Profile
Yustinus Prastowo

Kolomnis adalah Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini berpengalaman sebagai auditor pajak dan analis kebijakan publik.

sumur

Pasal 38 dan 39 UU KUP, delik pidana utk yg tdk mengisi SPT dengan tidak benar.


Wajib Pajak dapat membetulkan SPT sampai dg sebelum daluwarsa penetapan pajak (5 thn sejak berakhirnya thn pajak)


Pertanyaan utk Ketua BPK: 1) bersedia buka akta pendirian offshore company, 2) apa tujuan mendirikan offshore company.

Pasal 18 ayat 3b dab 3c UU PPh mengatur perlakuan pajak utk conduit company atau special porpose vehicle company.


Pejabat tdk punya rekam jejak sbg pengusaha punya offshore company, motifnya pasti bukan bisnis. Ya mgkn cuci uang, sembunyi, hindari pajak.

Persoalannya bukan apakah bikin perusahaan itu diminta anak atau inisiatif sendiri. Persoalannya di akuntabilitas sbg pejabat publik.

BPK ini lembaga negara yg tugasnya melakukan audit, maka transparansi dan akuntabilitas jd prasyarat mutlak pejabatnya.

Persoalan yg membelit Ketua BPK ini persoalan besar, pertaruhannya adl kredibilitas lembaga auditor negara. BPK hrs diselamatkan.

Saya punya banyak teman sbg auditor BPK, mrk profesional. Kasihan kl profesionalisme mrk dibajak para pimpinan yg tdk kredibel.

Maka argumen Ketua BPK sdh bukan benar salah, tapi patut tdk patut. Secara etis apa yg diperbuat adl ketidakpatutan yg melanggar etika.

Ichsanudin Noorsy jg menggelikan, mau riset pake bikin SPV segala. Memang apa yg ingin dikau kejar bung? Wkwkwk

Skandal Ketua BPK ini jg konfirmasi bahwa pemilihan pimpinan BPK bermasalah. Politisi boleh tp syaratnya hrs diperketat.

Mantap