saya mau tanya mana ada nelayan tangkap ikan di Teluk Jakarta, karena itu kan kotor? Tidak ada kan, kalau di Teluk Jakarta banyak ikan mah sudah kaya raya orang Jakarta," tegas Ahok.

Untuk itu Ahok bersikukuh tetap melanjutkan proyek tersebut. Ahok meminta pengembang proyek reklamasi 17 pulau buatan untuk tidak lagi mencoba mempengaruhi pembuat kebijakan agar bersedia menurunkan kewajiban menyerahkan dari 15 persen menjadi 5 persen dari total lahan. Menurutnya, penyerahan kewajiban pengembang sampai 15 persen bertujuan agar pemerintah Provinsi DKI memiliki lahan untuk membangun rumah susun bagi para pekerja dari kalangan menengah ke bawah yang nantinya akan bekerja di pulau tersebut.

"Saya tanya ini, pernah tidak (kementerian) lingkungan hidup menggugat adanya reklamasi, pernah. Itu 2008. Tapi itu dipatahkan oleh pengadilan, bahwa salah gugatan itu penting. Jadi bukan reklamasi yang salah, yang salah itu harus bisa dibedakan orang yang minta duit ke pengusaha ya salah. Kalau tidak minta duit kita untung kok reklamasi," ungkapnya.

"Semua pulau hasil reklamasi punya DKI, 45 persen pansus punya DKI, 5 gross pulau punya DKI, setiap tanah dijual 5 persen NJOP punya DKI, salah di mana. Semua orang kaya waktu dia menyambung sertifikat HGB di atas ini 5 persen lagi dari NJOP, jadi siapa yang untung ya DKI," jelas Ahok.

Untuk itu, pihaknya tengah menunggu penyelesaian reklamasi tersebut. Setidaknya ada delapan langkah penyelesaian yang akan dilakukan tim yang dipimpin oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kita sepakat cara mengatasi kontaminasi logam berat sebuah teluk satu satu cara adalah dengan reklamasi, nah sekarang tinggal Kementerian Lingkungan Hidup yang bantu analisa memperbaiki," tutup Ahok. - Beritamax.com