Rugikan Negara Rp 138 Triliun, Ini Daftar Buronan Korupsi BLBI
April 16, 2016



FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan kasus klasik yang telah berjalan hampir 20 tahun. BLBI sebagai bentuk skema bantuan terhadap bank-bank di Indonesia yang menghadapi krisis moneter pada 1998 silam.

Sebesar Rp 147,7 triliun digelontorkan untuk 48 bank di sejumlah daerah. Namun, dalam penyaluran dana segar untuk menyelamatkan krisis itu, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan. Akibatnya negara merugi Rp 138 triliun.

Seiring berjalannya waktu, penegak hukum mampu mengungkap siapa saja dalang di balik kasus mega korupsi itu. Sejumlah direktur di BI pun telah menjadi terpidana akibat tindakan rasuah yang dilakukannya.

Mereka yang sempat berstatus direktur, namun menjadi pesakitan ialah Paul Sutopo Tjokronegoro, Hendro Budiyanto, dan Heru Supratomo. Untuk Paul Sutopo, divonis hukuman penjara 2,5 tahun dan denda Rp 20 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 4 April 2003.

Putusan itu diberikan karena dinyatakan terbukti menyetujui pemberian fasilitas BLBI senilai lebih dari Rp 2,02 triliun kepada lima bank yang kalah kliring. Yakni Bank Harapan Sentosa, Bank Nusa Internasional, Bank Umum Nasional, Bank Anriko, dan Bank Upindo.

Lalu Hendro Budiyanto. Dia divonis hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 April 2003. Dia dinyatakan terbukti menyelewengkan dana BLBI lebih dari Rp 7 triliun. Sama dengan Hendro, Heru Supratomo juga diganjar hukuman tiga tahun penjara.

Selain itu, dari data dihimpun, ada sembilan bank dan orang-orang yang bermasalah dalam penyaluran BLBI. Kini para pelakunya masih buron. Berikut daftarnya;

• Bank Ficorinvest.Yang menjadi terpidana yakni mantan Presiden Direktur Ficorinvest, Supari Dhirdjoprawiro dan S Soemeri. Keduanya divonis hukuman 1,5 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan, 13 Agustus 2003. Keduanya terbukti menyalahgunakan BLBI sebesar Rp 315 miliar dari Rp 900 miliar yang diperoleh Bank Ficorinvest. Dana itu digunakan untuk berbagai kegiatan transaksi dan valuta asing.
  
• Bank Umum Servitia. menjadi terpidana adalah bekas Direktur Utama Servitia, David Nusa Wijaya. Dia divonis 8 tahun penjara oleh Mahkamah Konstitusi, 23 Juli 2003. Dia juga sempat melarikan diri ke Amerika Serikat sebelum akhirnya tertangkap. Dia terbukti menyelewengkan dana BLBI sebesar Rp 1,291 triliun.
  
• Bank Harapan Sentosa (BHS).Yang menjadi terpidana ialah Hendra Rahardjadi yang merupakan bekas Komisaris Bank Harapan Sentosa. Dia dihukum seumur hidup. Namun, dia melarikan diri ke Australia hingga meninggalnya. Lalu Eko Adi Putranto sebagai eks komisaris BHS dan Sherly Konjogian sebagai bekas Direktur Kredit BHS, divonis 20 tahun. Namun Eko juga melarikan diri ke Australia dan masih buron. Untuk Sherly telah ditangkap Kejaksaan Agung, 2012 lalu.
  
• Bank Surya.Yang menjadi terpidana ialah Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan. Keduanya dihukum seumur hidup. Namun Bambang yang merupakan bos Bank Surya melarikan diri ke Singapura dan masih buron. Sementara Januari 2014, Adrian Kiki sebagai bekas Direktur Utama yang sempat kabur ke Autralia akhirnya diekstradisi dan ditahan di LP Cipinang.
  
• Bank Modern.Yang menjadi terpidana ialah Samadikun Hartono. Dia divonis 4 tahun, tapi melarikan diri ke Singapura. Kini Samadikun tertangkap di Tiongkok oleh tim khsusus pemburu koruptor. Saat ini Samadikun dalam perjalanan ke Indonesia untuk memoertanggungjawabkan perbuatannya menyelewengkan dana sekitar Rp 169 miliar dari Rp 2,5 triliun dana yang dikucurkan.
  
• Bank Pelita.Yang menjadi pelaku ialah bekas pemilik Bank Pelita Agus Anwar dan Alexander PP. Keduanya melarikan diri saat kasus ini masih dalam proses pengadilan.
  
• Bank Umum Nasional.Yang menjadi terduga pelaku ialah Sjamsul Nursalim. Dalam perjalanannya kasus ini penyidikan dihentikan. Namun di 2015 lalu, Kejaksaan Agung mengajukan kasusnya ke Perdata dan Tata Usaha Negara. Namun, hingga kini belum ada kejelasan. Sjamsul sendiri mendapat kucuran dana BLBI sekitar Rp 24,7 triliun.
  
• Bank Asia Pacific (Aspac).Yang menjadi terpidana ialah Hendrawan Haryono. Dia mantan wakil direktur utama Aspac. Dia divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti menyelewengkan dana BLBI sebesar Rp 583 miliar.
  
• Bank Indonesia Raya (Bank Bira).Yang menjadi tersangka yakni Atang Latief. Dia melarikan diri ke Singapura tahun 2000 sebelum kasusnya disidangkan. Dia diduga menyelewengkan dana BLBI sebesar Rp 351 milia
  

http://fajar.co.id/2016/04/16/rugika...-korupsi-blbi/


BLBI Bisa Rugikan Negara Rp 5.000 Triliun
1/03/15, 22:30 WIB

JAKARTA – Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga saat ini belum menemui titik terang. Padahal, kasus yang bergulir dari tahun 1998 itu menyebabkan defisit keuangan negara setiap tahunnya.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, hingga tahun 2015, negara telah dirugikan hingga Rp 2.000 triliun dari nilai awal pada 1998 sekitar Rp 650 triliun. Angka itu diperoleh berdasarkan nilai cicilan pengembalian hutang dengan bunga dan obligasi rekapitulasi fix rate dan variable rate.

Bahkan, potensi kerugian negara diprediksi bakal makin besar. ”Pada 2033 bisa berpotensi kerugian hingga Rp 5.000 triliun,” ujarnya saat ditemui di kantor FITRA, Jakarta, Minggu (1/3).

Dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lanjut Yenny, pada tahun 2000 terdapat kebocoran sekitar 95,78 persen dari dana BLBI yang disalurkan. Audit tersebut dilakukan pada Bank Indonesia dan 48 bank penerima BLBI. ”Sepuluh bank beku operasi, lima bank take over, 18 bank beku kegiatan usaha (BBKU), dan 15 bank dalam likuidasi,” tuturnya.

Selain itu, ‎ditemukan sebelas bentuk p‎enyimpangan senilai Rp 84,842 triliun. Di antaranya, BLBI digunakan untuk membayar atau melunasi pinjaman, pelunasan kewajiban pembayaran bank umum, membayar kewajiban pihak terkait, transaksi surat berharga, pembayaran dana pihak ketiga, dan kerugian karena kontrak derivative. Kemudian juga pembiayaan placement baru PUAB, pembiayaan ekspansi kredit, pembiayaan investasi (aktiva tetap, pembukaan cabang baru, rekruitmen, peluncuran produk, dan pergantian sistem), pembiayaan over head bank umum, dan pembiyaan rantai usaha lainnya.

Yenny mengatakan, kebijakan pemerintah selama ini nyatanya tak membuahkan hasil nyata. Hingga saat ini, total obligasi rekap yang dibayarkan negara belum transparan dan akuntabel. ”Ini berpotensi diselewengkan,” ujarnya.

Surat keterangan lunas (SKL) yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri semasa menjabat presiden, menurut Yenny, tidak menjamin pengembalian uang negara. Sebaliknya, hal tersebut dinilai menjadi bentuk baru korupsi skandal BLBI. ”Penerbitan SKL ini diwarnai kepentingan korporasi, partai politik, dan individu,” kata Yenni.

‎Yenny menuturkan, dari lima obligor yang mendapat stempel lunas, diketahui masih punya utang dengan total 89,87 triliun. Hal tersebut terungkap dari penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, dari lima obligor yang diduga korupsi pada SKL, hanya satu yang baru diperiksa KPK. Itu pun belum selesai. ”Kasus ini mandek dari tahun 2008,” ujarnya.

Yenn‎y berharap, kasus BLBI bisa terbongkar seperti kasus Bank Century. Meski hingga saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA), namun dia menyayangkan wacana revisi mengenai soal penjaminan. Hal itu dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi penyelamatan para obligator pada kasus BLBI. ”Masyarakat akan coba mengawal itu, terutama revisi undang-undang penjaminan,” katanya.

Hingga saat ini, kasus BLBI maupun Century mandek akibat situasi KPK.‎ Untuk itu, Yenni menagih janji Nawa Cita yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Yaitu, memberantas korupsi dan menuntaskan kasus BLBI dan Century. ”Kita ingin sikap tegas Jokowi. Jokowi harus konsisten dengan janji-janji politiknya kepada rakyat,” tandasnya.
http://www2.jawapos.com/baca/artikel...p-5000-triliun


Rizal Ramli: Negara Masih Bayar Bunga BLBI Rp 60 Triliun!
Jumat, 12 April 2013 | 12:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli berharap Komisi Pemberantasan korupsi sungguh-sungguh menuntaskan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia mengatakan, hingga kini negara masih membayarkan bunga obligasi BLBI itu sekitar Rp 60 triliun per tahun.

“Perlu diketahui bahwa negara itu masih membayar bunga subsidi BLBI sekitar Rp 60 triliun per tahun. Itu masih 20 tahun mendatang. Kita kan masih ramaian subsidi BBM (bahan bakar minyak) buat rakyat dan segalam macam, kok subsidi terhadap bunga BLBI masih berlanjut?,” kata Rizal di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/4/2013) saat memenuhi panggilan KPK.

Rizal dipanggil KPK untuk diimintai keterangan terkait penyelidikan atas penerbitan SKL BLBI tersebut. Lebih jauh Rizal mendesak KPK mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya. KPK, kata dia, harus dapat mengembalikan kerugian negara akibat pemberian bantuan pinjaman BI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas tersebut.

“Saya kira perlu diluruskan supaya adil lah. Jangan bangkir-bangkir kaya yang terus disubsidi, sementara rakyat dipaksa untuk menerima kenaikan BBM,” tambah Rizal. Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara ini, Rizal mengatakan, “Kita akan lihat nanti.”

Untuk diketahui, bantuan BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas. Selain itu, terdapat penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BLBI yang dilakukan pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui grup bank tersebut.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam lima tahun terakhir, upaya menyeret para koruptor dana BLBI selalu terbentur kendala penegakan hukum. Seolah hukum bungkam dan tidak bertaring menghadapi para konglomerat hitam. Untuk penanganan perkara korupsi BLBI, Kejaksaan Agung tidak menunjukkan kemajuan signifikan dari tahun ke tahun.
http://nasional.kompas.com/read/2013....Rp.60.Triliun


Wakil Presiden Hamzah Haz :
Presiden (Megawati) Penanggung Jawab Release and Discharge
Senin, 25 November 2002 | 10:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz menegaskan pihak yang bertanggung jawab atas keluarnya surat bebas tanpa sanksi (release and discharge) bagi para penghutang negara dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tetap menjadi porsi kepala pemerintahan, yaitu Presiden.

Namun penandatanganan tersebut bisa dilaksanakan oleh para pembantu Presiden seperti Menko Perekonomian atau Jaksa Agung. “Jadi tetap saja itu tanggung jawab Presiden, itu kan soal pengampunan,” kata Hamzah usai menghadiri peringatan Hari Guru Nasional Ke IX di Istana Negara, Senin (25/11). Dan, lanjut dia, masalah pemberian pengampunan itupun sudah melalui proses yang sangat cermat sehingga semua unsur sudah diperhitungkan.

Lebih lanjut Hamzah menjelaskan dengan keluarnya surat R&D, berarti tuntutan terhdap para penghutang sudah dianggap selesai. Hal itu termasuk pembebasan baik secara perdata maupun pidana atas semua tuntutan. Namun begitu masalah itu akan diselesaikan badan yang menanganinya, yaitu antara BPPN.

Kendati demikian, Hamzah mengingatkan sebenarnya penyelesaian hutang dengan berbagai skema umumnya adalah masalah perdata, sehingga diselesaikan di luar pengadilan (out of court settlement). Bila saja, ungkap Hamzah, nantinya ditemukan adanya unsur penggelapan, terutama dalam ketentuan batas pemberian kredit maksimum maka hal itu harus dipermasalahkan secara pidana.

Karena itu dalam memberikan kejelasan masalah ini, tim bantuan hukum BPPN yang dibentuk dalam pengambilan keputusuan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) harus memberikan kajiannya. “Apakah sudah memenuhi standar atau tidak. Karena jika tidak berarti bisa dilihat sebagai tidak adanya kepastian hukum,” kata dia.
http://forum.detik.com/megawati-soso...m-t102969.html
http://bisnis.tempo.co/read/news/200...-and-discharge