JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpikiran positif mengenai ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat soal pekerja PPSU (Penanganan Prasarana dan Prasarana Umum).

Djarot sebelumnya menyebut bahwa PPSU bisa mematikan budaya gotong royong.

"Saya kira Pak Djarot tidak bermaksud bicara seperti itu. Mungkin anda salah kutip, kenapa? Karena PPSU saya keluarkan di bulan Juni 2015, saya keluarkan pergub, di situ sudah ada Pak Djarot," ujar Ahok (sapaan Basuki) di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Soebroto, Minggu (17/4/2016).

"Dan Pak Djarot sangat mendukung. Di setiap rapim tidak ada (protes)," lanjut Ahok.

Menurut Ahok, dia tidak mungkin menyuruh orang Jakarta kerja bakti membersihkan got setiap hari. Sementara, dia menginginkan Jakarta bersih setiap saat. Petugas PPSU lah yang bisa melakukan hal itu.

Ahok pun menampik jika budaya gotong royong di Jakarta hilang. Sebab, setiap pekan atau hari libur, pihak kelurahan masih melakukan kerja bakti. Kerja bakti itu dipimpin oleh lurah.

Memang, ada kompleks perumahan mewah di Jakarta yang penghuninya sulit diajak kerja bakti. Namun, itu bukan berarti mereka tidak ikut bergotong royong.

"Tapi apakah kerja bakti di Jakarta itu hilang? Memang Jakarta di kompleks perumahan yang terlalu mewah, enggak ada kerja bakti. Tapi kumpul-kumpul bikin acara itu ada dan mereka juga gabung. Bawa makanan bareng ya kan. Itu juga bagian dari gotong royong," ujar Ahok.

Hal terpenting yang lain, gotong royong juga tidak hanya dalam bentuk kerja bakti. Ahok menyebut BPJS sebagai bentuk lain gotong royong. Semua warga Indonesia membantu warga lain yang membutuhkan melalui iuran bulannya.

"Jadi saya kira Pak Djarot bukan bicara seperti itu. Soalnya Pak Djarot ikut kok, beliau ikut saya yang mengeluarkan ide PPSU," ujar Ahok.

Dia tidak mau berpikir bahwa Djarot sedang melawan kebijakan-kebijakannya. Untuk mengetahui itu, dia malah meminta awak media bertanya langsung kepada Djarot.

"Coba kamu tanya ke beliau (Djarot)," ujar dia. (Baca: Djarot: Hati-hati, PPSU Bisa Matikan Gotong Royong)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyoroti kinerja pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) yang turun hingga ke permukiman warga. Menurut Djarot, para pasukan oranye itu bisa mematikan budaya kerja bakti yang ada di warga.

"Budaya kerja bakti jangan sampai hilang. Hati-hati, PPSU tuh bisa mematikan gotong royong lho," kata Djarot.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyoroti kinerja pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) yang turun hingga ke permukiman warga.

Menurut Djarot, para pasukan oranye itu bisa mematikan budaya kerja bakti yang ada di warga.

"Budaya kerja bakti jangan sampai hilang. Hati-hati, PPSU tuh bisa mematikan gotong royong lho," kata Djarot di sebuah rumah makan di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Arifin pun sepakat dengan Djarot. "Iya, Pak. Kami sudah beberapa kali ingatkan itu," kata dia.

(Baca: Jadi Petugas PPSU, Kesejahteraan Meningkat)

Djarot mengatakan, keberadaan PPSU membuat warga semakin menjadi ketergantungan dan manja. Seharusnya, kata dia, PPSU hanya bersifat membantu warga.

"Nanti kalau lingkungannya enggak tertangani (PPSU), lapor. Kalau lapor, lurahnya yang kena, ya jangan dong. Kalau masalah lokal itu selesaikan sendiri kan bisa toh," kata Djarot.

Ia meminta tanggung jawab kebersihan lingkungan tidak diserahkan kepada PPSU, tetapi kepada warga.

Warga dapat menggalakkan kembali kerja bakti yang rutin dilaksanakan setiap hari Minggu.

"Jangan warganya cuma nonton sambil ngerokok, ikut kerja," kata Djarot.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengukuhkan sebanyak 33.099 PPSU pada Agustus 2015.

Mereka ditugasi secara khusus untuk mewujudkan Kota Jakarta yang modern dan tertata rapi. PPSU ini ditempatkan di setiap kelurahan di Jakarta.

Ahok menugaskan PPSU untuk mewujudkan Jakarta bersih dan tidak ada puntung rokok yang berserakan.

Mereka juga bertugas meminimalkan genangan air ketika hujan turun. PPSU ini memperoleh gaji sebesar upah minimum provinsi, yaitu Rp 3,1 juta per bulan.

Mereka juga mendapat fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.