- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jokowi aja yang belum Ditantang AHOK: Menteri, DPR, BPK, bahkan Wapres, Sudah. Why?
TS
solit4ire
Jokowi aja yang belum Ditantang AHOK: Menteri, DPR, BPK, bahkan Wapres, Sudah. Why?
Ahok Tantang Wapres JK Tunjukkan Dasar Hukum Penghentian Reklamasi
17 APR 2016 13:25
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Rimanews - Proyek reklamasi pantai teluk Jakarta menimbulkan pro dan kontra. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta pembangunan proyek reklamasi tersebut dihentikan sementara waktu.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menantang siapapun yang meminta proyek tersebut dihentikan supaya menyampaikan dasar hukumnya.
"Kalau Pak JK minta hentikan. Kalau banyak yang minta hentikan dasar hukumnya mana?" tegas Ahok di Kantor Pusat BPJS Ketangakerjaan, Jakarta, Minggu (17/04/2016).
Tak hanya itu, Ahok juga meminta JK menyampaikan surat resmi kepada dirinya apabila proyek reklamasi tersebut ingin dihentikan.
"Kalau kirim surat resmi saya pelajari. Kalau enggak saya pelajari saya diigugat PTUN dan kalah," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, pihaknya sudah membentuk tim bersama Kementerian lingkungan hidup untuk meninjau dampak segala aspek terkait pembangunan proyek reklamasi.
"Karena kita sudah tidak ada salah dengan reklamasi dan Teluk Jakarta dari dulu sidah tidak ada ikan," katanya.
http://nasional.rimanews.com/hukum/r...tian-Reklamasi
Ahok Tantang Menteri Susi Batalkan Reklamasi
Kamis, 14 April 2016 - 18:05 wib
Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan keputusan soal penghentian proyek reklamasi diserahkan pada Komisi IV DPR, usai rapat koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Namun, Ahok mempertanyakan keberanian Menteri Susi untuk benar-benar menghentikan proyek reklamasi yang saat ini masih terus berlangsung.
"Yang pasti kalau dia menolak pun, silakan DPR putusin. Bu Susi berani enggak batalin reklamasi? Kita tunggu aja. Aku mah nurut-nurut aja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4/2016).
(Baca juga: Komisi IV Beberkan Aspek Hukum Proyek Reklamasi)
Ahok berpendapat bahwa keputusan soal kelanjutan proses reklamasi berada di tangan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai eksekutif, dan bukan ditentukan oleh DPR.
"Aku ini udah lama di DPR RI, rapat kerja yang mutusin eksekutif, bukan legislatif," ujar dia.
Aksi Tolak Reklamasi Teluk Jakarta
Sebelum ramai dipersoalkan belakangan ini, proyek reklamasi di Teluk Jakarta diketahui pernah digugat oleh Menteri Lingkungan Hidup tahun 2002 silam. Tepatnya sebelum pembangunan Pulau New Tanjung Priok (Pulau N), yang dibangun oleh PT Pelindo II. Namun gugatan dimenangkan oleh PT Pelindo II, sehingga pulau N berdiri hingga sekarang.
Sebelumnya, Ahok juga menantang DPR untuk menyusun undang-undang untuk menghentikan proyek reklamasi. Menurut Ahok proyek ini sudah memiliki landasan hukum yakni Kepres Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sehingga jika hendak membatalkan harus dibuat undang-undang.
"Oh silakan saja kalau dia keluarkan Undang-Undang harus sama Presiden. Lalu, menghentikan itu UU aja bisa diuji ke MK, yang penting jangan akal-akalan juga untuk menekan pengusaha," papar dia.
http://news.okezone.com/read/2016/04...lkan-reklamasi
Ahok Tantang Ketua BPK Buktikan Harta
Rabu, 13/04/2016 10:10 WIB
Ketua BPK. Dr.Harry Azhar Azis
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menantang balik Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz untuk membuktikan hartanya.
"Percuma, mau menggugatnya bagaimana? Dia Tuhan kok di Indonesia. Yang duduk di BPK berani tidak buktikan hartanya dari mana, katanya masuk Panama list," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/4).
Meski tak terima dengan audit investigasi BPK terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ahok enggan menggugat ke pengadilan. Sikap ini merespons ucapan Harry yang terbuka untuk menerima gugatan lewat pengadilan atas ketidakpuasan Ahok terhadap audit tersebut. Ahok menuduh BPK tak beres melakukan pekerjaannya. Ia menyebut BPK ngaco dalam audit investigasi yaqng diterbitkan.
Lembaran hasil audit kini menjadi salah satu dasar investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi pembelian lahan. Ahok dilaporkan dalam dugaan tersebut oleh DPRD DKI Jakarta dan pengamat perkotaan Amir Hamzah.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...uktikan-harta/
Ahok Tantang Anggota DPR: Kelakuan Mereka Sama Seperti DPRD DKI
Ahok meminta anggota Komisi III jangan kelewatan menggunakan kewenangan.
Selasa, 08 Maret 2016 15:51 WIB
Rapat Paripurna DPR RI
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memenuhi panggilan Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi III DPR untuk menghadiri rapat dengar pendapat, pekan depan. Agenda rapat nanti, antara lain membahas penutupan tempat prostitusi Kalijodo dan pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Tapi saya lihat saja, kalau saya bisa datang, ya datang. Yang berkuasa, yang terhormat gitu lho, lama-lama gue berantem nih," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Ahok menantang anggota DPR yang bersikeras memanggilnya untuk lebih dulu membuktikan apakah harta yang mereka miliki bersih atau tidak. Kalau Gagal Maju Lewat Jalur Independen, Ahok Siap Dukung Djarot. "Komisi III yang mau manggil saya suruh buktiin harta terbalik, harta mereka dulu, pakai mobil apa, bayar pajaknya berapa, baru ngomong sama saya," kata Ahok yang dulu pernah menjadi anggota Komisi III DPR.
Ahok meminta anggota Komisi III jangan kelewatan menggunakan kewenangan. "Yang baru jadi DPR jangan belagu-belagulah, gue juga mantan dari lu juga, DPR RI gue tahu kok prosedur kamu seperti apa. Jadi nggak usah menggunakan kekuasaan salah pakailah," kata Ahok.
Ahok menilai perilaku anggota DPR tak beda jauh dengan perilaku anggota DPRD DKI Jakarta."Ini mirip-mirip DPRD kelakuan, mau panggil saya, panggil segala macam, oke, tapi dasarnya apa gitu lho," katanya. Ahok belum tahu apakah ada kepentingan politik tertentu untuk menjegal langkahnya
Sekarang ini, Ahok sedang mencari tahu kemungkinan adanya agenda terselubung dari panggilan itu. "Ya kalau dia niat mau ganggu, saya bisa suruh wagub (Djarot Saiful Hidayat) yang pergi, atau bisa deputi," kata Ahok. Selain memanggil Ahok, Komisi III juga memanggil Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian. Salah satu agenda yang akan dibicarakan dengan Kapolda adalah tentang prostitusi.
http://www.suara.com/news/2016/03/08...perti-dprd-dki
Inikah penyebab AHOK berani menantang mereka semua?
Dilantik di Istana, Ahok: Gubernur di Jakarta Sejajar dengan Menteri
Rabu 19 Nov 2014, 10:28 WIB
Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilantik menjadi gubernur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Ahok berpendapat pelantikannya di Istana karena sebenarnya gubernur di Ibukota kedudukannya setingkat dengan menteri.
"Pasti secara umum di Istanalah. Kayak menteri kan gubernur di Ibukota kita sejajar menteri sebenarnya. Dalam UU khusus Ibukota nomor 9 tahun 2007, gubernur DKI itu setingkat menteri," kata Ahok di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2014) pagi. Ahok rencananya dilantik pukul 14.00 WIB nanti.
Dia menegaskan pelantikannya di Istana Negara tersebut sudah diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2014.
"Itu memang (sesuai) perpu yang baru itu. Jadi ini namanya apa ya orang ketiban pulung gitu kan. Itu perpu yang baru mengatur nanti seluruh gubernur Indonesia itu akan dilantik di Ibukota oleh presiden. Kalau presiden berhalangan, dilantik oleh wapres. Kalau wapres berhalangan dilantik oleh Mendagri," papar Ahok.
http://news.detik.com/berita/2752501...dengan-menteri
Ahok: Gubernur DKI Sejajar Dengan Menteri
Jum'at, 18 September 2015 , 21:11:00 WIB
RMOL. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim kebijakan yang dikeluarkannya sejajar dengan menteri-menteri yang bekerja untuk presiden. Pernyataan ini ia ungkapkan terkait kajian Amdal yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti untuk proyek reklamasi Pulau G yang tengah dijalankan oleh PT Muara Wisesa Samudra. "Dalam UU khusus ibukota Gubernur DKI sejajar dengan Menteri," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).
Menurut Ahok, Pemerintah pusat menyiapkan UU khusus untuk Ibukota DKI. Dimana, Peraturan Daerah (Perda) sejajar dengan aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat setingkat menteri. "Kalau menteri keluarkan surat edaran yang bertentangan dengan Perda kita, siappa yang lebih kuat? Apa kita mesti ikuti surat edaran seorang menteri? Nah itu juga panjang (perdebatannya). Ini ibukota khusus," katanya.
Ia tambahkan, untuk provinsi sekelas DKI yang memiliki Perda RDTR (rancangan desain tata ruang), maka izin amdal (analisis dampak lingkungan) sudah tidak dibutuhkan lagi. "Sebetulnya bahwa untuk kota yang sudah memiliki Perda RDTR tidak ada lagi amdal dibuat dari mana," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Susi mengaku sudah memiliki kajian terhadap proyek reklamasi Pulau G yang dijalankan oleh PT Muara Wisesa Samudra. Anak perusahaan Agung Podomoro Group (APG) ini dinilai akan merusak lingkungan bila reklamasi Pulau G terus dilanjutkan. Sejauh tidak melanggar aturan yang ada, Susi mengaku mendukung penuh reklamasi yang didorong oleh Pemprov DKI. Hanya saja, bila sebagian wilayah perairan diambil maka harus ada penggantinya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.
Ia juga mengimbau agar seluruh departemend an lembaga pemerintahan terkait mengantisipasi damppak degradasi lingkungan akibat reklamasi ini. Sebab kajian Amdal dikeluarkan setelah ada kajian antar departemen. "Litbang kita sudah (mempelajari amdal Pulau G) dan memberikan saran, akan ada degradasmi lingkungan," kata Susi, Rabu (16/9).
http://m.rmol.co/read/2015/09/18/217...engan-Menteri-
Enggan Jadi Menteri, Ahok: Gubernur DKI kan RI 3
09 Agu 2014 at 04:27 WIB
Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo tengah menyiapkan menteri-menteri yang akan duduk di kursi kabinetnya bersama Jusuf Kalla. Bahkan rencananya, Jokowi berniat menaikkan posisi Gubernur DKI menjadi setingkat menteri.
Basuki Tjahaja Purnama yang akan menggantikan posisi Jokowi sebagai Gubernur DKI menjelaskan hal itu tak berarti dirinya dijadikan menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Lagipula ia lebih memilih menjadi pemimpin Ibukota.
"Nggak ada diangkat menteri, tetep gubernur aja. Gubernur (DKI) kan RI-3 bos ha..ha..ha. Kalau menteri kan pembantu RI 1," ucap pria yang karib disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Jumat 8 Agustus 2014.
Ia mengatakan, seharusnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) direvisi karena sebetulnya posisi Gubernur DKI sudah dapat dikatakan setingkat menteri.
Jika begitu, menurut Ahok, gaji yang diberikan kepada pemimpin Ibukota seharusnya setara dengan menteri. Apalagi, posisi tersebut berfungsi ganda. Yakni sebagai Gubernur DKI sekaligus Gubernur ibukota negara.
"Kita usahakan gajinya itu gaji menteri ha...ha...ha. Masa kita disamakan dengan gaji gubernur lain sih. Kan ini dobel tugas, Gubernur DKI dan gubernur ibukota. Gajinya mesti dobel kan ha..ha..ha," ucap Ahok sambil tertawa
http://news.liputan6.com/read/208859...r-dki-kan-ri-3
Ahok: Walaupun Saya Tak Terpilih Lagi, Masih Ada Pak Jokowi sampai 2019
Jumat, 15 April 2016 | 21:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan key performance index (KPI) untuk pejabat eselon I dan II mulai 1 Mei 2016. Penerapan kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang dilakukan pejabat eselon I dan II dengan disaksikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jumat (15/4/2016).
KPI adalah sebuah sistem yang mengharuskan pejabat eselon I dan II menentukan target kinerja. Jika target yang diterapkan tidak tercapai, pejabat tersebut kemungkinan dicopot. Ahok, sapaan Basuki, menyatakan bahwa sistem ini diharapkan dapat menjadi dasar yang jelas untuk mencopot seseorang apabila kinerjanya kurang. "Kalaupun dicopot, dia bisa tahu persis, saya dicopot kenapa, semua ada angka. Saya ingin tidak cuma laporan, tetapi ada angka," kata Ahok dalam sambutannya.
Ahok yakin, dengan KPI ini, tidak ada lagi pejabat yang dicopot karena adanya pergantian kepala daerah.Dengan demikian, ia berharap pejabat eselon I dan II dapat fokus bekerja tanpa berpolitik. Atas dasar itu, Ahok menjamin pejabat eselon I dan II yang kinerjanya baik akan aman walaupun dia nantinya tak lagi terpilih sebagai gubernur. Ia pun menjamin Presiden Joko Widodo akan menjaga agar KPI tetap diterapkan di lingkungan Pemprov DKI. "Saya ingin kalau saya tidak jadi gubernur lagi di Jakarta, kawan-kawan aman. Walaupun saya tidak terpilih lagi, masih ada Pak Jokowi sampai 2019," ujar dia.
Selain menjamin tidak ada lagi pejabat yang dicopot tanpa alasan yang jelas, Ahok juga yakin KPI dapat membuat para pejabat saling membantu dalam pembangunan Jakarta. Agar koordinasi berjalan baik, Ahok meminta para pejabat untuk aktif berkomunikasi di grup WhatsApp yang sudah mereka bentuk. "Jangan sampai ada yang bilang kuping tidak butuh hidung. Kita ini satu badan yang saling membutuhkan," kata dia.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...wi.sampai.2019
Tak Dilindungi Istana, Ahok Bongkar Korupsi Jokowi
Rabu, 8/4/2014
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membongkar korupsi yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ahok sudah memberikan sinyal akan membongkar korupsi Jokowi. Saat ditanya wartawan serapan APBD DKI Jakarta 2014, Ahok menjawab Jokowi. Ini sinyal saja,” kata pengamat politik Aino Sukirno kepada intelijen, Rabu (8/4).
Menurut Aino, Ahok mempunyai data korupsi yang dilakukan Jokowi terutama pengadaan bus TransJakarta. “Korupsi bus TransJakarta itu nyata-nyata melibatkan Jokowi, tetapi kasusnya didiamkan saja Kejaksaan Agung,” ungkap Aino. Kata Aino, Ahok mempunyai kartu truf bila Istana tidak melindunginya sehingga terjungkal dari Gubernur DKI Jakarta. “Pertarungan sangat menarik, bila Ahok membongkar korupsi Jokowi,” papar Aino. Aino mengungkapkan berdasarkan audit BPK terhadap laporan keungan APBD DKI 2013 negara dirugikan Rp1,41 triliun.
Atas laporan pertanggungjawaban APBD 2014, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran tahun 2014 yang hanya 59 persen. Namun Ahok menegaskan, ucapan politisi Gerindra tersebut keliru jika menilai dirinya tidak bekerja. Sebab dia hanya menggantikan Joko Widodo pada akhir tahun 2014.
“Penyerapan 59 persen. Kalau enggak kerja, Taufik salah sasaran. Kalau dibilang enggak kerja, Pak Jokowi dong. Kan 10 bulan Pak Jokowi yang jadi Gubernur, bukan Ahok. Ah yang bener saja dia,” ungkap Ahok seperti dilansir merdeka.com.
https://www.intelijen.co.id/tak-dili...orupsi-jokowi/
Ahok punya Dukungan dari Pengusaha Besar yang tergabung dalam Sembilan Naga
Idrus: Ahok Punya Sembilan Naga, Saya Punya Sembilan Wali
Selasa, 15 Maret 2016 , 16:02:00 WIB
RMOL. Dukungan kelompok pengusaha besar terhadap Gubernur DKI Jakarta, basuki T. Purnama (Ahok) di Pilgub Jakarta tahun depan tidak menjadi kekhawatiran bagi calon lawannya, Muhammad Idrus.
Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta termuda, berusia 37 tahun, itu mengaku tak gentar melawan Ahok karena merasa didukung secara spiritual.
"Kalau Pak Ahok punya dukungan dari pengusaha besar yang tergabung dalam sembilan naga, maka saya punya dukungan dari sembilan wali,"ujar Idrus.
Idrus lahir dan besar di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejak kecil ia mengaku diajarkan untuk tidak takut mengejar mimpi. Idrus membuktikan sendiri. Dari hanya seorang anak penjual es, kini ia bisa menjadi pengusaha sukses.
Semuanya berawal dari mimpi. Jadi jangan pernah takut bermimpi. Saya berniat maju sebagai gubernur, juga didasari impian untuk melihat Jakarta ini menjadi kota yang jauh lebih baik lagi di masa mendatang,” kata dia.
Diungkapkan Idrus, dirinya dalam waktu dekat akan melakukan ziarah ke petilasan Sembilan Wali atau Wali Songo. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para pembawa ajaran Islam di Nusantara, dirinya juga ingin mengikuti semangat perjuangan para pendahulu.
"Saya ingin memiliki semangat seperti para wali yang selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan siar agama," tutur Ketua Lembaga Ekonomi PW Nahdatul Ulama (NU) DKI Jakarta.
Idrus yang masuk jajaran bakal cagub DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menggerakkan ribuan relawan di Jakarta bernama relawan Jakarta Keren. Idrus pun telah membekali para relawan pada Sabtu lalu (5/3) di kawasan Senen, Jakpus.
"Mereka turun menyapa warga DKI dengan cara yang kreatif, baik dan ramah,” jelas Idrus
http://m.rmol.co/read/2016/03/15/239...Sembilan-Wali-
---------------------------------------
Ahok elu lawan? bisa amsiyoong!
Jangan cuman se level menteri, bahkan Tuhan aja mau dilawan sama si Ahok ini (baca disini)
Ahok: "Kalau Tuhan Ngaco Juga Gue Lawan!"
17 APR 2016 13:25
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Rimanews - Proyek reklamasi pantai teluk Jakarta menimbulkan pro dan kontra. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta pembangunan proyek reklamasi tersebut dihentikan sementara waktu.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menantang siapapun yang meminta proyek tersebut dihentikan supaya menyampaikan dasar hukumnya.
"Kalau Pak JK minta hentikan. Kalau banyak yang minta hentikan dasar hukumnya mana?" tegas Ahok di Kantor Pusat BPJS Ketangakerjaan, Jakarta, Minggu (17/04/2016).
Tak hanya itu, Ahok juga meminta JK menyampaikan surat resmi kepada dirinya apabila proyek reklamasi tersebut ingin dihentikan.
"Kalau kirim surat resmi saya pelajari. Kalau enggak saya pelajari saya diigugat PTUN dan kalah," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, pihaknya sudah membentuk tim bersama Kementerian lingkungan hidup untuk meninjau dampak segala aspek terkait pembangunan proyek reklamasi.
"Karena kita sudah tidak ada salah dengan reklamasi dan Teluk Jakarta dari dulu sidah tidak ada ikan," katanya.
http://nasional.rimanews.com/hukum/r...tian-Reklamasi
Ahok Tantang Menteri Susi Batalkan Reklamasi
Kamis, 14 April 2016 - 18:05 wib
Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan keputusan soal penghentian proyek reklamasi diserahkan pada Komisi IV DPR, usai rapat koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Namun, Ahok mempertanyakan keberanian Menteri Susi untuk benar-benar menghentikan proyek reklamasi yang saat ini masih terus berlangsung.
"Yang pasti kalau dia menolak pun, silakan DPR putusin. Bu Susi berani enggak batalin reklamasi? Kita tunggu aja. Aku mah nurut-nurut aja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4/2016).
(Baca juga: Komisi IV Beberkan Aspek Hukum Proyek Reklamasi)
Ahok berpendapat bahwa keputusan soal kelanjutan proses reklamasi berada di tangan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai eksekutif, dan bukan ditentukan oleh DPR.
"Aku ini udah lama di DPR RI, rapat kerja yang mutusin eksekutif, bukan legislatif," ujar dia.
Aksi Tolak Reklamasi Teluk Jakarta
Sebelum ramai dipersoalkan belakangan ini, proyek reklamasi di Teluk Jakarta diketahui pernah digugat oleh Menteri Lingkungan Hidup tahun 2002 silam. Tepatnya sebelum pembangunan Pulau New Tanjung Priok (Pulau N), yang dibangun oleh PT Pelindo II. Namun gugatan dimenangkan oleh PT Pelindo II, sehingga pulau N berdiri hingga sekarang.
Sebelumnya, Ahok juga menantang DPR untuk menyusun undang-undang untuk menghentikan proyek reklamasi. Menurut Ahok proyek ini sudah memiliki landasan hukum yakni Kepres Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sehingga jika hendak membatalkan harus dibuat undang-undang.
"Oh silakan saja kalau dia keluarkan Undang-Undang harus sama Presiden. Lalu, menghentikan itu UU aja bisa diuji ke MK, yang penting jangan akal-akalan juga untuk menekan pengusaha," papar dia.
http://news.okezone.com/read/2016/04...lkan-reklamasi
Ahok Tantang Ketua BPK Buktikan Harta
Rabu, 13/04/2016 10:10 WIB
Ketua BPK. Dr.Harry Azhar Azis
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menantang balik Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz untuk membuktikan hartanya.
"Percuma, mau menggugatnya bagaimana? Dia Tuhan kok di Indonesia. Yang duduk di BPK berani tidak buktikan hartanya dari mana, katanya masuk Panama list," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/4).
Meski tak terima dengan audit investigasi BPK terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ahok enggan menggugat ke pengadilan. Sikap ini merespons ucapan Harry yang terbuka untuk menerima gugatan lewat pengadilan atas ketidakpuasan Ahok terhadap audit tersebut. Ahok menuduh BPK tak beres melakukan pekerjaannya. Ia menyebut BPK ngaco dalam audit investigasi yaqng diterbitkan.
Lembaran hasil audit kini menjadi salah satu dasar investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi pembelian lahan. Ahok dilaporkan dalam dugaan tersebut oleh DPRD DKI Jakarta dan pengamat perkotaan Amir Hamzah.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...uktikan-harta/
Ahok Tantang Anggota DPR: Kelakuan Mereka Sama Seperti DPRD DKI
Ahok meminta anggota Komisi III jangan kelewatan menggunakan kewenangan.
Selasa, 08 Maret 2016 15:51 WIB
Rapat Paripurna DPR RI
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memenuhi panggilan Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi III DPR untuk menghadiri rapat dengar pendapat, pekan depan. Agenda rapat nanti, antara lain membahas penutupan tempat prostitusi Kalijodo dan pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Tapi saya lihat saja, kalau saya bisa datang, ya datang. Yang berkuasa, yang terhormat gitu lho, lama-lama gue berantem nih," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Ahok menantang anggota DPR yang bersikeras memanggilnya untuk lebih dulu membuktikan apakah harta yang mereka miliki bersih atau tidak. Kalau Gagal Maju Lewat Jalur Independen, Ahok Siap Dukung Djarot. "Komisi III yang mau manggil saya suruh buktiin harta terbalik, harta mereka dulu, pakai mobil apa, bayar pajaknya berapa, baru ngomong sama saya," kata Ahok yang dulu pernah menjadi anggota Komisi III DPR.
Ahok meminta anggota Komisi III jangan kelewatan menggunakan kewenangan. "Yang baru jadi DPR jangan belagu-belagulah, gue juga mantan dari lu juga, DPR RI gue tahu kok prosedur kamu seperti apa. Jadi nggak usah menggunakan kekuasaan salah pakailah," kata Ahok.
Ahok menilai perilaku anggota DPR tak beda jauh dengan perilaku anggota DPRD DKI Jakarta."Ini mirip-mirip DPRD kelakuan, mau panggil saya, panggil segala macam, oke, tapi dasarnya apa gitu lho," katanya. Ahok belum tahu apakah ada kepentingan politik tertentu untuk menjegal langkahnya
Sekarang ini, Ahok sedang mencari tahu kemungkinan adanya agenda terselubung dari panggilan itu. "Ya kalau dia niat mau ganggu, saya bisa suruh wagub (Djarot Saiful Hidayat) yang pergi, atau bisa deputi," kata Ahok. Selain memanggil Ahok, Komisi III juga memanggil Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian. Salah satu agenda yang akan dibicarakan dengan Kapolda adalah tentang prostitusi.
http://www.suara.com/news/2016/03/08...perti-dprd-dki
Inikah penyebab AHOK berani menantang mereka semua?
Quote:
Dilantik di Istana, Ahok: Gubernur di Jakarta Sejajar dengan Menteri
Rabu 19 Nov 2014, 10:28 WIB
Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilantik menjadi gubernur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Ahok berpendapat pelantikannya di Istana karena sebenarnya gubernur di Ibukota kedudukannya setingkat dengan menteri.
"Pasti secara umum di Istanalah. Kayak menteri kan gubernur di Ibukota kita sejajar menteri sebenarnya. Dalam UU khusus Ibukota nomor 9 tahun 2007, gubernur DKI itu setingkat menteri," kata Ahok di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2014) pagi. Ahok rencananya dilantik pukul 14.00 WIB nanti.
Dia menegaskan pelantikannya di Istana Negara tersebut sudah diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2014.
"Itu memang (sesuai) perpu yang baru itu. Jadi ini namanya apa ya orang ketiban pulung gitu kan. Itu perpu yang baru mengatur nanti seluruh gubernur Indonesia itu akan dilantik di Ibukota oleh presiden. Kalau presiden berhalangan, dilantik oleh wapres. Kalau wapres berhalangan dilantik oleh Mendagri," papar Ahok.
http://news.detik.com/berita/2752501...dengan-menteri
Ahok: Gubernur DKI Sejajar Dengan Menteri
Jum'at, 18 September 2015 , 21:11:00 WIB
RMOL. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim kebijakan yang dikeluarkannya sejajar dengan menteri-menteri yang bekerja untuk presiden. Pernyataan ini ia ungkapkan terkait kajian Amdal yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti untuk proyek reklamasi Pulau G yang tengah dijalankan oleh PT Muara Wisesa Samudra. "Dalam UU khusus ibukota Gubernur DKI sejajar dengan Menteri," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).
Menurut Ahok, Pemerintah pusat menyiapkan UU khusus untuk Ibukota DKI. Dimana, Peraturan Daerah (Perda) sejajar dengan aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat setingkat menteri. "Kalau menteri keluarkan surat edaran yang bertentangan dengan Perda kita, siappa yang lebih kuat? Apa kita mesti ikuti surat edaran seorang menteri? Nah itu juga panjang (perdebatannya). Ini ibukota khusus," katanya.
Ia tambahkan, untuk provinsi sekelas DKI yang memiliki Perda RDTR (rancangan desain tata ruang), maka izin amdal (analisis dampak lingkungan) sudah tidak dibutuhkan lagi. "Sebetulnya bahwa untuk kota yang sudah memiliki Perda RDTR tidak ada lagi amdal dibuat dari mana," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Susi mengaku sudah memiliki kajian terhadap proyek reklamasi Pulau G yang dijalankan oleh PT Muara Wisesa Samudra. Anak perusahaan Agung Podomoro Group (APG) ini dinilai akan merusak lingkungan bila reklamasi Pulau G terus dilanjutkan. Sejauh tidak melanggar aturan yang ada, Susi mengaku mendukung penuh reklamasi yang didorong oleh Pemprov DKI. Hanya saja, bila sebagian wilayah perairan diambil maka harus ada penggantinya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.
Ia juga mengimbau agar seluruh departemend an lembaga pemerintahan terkait mengantisipasi damppak degradasi lingkungan akibat reklamasi ini. Sebab kajian Amdal dikeluarkan setelah ada kajian antar departemen. "Litbang kita sudah (mempelajari amdal Pulau G) dan memberikan saran, akan ada degradasmi lingkungan," kata Susi, Rabu (16/9).
http://m.rmol.co/read/2015/09/18/217...engan-Menteri-
Enggan Jadi Menteri, Ahok: Gubernur DKI kan RI 3
09 Agu 2014 at 04:27 WIB
Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo tengah menyiapkan menteri-menteri yang akan duduk di kursi kabinetnya bersama Jusuf Kalla. Bahkan rencananya, Jokowi berniat menaikkan posisi Gubernur DKI menjadi setingkat menteri.
Basuki Tjahaja Purnama yang akan menggantikan posisi Jokowi sebagai Gubernur DKI menjelaskan hal itu tak berarti dirinya dijadikan menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Lagipula ia lebih memilih menjadi pemimpin Ibukota.
"Nggak ada diangkat menteri, tetep gubernur aja. Gubernur (DKI) kan RI-3 bos ha..ha..ha. Kalau menteri kan pembantu RI 1," ucap pria yang karib disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Jumat 8 Agustus 2014.
Ia mengatakan, seharusnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) direvisi karena sebetulnya posisi Gubernur DKI sudah dapat dikatakan setingkat menteri.
Jika begitu, menurut Ahok, gaji yang diberikan kepada pemimpin Ibukota seharusnya setara dengan menteri. Apalagi, posisi tersebut berfungsi ganda. Yakni sebagai Gubernur DKI sekaligus Gubernur ibukota negara.
"Kita usahakan gajinya itu gaji menteri ha...ha...ha. Masa kita disamakan dengan gaji gubernur lain sih. Kan ini dobel tugas, Gubernur DKI dan gubernur ibukota. Gajinya mesti dobel kan ha..ha..ha," ucap Ahok sambil tertawa
http://news.liputan6.com/read/208859...r-dki-kan-ri-3
Ahok: Walaupun Saya Tak Terpilih Lagi, Masih Ada Pak Jokowi sampai 2019
Jumat, 15 April 2016 | 21:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan key performance index (KPI) untuk pejabat eselon I dan II mulai 1 Mei 2016. Penerapan kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang dilakukan pejabat eselon I dan II dengan disaksikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jumat (15/4/2016).
KPI adalah sebuah sistem yang mengharuskan pejabat eselon I dan II menentukan target kinerja. Jika target yang diterapkan tidak tercapai, pejabat tersebut kemungkinan dicopot. Ahok, sapaan Basuki, menyatakan bahwa sistem ini diharapkan dapat menjadi dasar yang jelas untuk mencopot seseorang apabila kinerjanya kurang. "Kalaupun dicopot, dia bisa tahu persis, saya dicopot kenapa, semua ada angka. Saya ingin tidak cuma laporan, tetapi ada angka," kata Ahok dalam sambutannya.
Ahok yakin, dengan KPI ini, tidak ada lagi pejabat yang dicopot karena adanya pergantian kepala daerah.Dengan demikian, ia berharap pejabat eselon I dan II dapat fokus bekerja tanpa berpolitik. Atas dasar itu, Ahok menjamin pejabat eselon I dan II yang kinerjanya baik akan aman walaupun dia nantinya tak lagi terpilih sebagai gubernur. Ia pun menjamin Presiden Joko Widodo akan menjaga agar KPI tetap diterapkan di lingkungan Pemprov DKI. "Saya ingin kalau saya tidak jadi gubernur lagi di Jakarta, kawan-kawan aman. Walaupun saya tidak terpilih lagi, masih ada Pak Jokowi sampai 2019," ujar dia.
Selain menjamin tidak ada lagi pejabat yang dicopot tanpa alasan yang jelas, Ahok juga yakin KPI dapat membuat para pejabat saling membantu dalam pembangunan Jakarta. Agar koordinasi berjalan baik, Ahok meminta para pejabat untuk aktif berkomunikasi di grup WhatsApp yang sudah mereka bentuk. "Jangan sampai ada yang bilang kuping tidak butuh hidung. Kita ini satu badan yang saling membutuhkan," kata dia.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...wi.sampai.2019
Tak Dilindungi Istana, Ahok Bongkar Korupsi Jokowi
Rabu, 8/4/2014
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membongkar korupsi yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ahok sudah memberikan sinyal akan membongkar korupsi Jokowi. Saat ditanya wartawan serapan APBD DKI Jakarta 2014, Ahok menjawab Jokowi. Ini sinyal saja,” kata pengamat politik Aino Sukirno kepada intelijen, Rabu (8/4).
Menurut Aino, Ahok mempunyai data korupsi yang dilakukan Jokowi terutama pengadaan bus TransJakarta. “Korupsi bus TransJakarta itu nyata-nyata melibatkan Jokowi, tetapi kasusnya didiamkan saja Kejaksaan Agung,” ungkap Aino. Kata Aino, Ahok mempunyai kartu truf bila Istana tidak melindunginya sehingga terjungkal dari Gubernur DKI Jakarta. “Pertarungan sangat menarik, bila Ahok membongkar korupsi Jokowi,” papar Aino. Aino mengungkapkan berdasarkan audit BPK terhadap laporan keungan APBD DKI 2013 negara dirugikan Rp1,41 triliun.
Atas laporan pertanggungjawaban APBD 2014, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran tahun 2014 yang hanya 59 persen. Namun Ahok menegaskan, ucapan politisi Gerindra tersebut keliru jika menilai dirinya tidak bekerja. Sebab dia hanya menggantikan Joko Widodo pada akhir tahun 2014.
“Penyerapan 59 persen. Kalau enggak kerja, Taufik salah sasaran. Kalau dibilang enggak kerja, Pak Jokowi dong. Kan 10 bulan Pak Jokowi yang jadi Gubernur, bukan Ahok. Ah yang bener saja dia,” ungkap Ahok seperti dilansir merdeka.com.
https://www.intelijen.co.id/tak-dili...orupsi-jokowi/
Ahok punya Dukungan dari Pengusaha Besar yang tergabung dalam Sembilan Naga
Idrus: Ahok Punya Sembilan Naga, Saya Punya Sembilan Wali
Selasa, 15 Maret 2016 , 16:02:00 WIB
RMOL. Dukungan kelompok pengusaha besar terhadap Gubernur DKI Jakarta, basuki T. Purnama (Ahok) di Pilgub Jakarta tahun depan tidak menjadi kekhawatiran bagi calon lawannya, Muhammad Idrus.
Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta termuda, berusia 37 tahun, itu mengaku tak gentar melawan Ahok karena merasa didukung secara spiritual.
"Kalau Pak Ahok punya dukungan dari pengusaha besar yang tergabung dalam sembilan naga, maka saya punya dukungan dari sembilan wali,"ujar Idrus.
Idrus lahir dan besar di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejak kecil ia mengaku diajarkan untuk tidak takut mengejar mimpi. Idrus membuktikan sendiri. Dari hanya seorang anak penjual es, kini ia bisa menjadi pengusaha sukses.
Semuanya berawal dari mimpi. Jadi jangan pernah takut bermimpi. Saya berniat maju sebagai gubernur, juga didasari impian untuk melihat Jakarta ini menjadi kota yang jauh lebih baik lagi di masa mendatang,” kata dia.
Diungkapkan Idrus, dirinya dalam waktu dekat akan melakukan ziarah ke petilasan Sembilan Wali atau Wali Songo. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para pembawa ajaran Islam di Nusantara, dirinya juga ingin mengikuti semangat perjuangan para pendahulu.
"Saya ingin memiliki semangat seperti para wali yang selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan siar agama," tutur Ketua Lembaga Ekonomi PW Nahdatul Ulama (NU) DKI Jakarta.
Idrus yang masuk jajaran bakal cagub DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menggerakkan ribuan relawan di Jakarta bernama relawan Jakarta Keren. Idrus pun telah membekali para relawan pada Sabtu lalu (5/3) di kawasan Senen, Jakpus.
"Mereka turun menyapa warga DKI dengan cara yang kreatif, baik dan ramah,” jelas Idrus
http://m.rmol.co/read/2016/03/15/239...Sembilan-Wali-
---------------------------------------
Ahok elu lawan? bisa amsiyoong!
Jangan cuman se level menteri, bahkan Tuhan aja mau dilawan sama si Ahok ini (baca disini)
Ahok: "Kalau Tuhan Ngaco Juga Gue Lawan!"
Diubah oleh solit4ire 17-04-2016 22:08
tien212700 memberi reputasi
1
6.1K
41
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan